Benarkah Lockdown Saja Tidak Cukup Menekan Penyebaran Wabah? Ini Penjelasannya - Pilihan - www.indonesiana.id
x

Jalanan Sepi Akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta

CISDI ID

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 8 September 2020

Senin, 26 Oktober 2020 09:21 WIB

  • Pilihan
  • Berita Utama
  • Benarkah Lockdown Saja Tidak Cukup Menekan Penyebaran Wabah? Ini Penjelasannya

    David Nabarro, Utusan Khusus WHO untuk Urusan COVID-19, membuat pernyataan yang banyak disalahartikan pada wawancaranya dengan majalah Britania Raya, The Spectator. Dia menyebut lockdown bukan jalan utama pengendalian penyebaran virus, karena lockdown berkepanjangan berdampak negatif pada ekonomi. Pernyataan ini tersebar, namun keluar dari konteks bahasan. Efeknya, publik menganggap WHO seolah tidak lagi merekomendasikan lockdown. Jadi bagaimana yang benar?

    Dibaca : 1.081 kali

    PSBB dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat dalam rangka pengendalian wabah. (Sumber gambar: The Jakarta Post)

    David Nabarro, Utusan Khusus WHO untuk Urusan Covid-19, membuat pernyataan yang banyak disalahartikan pada wawancaranya dengan majalah Britania Raya, The Spectator. Dalam wawancara itu, ia menyebut lockdown bukan jalan utama pengendalian penyebaran virus. Menurutnya, lockdown berkepanjangan justru berdampak negatif pada ekonomi.

    Pernyataan ini tersebar, namun keluar dari konteks bahasan. Efeknya, publik menganggap WHO seolah tidak lagi merekomendasikan lockdown.

    Obrolan Kawal Edisi 9 yang tayang pada Sabtu, 17/10, di kanal Youtuber CISDI TV membahas persoalan ini. Diah Saminarsih, Penasihat Senior untuk Urusan Gender dan Pemuda untuk Dirjen WHO, menjelaskan latar pernyataan Nabarro. "Posisi WHO tidak pernah berubah sampai sekarang. Lockdown dikerjakan sementara untuk emercency measure, sambil secara paralel dikerjakan 3T," kata Diah. Bagi WHO, lockdown adalah kesempatan pemerintah mengejar ketertinggalan lacak kasus dan pengetesan.

    “Dari awal, ini bukan masalah pilihan, semuanya harus dikerjakan bersamaan,” tutur Diah kembali. Jika diumpamakan sebagai lapisan kerupuk, setiap lapisan melambangkan satu tindakan intervensi. Tidak ada satu tindakan sempurna, namun memperbanyak lapisan intervensi selalu membantu dalam pengendalian pandemi.

    Indonesia tidak pernah menangani pandemi dalam skala sebesar ini, berbeda dengan negara yang pernah terdampak wabah MERS, seperti Vietnam, Thailand, dan Korea Selatan. Negara-negara itu telah membangun kesiapan nasional melalui penguatan sistem kesehatan primer dan pengembangan literasi kesehatan masyarakat. Thailand, sebagai contoh, memiliki 1 juta relawan untuk melacak kasus. Ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang kesulitan melacak kasus karena kekurangan sumber daya.

    Pentingya Implementasi

    Esensi lockdown adalah pembatasan mobilitas manusia. Singapura menyebut circuit breaker, sementara Malaysia menggunakan istilah movement control order untuk menggantikan penyebutan lockdown. Indonesia memilih memakai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan karantina wilayah. Menurut Septian Hartono, Anggota Tim Data KawalCOVID-19, implementasi kebijakan lebih penting dari penamaan istilah.

    Septian menyoroti perbedaan signifikan antara PSBB DKI Jakarta jilid satu dengan jilid dua. “Jika tadi di jilid satu bisa berkurangnya (mobilitas) hingga 60 persen, di jilid dua paling berkurangnya cuma 10-20 persen,” ujar Septian. Meski sudah menerapkan PSBB dua kali, tingkat positivitas Indonesia masih di atas 5 persen yang merupakan standar WHO. Berdasarkan pantauan KawalCOVID-19 seminggu terakhir (15-21 Oktober 2020), tingkat positivitas Indonesia tertinggi di angka 18,31 persen dan terendah di angka 12,18 persen.

    Diah menyatakan, lockdown memiliki spektrum, dari yang sangat ketat sampai yang cukup longgar. Dengan pengetahuan mengenai COVID-19 yang terus bertambah, pemerintah perlu menerapkan kebijakan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Namun, Diah mengingatkan, mereka tetap perlu meningkatkan kemampuan lacak kasus dan pengetesan serta memastikan kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

    Transparasi Data     

    Miki Salman, moderator Obrolan Kawal sekaligus anggota KawalCOVID-19, menyayangkan komunikasi krisis pemerintah pada masa awal penanganan wabah yang terlalu ‘santai’. Miki juga menyayangkan KawalCOVID-19 yang dianggap antagonis karena menyiarkan data aktual penanganan Covid-19. Padahal, tujuan platform ini adalah membantu pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan data.

    Terkait hal itu, Septian menyampaikan dua poin kekurangan data yang dimiliki Pemerintah Indonesia, yaitu sering ditahan dan under-reporting. Septian menyebut pemerintah daerah beberapa kali menahan publikasi data dalam periode tertentu sebelum mengunggahnya dalam bentuk rata-rata harian pada kurun waktu tersebut. Ini menyulitkan epidemolog memahami kondisi penyebaran wabah di suatu wilayah.

    Under-reporting, sementara itu, ditemukan Tim KawalCOVID-19 ketika melakukan tabulasi manual data dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional. Mereka melihat angka yang dilaporkan di tingkat nasional lebih kecil dibandingkan angka seharusnya. Gap paling besar ditemukan pada angka kematian. Padahal, dengan kapasitas tes terbatas, angka kematian menjadi acuan yang lebih tepat untuk mengukur skala wabah di Indonesia.

     

    Tentang Obrolan Kawal

    Obrolan Kawal adalah diskusi interaktif terkait penanganan Covid-19 mingguan yang dilaksanakan setiap Sabtu malam dan disiarkan secara daring yang diinisasi oleh KawalCovid19, CISDI, dan Kekini Ruang Bersama. Peserta diskusi dapat mengikuti acara ini melalui kanal YouTube CISDI TV ataupun aplikasi Zoom dengan mendaftarkan diri terlebih dulu.

     

    Tentang CISDI

    Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah think tank yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.

     

    Penulis

    Ardiani Hanifa Audwina



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.