x

wilayah sengketa natuna

Iklan

Ahmad Irso Kubangun

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Kamis, 9 Januari 2020 12:04 WIB

Tak Usah Membandingkan Sikap Menteri, Menhan Tegas Natuna adalah NKRI


Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Belakangan, sejak mencuatnya persoalan Indonesia dan China terkait laut Natuna, sebagian publik menilai adanya sikap yang berbeda dari sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Perbedaan sikap itu muncul setelah publik menyoroti pernyataan dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Katanya, Menlu lebih tegas dibandingkan Menhan.

Menhan Prabowo menanggapi polemik laut Natuna atas pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah kapal pencari ikan milik China dengan santai dan cool. Pernyataan inilah yang dinilai Menhan tidak tegas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara Menlu Retno, meresponnya dengan membuat nota protes kepada pemerintah China melalui Dubes China untuk Indonesia beberapa waktu lalu. Dari penjelasan ini, mari kita tarik benang merah kesamaan ketegasan dari Menlu dan Menhan.

Menhan menanggapi statemen santai soal Natuna karena beliau paham dan mengerti jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh China. Kapal pencari ikan itu melanggar hak berdaulat Indonesia atas laut Natuna. Artinya, China tidak melakukan pelanggaran atas hak territorial di laut Natuna.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.  Indonesia punya hak berdaulat atas laut Natuna, tapi bukan termasuk dalam territorial. Penjelasan ini juga sudah disampaikan Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Natuna, Kepulauan Riau.

Bagaimana dengan sikap Menlu? Saya pikir, statemen Menlu Retno sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nota protes yang dilayangkan itu untuk mengingatkan kepada pemerintah China bahwa laut Natuna adalah milik Indonesia yang segala sumber daya alamnya dikelola oleh Indonesia.

Sikap antara Menhan Prabowo dan Menlu Retno ini sudah jelas-jelas memberikan pemahaman kepada masyarakat. Saya yakin, masyarakat pun telah memahami perbedaan antara hak berdaulat dan hak atas territorial wilayah NKRI.

Jadi, bagi yang membandingkan sikap antar-menteri, bagi yang menilai Menhan Prabowo tidak tegas soal Natuna, saran saya, belajarlah dari masyarakat yang sudah paham terkait polemik ini. Jangan suka membanding-bandingkan sesuatu yang tak berfaedah. (*)

Ikuti tulisan menarik Ahmad Irso Kubangun lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Elaborasi

Oleh: Taufan S. Chandranegara

3 hari lalu

Dalam Gerbong

Oleh: Fabian Satya Rabani

Jumat, 22 Maret 2024 17:59 WIB

Terkini

Terpopuler

Elaborasi

Oleh: Taufan S. Chandranegara

3 hari lalu

Dalam Gerbong

Oleh: Fabian Satya Rabani

Jumat, 22 Maret 2024 17:59 WIB