“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum…” (Preambule/Pembukaan UUD 1945).
Demikianlah bunyi pembukaan UUD 1945. Begitulah perjanjian luhur berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Artinya negara mempunyai tanggungjawab konstitusional untuk melindungi seluruh “tumpah darah Indonesia”. Itulah kesepakatan agung dan meta-norm yang mesti diwujudkan! Apakah negara melalui organnya yang bernama pemerintah telah memberikan perlindungan maksimal sebagaimana amanat konstitusi tersebut?
Virus corona yang bermula dari episentrum corona yaitu Provinsi Wuhan dan Provinsi Hubei di Cina dan sangat mematikan itu telah menyebar hampir di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia tercinta. Bahkan organisasi WHO telah menyatakan bahwa corona merupakan pandemik dan Sekjen WHO meminta kepada Presiden RI Jokowi untuk menetapkan status darurat terhadap wabah corona di Indonesia. Dikatakan sebagai pandemik karena penyebaran wabah corona sangat cepat dan meluas di berbagai belahan dunia. Jadi sifatnya mengglobal, bukan lagi nasional.
Sayangnya sejak awal para pemangku kebijakan di tanah air pernyataannya banyak yang saling berbenturan, meskipun pada akhirnya pemerintah menetapkan status wabah corona sebagai Bencana Nasional. Tapi awalnya, beberapa pejabat negara dan elite di negeri ini merasa pede seolah-olah virus corona tidak akan sampai ke tanah air. Tapi fakta berkata lain dan ini pelajaran yang sangat berharga! Pada 2 Maret 2020 Indonesia secara resmi kemudian mengakui merebaknya COVID-19 dimana Presiden Jokowi mengumumkan 2 pasien pertama yang terkena COVID-19. Malahan saat ini death rate Indonesia terkait COVID-19 menduduki peringkat kedua di dunia.
Beberapa waktu kemudian Presiden Jokowi mengungkapkan agar masyarakat tidak panik sambil mengatakan bahwa Pemerintah memang menyembunyikan sebagian informasi tentang korban Corona agar masyarakat tidak panik. “Memang ada yang kita sampaikan dan ada yang tidak kita sampaikan. Karena kita tidak ingin menimbulkan keresahandan kepanikan di tengah masyarakat”, kata Presiden (13/3/2020). Dalam soal ini berarti memang sengaja ada informasi yang disembunyikan. Meskipun tujuannya mungkin baik, namun informasi yang ditutup-tutupi dapat menjadi bumerang!
Untuk meyakinkan masyarakat Presiden Jokowi juga memperagakan bagaimana cara mencuci tangan yang benar dan juga mempromosikan bahwa Presiden minum jahe 3 kali sehari untuk menangkal corona. Tidak ketinggalan Juru Bicara Kepresidenan Fajroel Rachman mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menelpon Sekjen WHO dan Indonesia telah menjalankan saran-saran dari World Health Organization (WHO).
Beberapa kepala daerah sikapnya juga berbeda-beda dalam menanggapi corona. Ada yang menganggap corona bukan ancaman yang serius, bahkan ada yang menganggap demam berdarah/DBD dan flu lebih berbahaya dari corona. Ada juga yang mempersilahkan wisatawan untuk berduyun-duyun ke daerahnya dengan jaminan bahwa daerahnya aman. Namun ada juga yang mengantisipasi dari awal seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan menutup semua sekolah selama dua pekan dengan terus mengambil langkah-langkah yang konkret untuk keselamatan warga Jakarta. Penutupan semua sekolah selama dua pecan kemudian diikuti juga oleh Gibernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan beberapa kepala daerah lainnya.
Di kalangan kampus atau universitas juga beraneka macam reaksinya. Ada yang tanggap dan langsung menutup kegiatan perkuliahan dan mengadakan perkuliahan secara online, tapi ada juga yang santai saja dan menyatakan “ketakutan terhadap corona adalah lebay”. Begitu pula organisasi keagamaan serta berbagai profesi menyampaikan seruannya sendiri-sendiri agar warganya berhati-hati dan tidak panik dengan wabah corona.
Ikuti tulisan menarik luthfi yazid lainnya di sini.
