Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Berpuluh-puluh tahun kita dalam bayang-bayang pemerintahan yang otoriter, hingga tiba akhirnya pada pertengahan tahun 1998 kita berada pada masa reformasi.
Terhitung sudah 21 tahun kita merasakan reformasi yang begitu nikmat, dimana tindakan sewenang-wenang atau otoriter pada masa orde baru telah sirna. Saatnya rakyat yang punya kedaulatan penuh memilih pemimpinnya. Sejak 2004 silam kita sudah memulai pemilihan umum dengan cara demokratis, dimana rakyat diberikan hak memilih pemimpinnya sampai sekarang.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah sangat demokratis. Mengacu pada pemilu tahun ini saja, dapat disimpulkan pemilu sudah berjalan cukup demokratis karena tidak ada larangan, rintangan dan hambatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Buktinya, dalam pemilu kemarin bila pemilih tidak memiliki surat undangan memilih atau C6, maka dapat menggunakan E-KTP untuk memberikan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara).
Artinya, pemilu sudah berjalan sangat demokratis. Pemerintah memfasilitasi rakyat untuk memilih. Tidak ada desakan maupun intervensi kepada siapapun agar golput atau tidak memberikan pilihan maupun memilih pasangan tertentu dengan cara politik uang.
Indeks demokrasi baik
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik merilis Indeks Demokrasi Indonesia 2018 tercatat 72,39 poin, naik tipis jika dibandingkan dengan di 2017. Bila disimak 2015, indeks yang menunjukkan perkembangan demokrasi di tanah air itu cenderung terus naik. Hanya pada 2016 menurun. Meski begitu, indeks demokrasi Indonesia masih berada di kategori sedang.
Dengan adanya data tersebut membuktikan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia sudah demokratis Kalau ada kekurangan-kekurangan itupun hanya sedikit saja. Masih bisa dibenahi kedepannya. Lihatlah, pemilu 2019 kemarin, ruang untuk menyampaikan pilihan dan memberikan suara disediakan. Setiap TPS di seluruh daerah disediakan perlengkapan untuk memilih.
Para capres dan cawapres serta caleg boleh berkampanye dengan bersuara ke lapangan dan memasang spanduk dimanapun, asal tidak merusak lingkungan. Jika ada keberatan maupun rasa dicurangi di pemilu, maka ada ruang untuk menggugat yaitu di Mahkamah Konstitusi (MK). MK adalah pelabuhan menyuarakan keberatan dan ketidaksenangan hasil dari pemilu. Jika ada penyelundupan suara, pencoblosan berkali-kali dan pelanggaran pemilu lainnya, semua dapat disuarakan di MK.
Semua keluhan, ketidaksenangan atau ketidakpuasan diuji di MK tersebut dan putusannya final dan mengikat. Tidak ada upaya lainnya yang dapat ditempuh. Putusan MK pun sudah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Hasil putusan dibacakan hasil dari permusyawaratan para hakim.
Dengan begitu, artinya bahwa Indonesia sudah sangat demokratis dalam sistem pemerintahan. Apa yang dikatakan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat benar-benar dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Apa yang kita lihat dan alami itu tidak bisa dibantah lagi.
Selain itu, dalam berekspresi ataupun mengeluarkan pendapat, kita bangsa Indonesia sudah bebas beraspirasi atau mengeluarkan pendapat dan berekspresi, asal dengan cara santun, beretika dan mengedepankan aturan, nilai dan norma yang ada. Tidak bisa asal ucap, menghina dan memfitnah.
Hal itu terlihat dari setiap demonstrasi yang dilakukan masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan selama ini, dimana tidak ada larangan buat mereka turun ke lapangan, asal tidak merusak dan memberikan ketidaktenangan bagi masyarakat lainnya. Selanjutnya, tidak mengucapkan kata-kata yang menghina dan memfitnah. Jika demonstrasi merusak, menghina dan memfitnah, maka bersiaplah untuk ditindak tegas oleh penegak hukum kita.
Oleh karena itu, tak terbantahkan bahwa Indonesia sudah sangat demokratis dalam menjalankan pemerintahan. Data yang dirilis oleh BPS tersebut benar-benar sudah sesuai dengan kenyataan yang ada dan sudah berdasarkan penelitian yang benar.
Kedepannya, tugas kita semua bangsa Indonesia adalah meningkatkan indeks demokrasi tersebut agar terus naik dari tahun ke tahun. Jangan biarkan demokrasi turun karena itu sangat mengecewakan kita sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Buat pemerintah juga harus terus menjaga demokrasi tetap stabil, bahkan meningkat sebagai otoritas tertinggi di negara ini.
Setiap ada masyarakat yang diduga mengkritik keras pemerintah, alangkah baiknya diselidiki lebih mendalam sebelum menetapkan sebagai tersangka, apakah itu termasuk kejahatan atau tidak. Hal itu agar jangan ada opini publik yang menyatakan bahwa pemerintahan ini masuk dalam keotoriteran seperti pada masa orde baru. Pemerintah juga harus memutus anggapan kriminalisasi atas kebebasan berpendapat dalam perspektif beberapa pihak.
Pada intinya, mari kita jaga indeks demokrasi tahun 2018 lalu menjadi pemacu lebih baik ke tahun berikutnya. Saya punya keyakinan bahwa Indonesia akan semakin demokratis kedepannya. Mekanisme checks and balances atau saling kontrol harus dimantapkan juga untuk memastikan penyelenggaraan kekuasaan tidak menyimpang. Partai dan elite politik bertanggungjawab pula menghadirkan penyeimbang dalam bentuk oposisi kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan kerjasama kita dapat semakin meningkatkan indeks demokrasi kedepan.
Ikuti tulisan menarik Juandi Manullang . lainnya di sini.
