Tes Corona: Mengapa DPR tidak Mendahulukan Rakyat? - Pilihan - www.indonesiana.id
x

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Selasa, 24 Maret 2020 16:09 WIB
  • Pilihan
  • Berita Utama
  • Tes Corona: Mengapa DPR tidak Mendahulukan Rakyat?

    Dibaca : 2.886 kali


    Masa reses DPR diperpanjang satu pekan. Corona sebabnya. Alih-alih segera bekerja bersama pemerintah untuk mencari jalan keluar mengatasi kekurangan tenaga medis, alat uji kesehatan, alat pelindung, hingga tempat tidur dan ruang perawatan, pimpinan DPR malah memperpanjang reses hingga akhir Maret. Alasannya: sebagai upaya pencegahan penyebaran di lingkungan DPR/MPR. Dapat dimaklumi, sih.

    Sayangnya, petinggi DPR juga memutuskan akan melakukan tes corona untuk seluruh anggota DPR dan keluarganya. Langkah mereka untuk mengetahui kondisi kesehatan memang dapat dimaklumi, sebab mereka juga manusia biasa yang punya rasa cemas terhadap kemungkinan terpapar virus corona.

    Soalnya ialah apakah para pimpinan dan anggota Dewan tidak tahu bahwa rakyat harus mengantri panjang untuk memperoleh kesempatan menjalani tes serupa? Mengapa tes corona tidak diprioritaskan pada mereka yang diduga terpapar karena pernah kontak dengan mereka yang sudah positif Corvid-19, lalu tenaga kesehatan yang berjibaku merawat para pasien, dan warga yang rentan terhadap serangan Corona? Bahkan rapid test yang disiapkan pemerintah pun hanya untuk warga dengan kriteria tertentu, bukan tes masal yang dapat diikuti oleh siapapun yang ingin menjalani tes Corona.

    Di saat serba terbatas dan darurat seperti sekarang, para anggota Dewan semestinya mampu menunjukkan solidaritas sosialnya dan tidak menempatkan diri sebagai kelas tersendiri di tengah masyarakat. Tapi memang begitulah anggota DPR. Mau disebut tidak sensitif terhadap rasa keadilan yang didambakan rakyat, masak iya sih tidak peka? Mau dibilang sensitif, kenyataannya ya... begitulah. Tanpa perlu mengantri, seluruh anggota DPR beserta keluarga disebutkan akan menjalani tes Corona. Jumlahnya sekitar 2.000 orang.

    Sementara itu, rakyat harus mengantri untuk memperoleh kesempatan menjalani tes, apa lagi untuk memperoleh perawatan kesehatan mengingat keterbatasan tempat dan tenaga medis. Namun, anggota DPR memperoleh prioritas dengan melakukan tes secara terpisah. Mengapa anggota DPR tidak mengantri bersama rakyat yang harus menunggu giliran mendapatkan perawatan? Mengapa anggota DPR dan keluarga merasa harus diprioritaskan? Kesannya kok kurang berempati gitu, loh.

    Sejak pasien Covid-19 pertama ditemukan, tidak ada anggota DPR yang terlihat turun ke rumah-rumah sakit dan melihat langsung kesiapan penanganan warga yang terpapar virus. Mereka tidak melihat langsung kesukaran yang dihadapi tenaga kesehatan maupun rakyat. Tak heran bila suara mereka mengenai isu corona nyaris tak terdengar. Nyaris senyap. Kalaupun ada seruan dari Ketua DPR, itupun seruan standar. 

    DPR memang sedang reses, bahkan kini diperpanjang, tapi itu semestinya bukan jadi rintangan bagi anggota DPR atau pimpinan DPR untuk turun ke lapangan dan melihat secara langsung apa yang dialami rakyat. Juga melihat bagaimana dokter dan tenaga kesehatan lainnya, maupun pendukungnya, berjibaku mengatasi masalah ini. Seperti diberitakan Majalah Tempo, mereka kekurangan alat pelindung diri saat menangani para pasien. Dengan datang ke pusat penanganan pasien, para anggota Dewan dapat menunjukkan sikap berempati, keprihatinan, dan solidaritas sosial.

    Tentu saja, pimpinan dan anggota DPR beserta keluarganya juga manusia, yang niscaya mencemaskan pula kesehatannya serta berhak untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan. Namun begitu, ketika rakyat membutuhkan pemeriksaan yang cepat dan tepat, para anggota DPR tidak bersuara; ketika rakyat mengantri untuk menjalani pemeriksaan maupun perawatan di rumah sakit, para anggota DPR dan keluarganya ingin diprioritaskan dan mendapat layanan pemeriksaan tersendiri; ketika para petugas kesehatan mengatakan kekurangan alat pelindung diri, suara DPR senyap.

    Sumber anggaran pemeriksaan pun simpang siur, ada yang mengatakan patungan para pimpinan DPR, ada yang bilang sudah dicakup dalam asuransi, ada pula yang menyebutkan iuran seluruh anggota DPR. Manakah yang benar? Sekalipun semua itu tidak diambilkan dari anggaran negara, namun langkah DPR tersebut merupakan contoh ketidakpekaan pimpinan dan anggota DPR terhadap apa yang tengah dialami rakyat, termasuk para petugas kesehatan. Sampai-sampai ada yang heureuy: "DPR kan wakil rakyat, rakyat gak usah diperiksa, kan sudah diwakili DPR." >>


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.











    Oleh: Admin

    5 hari lalu

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 1.119 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).