Penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Timur mendapat sorotan dari pemerintah pusat sampai dengan masyarakat luas. Selain karena penambahan kasus positif Covid-19 yang tertinggi di Indonesia dan Surabaya yang ditetapkan menjadi zona hitam, hal ini juga dikarenakan adanya polemik/konflik dua pemimpin wanita, yakni antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam penanganan pandemi.
Awal mula perseteruan dimulai ketika Pemerintah Kota Surabaya akan membatasi mobilitas kendaraan yang masuk ke dalam kota Surabaya. Pemerintah Kota berpendapat tindakan pencegahan ini bukan PSBB. Kemudian Khofifah mengingatkan pemerintah setempat harus berkoordinasi dengan Gubernur sebelum menerapkan PSBB.
Polemik ini berlanjut saat ditemukan klaster baru penyebaran Covid-19 di pabrik rokok PT HM Sampoerna Rungkut, Surabaya. Khofifah menyebut Pemkot Surabaya terlambat melaporkan penemuan klaster baru yang berdampak pada lambatnya penanganan. Situasi semakin panas ketika Risma mengeluhkan banyak rumah sakit di Surabaya dipenuhi pasien dari luar Kota. Khofifah menanggapi dengan mengutip etika kedokteran bahwa rumah sakit dan dokter dilarang membeda-bedakan.
Puncak dari perseteruan ini terjadi ketika Risma kecewa lantaran dua mobil tes Polymerase Chain Reaktion (PCR) bantuan dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) pesanan Pemkot Surabaya malah disebar ke Tulungagung dan Lamongan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Persoalan tersebut langsung viral di media sosial, beredar video Risma kecewa dan marah saat menelpon salah satu pejabat di Balai Kota Surabaya, sedangkan Khofifah mengatakan Surabaya sudah mendapatkan jatah sendiri untuk mobil tes PCR dari Badan Intelejen Nasional (BIN) bukan dari BNPB.
Pada situasi ini terlihat polarisasi terjadi di masyarakat khususnya Jawa Timur. Walaupun tidak terlihat langsung, polarisasi ini dapat dilihat dari media sosial. Ramai warga Jawa Timur dan Surabaya menanggapi polemik yang terjadi, seolah langsung terbentuk dua kubu yang bersebrangan, antara Pro Khofifah dan Pro Risma.
Sebagian publik yang tidak terlibat polarisasi menilai perseteruan ini tidak baik dan harus segera dihentikan karena ini bukan soal menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah, ini soal bagaimana menyelamatkan nasib warga Surabaya dan Jawa Timur dari Covid-19. Polemik antara Gubernur dan Walikota ini mereda setelah Khofifah mengabulkan PSBB Surabaya Raya (Surabaya, Gresik, Sidoarjo) tidak dilanjutkan ke tahap 4.
Walaupun sudah mereda, perseteruan ini tidak lepas dari perhatian Presiden. Saat kunjunganya ke Surabaya beberapa waktu yang lalu Presiden mengatakan, “Saya minta dalam waktu dua minggu ini pengendalian betul-betul kita lakukan secara bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit yang kita miliki. Baik itu di Gugus Tugas, Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Kota Kabupaten.” Presiden menginginkan integrasi semua unit Pemerintahan dari tingkat Pemprov, Pemkot dan Pemkab dalam penanganan kasus COVID-19.
Menarik melihat hubungan selanjutnya antara Khofifah dengan Risma. Baik Risma dan Khofifah memiliki inovasi dan caranya masing-masing untuk menangani kasus Covid-19 di Surabaya dan Jawa Timur. Sudah waktunya kedua pemimpin perempuan ini legowo dan membuka lembaran baru untuk lebih “mesra” dalam penangaan COVID-19.
Tentu perseteruan ini akan terus diingat oleh masyarakat, bahkan tidak mustahil akan diungkit kembali saat keduanya mungkin akan bersaing dalam Pilgub Jatim selanjutnya, Namun belakangan Risma digadang-gadang akan diusung Megawati lewat Partai PDI Perjuangan untuk maju pada Pilgub Jakarta tahun 2022.
Ikuti tulisan menarik Mirza Ghulam lainnya di sini.
