Bolak-balik bikin gaduh dan resah, itulah sikap dan perilaku para menteri dan staf ahli Kabinet Indonesia Maju.
Sejak pandemi corona hadir, tak sigapnya pemerintah Indonesia ditambah oleh sikap para menteri dan staf ahli terus membikin masyarakat semakin kurang respek dan malah antipati.
Mulai dari menteri yang menganggap enteng corona dan cengengesan, lalu ada menteri yang bak perdana menteri, lalu para staf ahli yang sok tahu, berikutnya kebijakan yang mencla-mencle.
Adanya usulan lockdown sebelum virus menyebar, namun malah tetap santai, lahirnyanya kebijakan PSBB pun cukup lelet. Selanjutnya ada Peraturan Larangan Mudik, namun belakangan ada pelonggaran.
Tak henti di situ, moda transpirtasi pun dibuka di tengah masa berlakuknya larangan mudik. Tak puas dengan semua kisruh dan suasana yang dibikin keruh, setelah beberapa lama pemerintah pusat mengatur pemerintah daerah, tarik ulur dan ujungnya pemerintah daerah yang kena imbas dan dibikin repot, kini ada lagi menteri-menteri yang coba membikin kisruh lagi dengan saling intervensi kepada pemerintah daerah.
Terbaru, ada lagi menteri yang mengaku heran dengan adanya usulan lockdown dari berbagai pihak. Menteri ini mengatakan risiko lockdown dapat menyebabkan dampak dalam jangka panjang yang disampaikan dalam webinar "Kebijakan Strategis Menghadapi Dampak Pandemik di Sektor Pembangunan Manusia Berbasis Revolusi Mental", Kamis (7/5/2020).
Selanjutnya menteri ini juga mengatakan dengan lockdown itu berarti seluruh biaya hidup masyarakat ditanggung oleh pemerintah. Bahkan hingga menanggung biaya hidup hewan peliharaan. Padahal dalam UU jelas kalau kita me-lockdown itu seluruh kehidupan dasar masyarakat yang di-lockdown harus jadi tanggungan pemerintahan pusat, bukan hanya orangnya termasuk hewan peliharaannya.
Aneh, kok hari gini, si menteri mengungkit masalah lockdown dan ngomongin biaya. Ke mana saja menteri ini? Sungguh bikin kesel dan bikin prihatin, kok para menteri bisanya hanya bikin gaduh.
Usulan lockdown itu kapan, pak menteri? Coba begitu ada pendemi, Indonesia langsung bikin lockdown minimal 14 hari. Tentu virus tidak akan masuk. Negara biayai semua kehidupan selama 14 hari, kan memang aturan lockdown begitu.
Coba andai lockdown dilakukan sebelum ada virus. Yakin perekonomian dan kehidupan rakyat Indonesia, sekarang sudah normal. Lihat Vietnam, pak Menteri!
Jangan memutar balikkan fakta, seolah yang mengusulkan lockdown orang-orang "bodoh" yang tidak paham arti lockdown dan tidak paham akan apa yang harus terjadi dalam lockdown.
Sekarang semua sudah terlambat. Siapa yang bikin terlambat, lalu virus sudah menyebar ke seluruh Indonesia, berapa korban yang meninggal. Berapa rakyat yang kena PHK, berapa rakyat yang terdampak sektor informal. Apakah dampaknya lebih baik? Karena sikap "lelet" dan tak tegas pemerintah?
Apa makasudnya Anda sekarang mengungkit-ungkit masalah lockdown? Bahkan menyebut ada konyol segala.
Bapak Presiden, mohon setop dan diamkan menteri yang sok tahu dan mencoba bikin gaduh. Tidak perlu mengungkit masalah yang sebenarnya, awal sumbernya dari pemerintah pusat. Jangan memutar balikkan fakta dan mencari-carin kambing hitam segala.
Bapak Presiden juga meminta masyarakat berdamai dan hidup berdampingan dengan corona. Tapi, saat PSBB dan adanya peraturan larangan mudik, moda transportasi malah dibuka. Pelanggar PSBB dan pelanggar mudik juga tidak akan dikenai pasal hanya diminta putar balik, kata pak polisi.
Luar biasa, siapa yang bikin peraturan dan kebijakan, praktiknya siapa yang tidak konsisten dengan peraturan. Bagaimana rakyat mau mencontoh Anda? Rakyat terus dibikin bingung, tapi siapa yang seolah linglung? Anda, pemerintah!
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
