Belum genap dua bulan terhitung sejak kemarahan Presiden Jokowi kepada anggota kabinetnya pada 18 Juni lalu, Presiden kembali menegur keras para menteri. Lagi-lagi, realisasi anggaran penanganan Covid-19 yang masih rendah menjadi salah satu sumber kegusaran Presiden. [https://nasional.tempo.co/read/1371943/sentil-lagi-kementerian-jokowi-masih-terjebak-harian-enggak-tahu-prioritas/full&view=ok]
Tampaknya, sejak Juni lalu, serapan anggaran ini belum sesuai dengan yang ia harapkan, masih 20% dari yang disiapkan. Bahkan, kata Presiden, ada kementerian ataupun lembaga yang belum memiliki Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) penanganan Covid-19. Tanpa menyebut nama menteri atau kementerian, Presiden juga gusar bahwa ada menteri yang tidak tahu apa yang seharusnya menjadi prioritas kerjanya di masa pandemi saat ini.
Terhitung sejak pertengahan Juni lalu, para menteri sebenarnya sudah mempunyai cukup waktu untuk memperbaiki kinerja mereka. Peringatan pertama terdahulu seharusnya cukup untuk membangkitkan kesadaran para menteri tentang betapa kritisnya situasi yang kita hadapi, yaitu pandemi yang tidak kunjung teratasi dan ancaman resesi ekonomi.
Peringatan Presiden kepada para menteri mengenai isu yang sama secara berulang tersebut memperlihatkan bahwa ada persoalan serius di dalam Kabinet. Jangan-jangan sebagian menteri ini sebenarnya tidak cukup memiliki kapasitas, kompetensi, maupun kapabilitas untuk menangani persoalan pada tingkat nasional.
Banyak menteri yang belum pernah berkiprah di tingkat nasional, sehingga barangkali gagap ketika harus mengemban tanggung jawab sebagai menteri. Besarnya tanggung jawab, rentang organisasi yang harus ditangani, hingga pemahaman mengenai birokrasi nasional menjadi tantangan yang tidak mudah diatasi oleh para menteri ini. Ini mengundang pertanyaan: apakah sebagian menteri ini memang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memegang jabatan masing-masing?
Kurangnya sense of crisis tentu saja menjadi persoalan serius. Bila para menteri bekerja seperti ketika keadaan sedang normal, berarti ini merupakan kelemahan yang serius. Sense of crisis adalah salah satu unsur penting dalam kepemimpinan. Tanpa kepekaan terhadap krisis, sebagai pemimpin di kementerian atau lembaganya, pejabat tersebut akan keliru mengambil keputusan. Jika basisnya salah, keputusannya akan salah.
Karena tidak memahami secara baik dan benar situasi yang dihadapi, dapat dimaklumi bila sebagian menteri ini tidak memahami apa yang seharusnya menjadi prioritas kerjanya di tengah situasi pandemi. Kegagalan dalam menetapkan prioritas bukan hanya wujud ketidakmampuan manajerial, melainkan yang lebih mendasar ialah ketiadaan pemahaman mengenai apa yang sedang terjadi. Sebagai pejabat publik setingkat menteri, ia tidak memahami dan menyadari betapa genting situasinya, sehingga ia bekerja biasa-biasa saja, menjalani rutinitas belaka, seakan dunia berjalan normal-normal saja.
Soalnya kemudian, setelah memahami apa yang terjadi pada para menterinya, mengapa Presiden Jokowi tidak mengambil tindakan yang lebih konkret untuk mengatasinya? Sebutlah itu mencopot menteri yang menurut pertimbangannya tidak cakap karena kinerjanya tidak meningkat sekalipun telah diingatkan. Sampai kapan Presiden akan memberi kesempatan kepada menteri yang menurut pertimbangannya tidak memiliki sense of crisis dan tidak mengetahui apa yang harus menjadi prioritas kerjanya? Akankah Presiden mengulangi kembali peringatan serupa pada bulan depan, dan bulan depannya lagi, sedangkan kita berpacu dengan waktu di antara pandemi dan ancaman resesi? >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
