Iklan produk komersial, apapun medianya—media cetak, televisi, radio, ataupun media online—kerap mengandalkan figur terkenal alias pesohor. Sebagai bintang iklan, pesohor diharapkan dapat memengaruhi persepsi konsumen mengenai produk yang dipromosikan. Valentino Rossi, pebalap kelas dunia, pernah menjadi bintang iklan sepeda motor merk tertentu. Produsen sepeda motor tersebut tentu berharap kehadiran Rossi mampu memengaruhi persepsi masyarakat, khususnya yang berminat membeli motor, untuk membeli motor yang ia promosikan.
Apakah konsumen kemudian pasti membeli sepeda motor yang diiklankan? Mungkin ya, mungkin tidak. Begitu pula, dalam kesehariannya Rossi mungkin menunggangi sepeda motor yang diiklankan, tapi mungkin juga tidak. Konsumen bebas memilih antara memakai motor yang dipromosikan Valntino Rossi, atau tidak. Bebas. Tidak ada konsekuensi apapun dengan pilihan konsumen.
Sebagai pebalap kelas dunia, Rossi adalah seorang influencer yang otoritatif di bidangnya. Karena itu, nama Rossi potensial memengaruhi persepsi dan keputusan pembelian konsumen. Namun tetap tidak ada keharusan, sebab ini soal bisnis komersial; pendeknya bisnis sepeda motor. Rossi dibayar agar orang terpengaruh, tertarik, dan kemudian memutuskan untuk membeli sepeda motornya, kalau gak beli ya gak apa-apa, konsumen tidak terikat.
Lain perkara manakala figur pesohor berbicara ihwal kebijakan publik. Kebijakan publik itu, apabila telah diputuskan berlaku, akan mengikat warga, baik yang semula menolak maupun yang, sudah barang tentu, setuju. Inilah yang membedakannya dengan produk komersial. Warga, sebagai konsumen, tidak wajib untuk membeli suatu produk meski para influencer berseru lantang dan mengajak warga untuk membelinya.
Pesohor itu mungkin pemusik, penyanyi dangdut, aktor film dan sinetron, komedian, atau barangkali youtuber sekelas Atta Halilintar. Apabila para pesohor ini berbicara tentanga isu yang menjadi dunianya sehari-hari, atau dengan kata lain ia dianggap otoritatif di bidangnya, rasanya tidak akan muncul masalah serius karena ketidakpahaman. Misalnya, Rhoma Irama berbicara ihwal musik dangdut, sebab ia toh dianggap sebagai rajanya musik ini—raja tanpa mahkota.
Sekalipun raja, berpotensi muncul persoalan ketika ia berbicara tentang hal di luar otoritasnya tanpa ia membekali diri dengan pemahaman yang cukup mengenai hal itu. Terlebih lagi bila ia mengajak warga untuk mendukung atau menolak aturan, keputusan, kebijakan yang menyangkut urusan publik—termasuk rancangan undang-undang. Ajakan seorang pesohor dianggap berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai isu tertentu, karena itu kemashuran pesohor memiliki nilai ekonomis. Jika pesohor diminta untuk mendukung kebijakan tertentu, ya ada harganya.
Sebenarnya, pesohor yang berpengaruh boleh saja mempromosikan suatu kebijakan publik, sebagaimana ia juga berhak untuk menolaknya. Yang penting, ia memahami duduk perkaranya, bukan sekedar mendukung atau bahkan mengajak orang lain untuk mendukung padahal ia tidak tahu atau tidak peduli dengan isi dan isunya. Inilah yang terjadi pada dukungan dan ajakan para pesohor terhadap RUU Cipta Kerja dan omnibus law. Tanpa membekali diri dengan pemahaman mengenai isu dan isunya, para pesohor hanya akan menjadi pelantang alias toa (padahal toa itu merek kan ya?)
Tentu saja, ada yang membedakan produk komersial dengan produk undang-undang. Pada produk komersial, konsumen bebas untuk membeli atau tidak produk yang diiklankan oleh pesohor. Tidak ada konsekuensi berupa keharusan atau kewajiban. Bahkan, bintang iklannya pun belum tentu memakai produk yang ia iklankan.
Lain hal dengan kebijakan publik. Apapun wujudnya, jika kebijakan itu dinyatakan berlaku, maka kebijakan itu mengikat setiap orang sebagai warga negara. Apabila kebijakan atau undang-undang itu merugikan banyak masyarakat, apa jadinya? Dan, para pesohor punya andil di dalamnya, yaitu ikut mengampanyekan dan menggalang dukungan sekalipun ia tidak tahu apa isi dan isunya.
Nah, sebenarnya pesohor yang influencer punya pilihan, memilih mendukung suatu rancangan aturan yang sedang digodog atau menolaknya. Karena harus memilih, ia semestinya mencari tahu apa isi rancangan tersebut dan apa yang menjadi isu krusialnya. Apabila ia tidak paham dan tidak berusaha mencari tahu, namun menyatakan suatu sikap, ini dapat berdampak buruk bagi masayarakat, terutama follower-nya.
Itulah yang membedakan influencer dari buzzer yang memang dibayar untuk mendengungkan suatu rancangan aturan, kebijakan, keputusan, ataupun tindakan sesuai keinginan dan kehendak yang membayar tanpa membuat pertimbangan lain, misalnya apakah semua itu berpotensi berdampak kurang baik kepada masyarakat atau tidak. Misalnya, aturan yang memudahkan investasi itu tidak memberi perlindungan yang memadai untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jika diminta mendukung, buzzer akan mengeluarkan dengungannya, apapun bunyinya, untuk meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan itu harus didukung. Buzzer juga cenderung tidak ramah kepada warga yang berbeda pandangan.
Di tengah banjir informasi dengan kualitas yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan, dengungan buzzer akan mengacaukan masyarakat yang kesulitan memilah dan menyaring informasi antara yang benar dan yang salah, serta yang memang dibuat untuk menyesatkan. Di sisi lain, influencer dapat berperan positif bagi masyarakat andaikan mau bekerja dengan melandaskan diri pada nilai-nilai kemansiaan, keadilan, dan kebenaran. Caranya: dengan mencari tahu terlebih dulu apa isi suatu kebijakan dan apa isu krusialnya, baru menentukan sikap. Jadi, kalau para pesohor yang influencer asal berteriak lantang, ya repot, kasihan follower-nya diajak menuju jalan yang keliru. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
