PT Transjakarta  sempat menghentikan operasional 59 bus Zhong Tong setelah viral video tak senonoh terputar di dalam sebuah bus tersebut saat mengangkut penumpang.

Direktur Utama PT Transjakarta, Agung Wicaksono, mengatakan telah meminta Perum PPD sebagai operator bus itu menghentikan operasional sementara armadanya. "Kami kandangin. Intinya semuanya kami stop untuk memeriksa semuanya. Kami investigasi kenapa itu bisa terjadi," kata Agung  di Balai Kota DKI, Kamis, 14 November 2019. "Kami cabut kabel dan hapus video itu."

Agung menuturkan seluruh operator bus Transjakarta mesti memenuhi standar operasional yang telah ditentukan. Transjakarta telah memberi sanksi dengan menghentikan sementara operasional bus Zhong Tong karena dianggap lalai.

Menurut dia, semestinya layar yang ada di dalam bus tersebut hanya untuk layanan iklan. Menurut operator, kata dia, video tersebut merupakan bawaan dari sistem di video yang ada di armada tersebut.

"Di kontrak sudah jelas hanya untuk iklan. Konten yang tampil harus disetujui," ujarnya. "Yang kemarin tampil itu bukan iklan, tapi video klip lagu."

Sempat Dikatakan Beroperasi lagi
Sebanyak 59 bus Transjakarta dengan merk Zhongtong kembali beroperasi mengangkut penumpang di Ibu Kota pasca dikandangkan.

Menurut Direktur Utama (Dirut) PT. Transportasi Jakarta, Agung Wicaksono,  seperti diberitakan oleh Poskota,  pihaknya bersama Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) telah melakukan pemeriksaan kepada seluruh armada yang menampilkan konten tak senonoh tersebut.

“Sudah diperiksa semua. Dinyatakan sudah siap dijalankan,”  kata Agung,  Jumat siang,  15 November 2019. Ia mengatakan  jika bus Zhongtong tersebut lama dikandangkan maka akan mengganggu operasional Transjakarta  sehingga akan merugikan para penumpang. 

Namun Jumat malam,  seperti diberitakan oleh Kompas.com, Agung mengoreksi pernyataan itu dengan menyatakan bahwa bus buatan China itu masih dikandangkan. PT Transjakarta masih mengevaluasi kontrak dengan Perum PPD soal pengoperasian bus-bus itu. "Evaluasi untuk mengecek kesesuaian semuanya dengan kontrak, agar jangan sampai terjadi lagi," ujar Agung.

***

Ikuti tulisan menarik Dian Novitasari lainnya di sini.