Entah secara sadar atau tidak, banyak pejabat yang menggunakan fasilitas negara untuk urusan pribadi, termasuk keluarga. Misalnya saja, menerima dan menjamu tamu di kantor padahal yang dibicarakan urusan keluarga. Alasannya, untuk efisiensi waktu, padahal sebenarnya ia memanfaatkan sebagian waktu kerja untuk negara. Ruang yang dipakai untuk menerima tamu juga ruang kerja milik negara. Begitu pula uang yang digunakan untuk menyediakan makanan, baik makanan berat maupun kopi dan kudapan, juga uang negara.
Mobil dinas mungkin juga kerap dipakai untuk antarjemput anak atau kerabat, padahal bensinnya dibayar negara. Urusan pribadi dan keluarga berpotensi jadi lebur atau berbaur dengan urusan sebagai pejabat publik. Karena sebagian pejabat ini juga petinggi partai, mereka tidak merasa sungkan lagi memakai kantor negara untuk menyelesaikan urusan partai. Etika kepemimpinan pejabat publik memang masih menjadi soal yang perlu jalan keluar. Tidak cukup hanya dengan imbauan. Di samping penegakan aturan, perlu keteladanan dari pejabat publik di jenjang teratas.
Kisah kehidupan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (hidup 682-720) bisa menjadi teladan tentang etika kepemimpinan sebagai pejabat publik. Dikisahkan bahwa pada suatu malam Khalifah Umar sedang bekerja di ruangannya. Tiba-tiba pintu diketuk. “Siapa?” tanya Khalifah. “Saya, putramu!” “Masuklah,” kata Umar. “Urusanmu urusan negara atau keluarga?” “Keluarga.” Mendadak Umar mematikan lampu di atas meja kerjanya.
Karena ruangan tiba-tiba gelap, putra Umar bertanya, “Kenapa ayah mematikan lampu?” Dengan tersenyum Umar menjawab, “Lampu ini memakai minyak yang dibeli dengan uang negara, sedang urusan yang ingin kamu bicarakan urusan keluarga.” Khalifah kemudian mengambil lampu lain dan menyalakannya. “Nah, sekarang kita bisa berbicara dalam ruang yang terang karena lampu ini milik kita.”
Kisah teladan yang sederhana itu mungkin sudah diceritakan ulang beribu-ribu kali, tetapi nilai pentingnya tidak tergerus zaman. Kisah ini menjadi teladan tentang bagaimana seorang kepala negara seperti Umar bin Abdul Aziz begitu amanah dalam menjaga aset milik negara. Ia tidak mau mencampurkan urusan negara dengan urusan pribadi atau keluarganya, bahkan untuk memakai lampu penerangan sekalipun.
Namun, di zaman serba pragmatis seperti sekarang, siapa pejabat yang masih mempedulikan soal semacam itu? Atas nama efisiensi, batas-batas antara urusan pribadi atau keluarga dan urusan negara dilanggar. Menjamu teman atau kerabat di tempat kerja dengan anggaran negara dianggap lumrah belaka. (Ah, ini kan sekedar makan Padang, tak apalah—tapi hidangan berpiring-piring dengan segala rupa lauk pauk tergelar di atas meja makan). Bukankah dari yang kecil-kecil akan merembet ke yang besar-besar? Atau sebaliknya: urusan besar dianggap biasa, lalu merembet hingga urusan kecil.
Ketika urusan pribadi dianggap lumrah dibahas di kantor milik negara, apa lagi urusan partai politik. Ketika banyak pejabat publik masih merangkap jabatan di partai, maka urusan partai lantas dianggap lumrah dibicarakan di kantor negara. Banyak pejabat setingkat menteri yang juga menjabat ketua umum partai atau pengurus partai atau elite partai, di antaranya Golkar, PPP, Gerindra, dan PDI-P, bagaimana mereka memisahkan urusan partai dari urusan negara, sedangkan mereka membicarakannya di ruang kerja mereka sebagai pejabat publik? >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
