Demokrasi dan Demokratis

Demokrasi berasal dari kata demokratia (bahasa Yunani), yang artinya kekuasaan rakyat. Sedangkan maknanya, bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui perantaraan wakilnya, atau dengan kata lain pemerintahan rakyat.

Sedangkan demokratis ialah bersifat demokrasi. Jadi Negara yang demokratsi artinya negara yang bersifat demokrasi. Sistem pemerintahan ada di tangan rakyat. Mungkin kita sangat familiar dengan slogan, ‘dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat’.

Tokoh-Tokoh Demokrasi Dunia

Sedikit mengingat kembali siapa saja pemimpin dunia yang terkenal sebagai tokoh demokrasi. Sebenarnya ada banyak yang menjadi penggerak demokrasi di beberapa negara, tapi kita coba mengingat beberapa dari mereka, diantaranya:

• Abraham Lincoln (Amerika Serikat)
• Benjamin Franklin (Amerika Serikat)
• Winston Churchill (Inggris)
• Soekarno (Indonesia)
• Aung San Suu Kyi (Myanmar)
• Mahatma Gandhi (India)

Apakah hanya enam? Tentu saja tidak. Seperti disebutkan di atas, ada banyak tokoh demokrasi dunia yang kita kenal dan telah mengoreskan tinta keberhasilan memimpin negaranya.  

Oligarkis

Oligarki berasal dari kata oligarkhia (bahasa Yunani) yang artinya bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elite kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer.

Negara-Negara Oligarkis

Ada dua negara sangat terkenal menggunakan sistem pemerintahan oligarkis, yaitu:

• Uni Soviet
• Aparteid Afrika Selatan

Apa Indonesia Masih Bisa Dikatakan Negara Demokratis?

Nah, coba lihat kembali pengertian demokratis dan juga oligarkis. Lalu, kita cermati apa yang terjadi di negeri ini. Mungkin sebagian dari kita akan merasa ambigu dengan apa yang terjadi di negeri ini.

Tidak perlu bertanya kepada siapapun, karena semua dari kita sepakat kalau Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis. Slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi salah satu ciri bahwa Indonesia adalah negara demokratis. Adanya pemilu yang bersifat bebas, adil, dan jujur. Apalagi ketika kita melihat dasar negara, sudah sangat jelas sekali sistem pemerintahan yang dianut.

Tapi, ada hal yang menggelitik dan ambigu. Pertama, kasus politik uang semakin merajalela di negara ini. Kedua, hasil dari pemilu sendiri seakan tidak memiliki ruh dan tercabik keabsahannya. Ketiga, hak asasi manusia di negeri ini semakin dipertanyakan. Keempat, kok rasanya menjadi oposisi sudah bukan lagi sebuah idelisme?

Mengapa mucul pertanyaan seperti itu?

Yuk, coba kita flashback dengan apa yang terjadi beberapa bulan ke belakang. Pemilihan umum yang baru saja kita lakukan, bisa menjadi bukti keambiguan sistem pemerintahan kita. Kebanyakan rakyat seakan sudah tidak percaya lagi dengan pemilu yang jujur dan adil. Tidak hanya itu, nilai-nilai toleransi dan pragmatisme terasa sudah semakin memudar.

Padahal, itu semua merupakan bagian dari prinsip-prinsip demokrasi. Kita lihat kembali, prinsip-prinsip demokrasi tersebut, diantaranya:

• Kedaulatan rakyat
• Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
• Kekuasaan mayoritas
• Hak-hak minoritas
• Jaminan Hak Asasi Manusia
• Pemilihan yang bebas, adil dan jujur
• Persamaan di depan hukum
• Proses hukum yang wajar
• Pembatasan pemerintah secara konstitusional
• Pluralisme sosial, ekonomi dan politik
• Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat

Sudah sangat jelas prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi nafas bagi sistem pemerintahan yang demokratis. Pertanyaannya sekarang, apa kita masih berpegang pada prinsip-prinsip tersebut? Atau ternyata kita lebih berkiblat pada pemerintahan yang oligarkis?

Sekarang, kita coba cermati ciri-ciri pemerintahan oligarkis, diantaranya:

• Kekuasaan dipegang oleh kelompok masyarakat kecil
• Ketidaksetaraan atau kesenjangan material yang ekstrim
• Adanya hubungan yang erat antara uang dan kekuasaan
• Kekuasaan dimiliki untuk mempertahankan kekayaan

Kalau kita perhatikan dan mencoba jujur pada diri sendiri, rasa-rasanya ada yang menyerempet pada ciri-ciri pemerintahan oligarkis. Salah satu contohnya, diakui atau tidak, di negeri ini sudah semakin sering ditemukan kasus politik uang, jual beli jabatan, bagi-bagi kekuasaan dan jabatan tanpa melihat kompeten tidaknya orang itu.

Kita tidak bisa menutup mata dan telinga dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi, ini semua bukan untuk menelanjangi negeri dan bangsa sendiri. Kita mendiskusikan hal ini, lebih kepada salah satu cara untuk membuat negeri ini lebih baik lagi.

Semua kembali kepada kita, tidak hanya kepada pemimpin negara, tapi juga semua yang mengaku sebagai warga negara. Sekarang sudah bukan saatnya lagi duduk manis dan menerima apa yang terjadi. Mau dibawa kemana negara ini? Jawabannya ada pada kita semua.

Pemimpin dan para pemegang keputusan harus meluruskan kembali niat awal untuk membangun negeri. Kita kembalikan kepada UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara ini. Segala perilaku atas nama bangsa dan negara harus berdasarkan kedua hal tersebut.

Sebagai rakyat, kita pun harus aktif dalam menyampaikan aspirasi, mengawal jalannya pemerintah dan mau berbimbing tangan menjaga sistem demokrasi. Di era digital sekarang ini, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengawal pemerintahan.

Intinya, dilihat dari berbagai sisi, sistem pemerintahan demokratis jauh lebih baik daripada oligarkis. Sistem pemerintahan demokratis jauh lebih manusiawi dibanding oligarkis. Sistem pemerintahan yang demokratis lebih sesuai dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia.

Ikuti tulisan menarik Intan Siti Noer Rita Daswan lainnya di sini.