Masalahnya proyek naturalisasi Pemda DKI yang berbiayai ratusan miliar itu hingga kini juga belum terlihat hasilnya. Efektivitasnya untuk mencegah banjir juga diragukan. Bahkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengecam keras.
"Perlu ada pemetaan masalah dan solusi yang lebih baik lagi terkait banjir. Program vertical drainage (memasukkan air hujan ke dalam bumi/tanah) yang sangat dibanggakan oleh Pak Gubernur ternyata tidak menjadi solusi," ujarnya, 2 Januari 2020.
Dampak konflik DKI vs pusat
Perbedaan konsep penanganan banjir itu menyebabkan tidak mulusnya kerja sama Pemdak DKI dan pemerintah pusat. Padahal pemerintah pusat sudah menyediakan anggaran untuk normalisasi. Selama ini Menteri Basuki juga sudah membuat waduk pencegah banjir di Ciawi yang akan rampung tahun ini.
Bahkan untuk proyek yang lebih sifgnifikan seperti membuat sodetan Ciliwung pemeritah pusat juga mau membiayainya. Hanya, pemerintah DKI harus membebaskan lahan. Tapi justru masalah pembebasan lahan ini yang tersendat..
Masyarakat boleh jadi kurang terlalu peduli soal konsep penanganan banjir, mau normaliasai atau naturalisasi. Yang penting jalan dan bukanya terhenti.
***
Ikuti tulisan menarik Anas M lainnya di sini.
