Sangat langka pasangan calon presiden-wakil presiden bergabung ke dalam kabinet pasangan kompetitor yang memenangkan pemilihan presiden. Bahkan, terbilang muskil dan hampir mustahil sebab kedua pasangan mestinya menawarkan visi dan misi yang berbeda meskipun tujuannya sama: menyejahterakan rakyat.
Namun, kemuskilan dan kemustahilan itu sudah terbantah oleh pengangkatan Prabowo Subianto, salah satu capres dalam Pilpres 2019, sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin setahun yang lalu. Kini, bantahan itu semakin kukuh dengan ditariknya Sandiaga Uno, cawapres pendamping Prabowo, ke dalam kabinet yang sama melalui reshuffle sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Reshuffle kabinet ini menjadi reuni lengkap para capres-cawapres peserta Pilpres 2019, yang dilukiskan oleh netizen layaknya penjualan promo produk: ‘Buy 1, Get 2’ alias ‘Beli 1, Dapat 2’. Dalam Pilpres lalu, no urut 1 untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf, sedangkan no urut 2 untuk Prabowo-Sandi. Berkat reuni lengkap ini, praktis rakyat yang memilih calon no urut 1 mendapat bonus calon no urut 2.
Sejak dulu kala kerap dikatakan oleh banyak orang, sebenarnya yang bilang politisi atau politikus sih, bahwa di jagat politik apapun mungkin terjadi, tidak ada hal yang muskil dan mustahil tanpa jalan keluar. Mengapa kemustahilan itu bisa berubah menjadi kemungkinan, bahkan kenyataan?
Tak lain karena pemeo ini sesungguhnya lebih merupakan pembenaran terhadap sikap pragmatis yang kurang meletakkan nilai-nilai etis dalam berpolitik pada posisi yang penting. Politikus juga selalu memiliki alasan untuk berubah pikiran dan berubah sikap, misalnya dengan melontarkan ungkapan yang nyaris klise: ‘kita memikirkan kepentingan bangsa yang lebih besar’. Sandi pun punya alasan: ‘Covid menjadi game changer.’
Memang ungkapan itu terdengar heroik, namun jika diterjuni hingga ke dasar hati, apakah perubahan pikiran dan sikap itu lebih didasari oleh tujuan luhur seperti itu ataukah dialasi oleh kepentingan pragmatis? Misalnya, pilpres 2024?
Perbedaan pandangan politik dalam menyikapi berbagai isu memang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan yang terus-menerus sebab itu berpotensi kontraproduktif bagi kita semua. Namun, itu pun tidak pula berarti kemudian melumerkan visi yang berbeda dalam memandang persoalan bangsa, sebab dapat menjadi pembanding, dan juga tidak merendahkan fungsi kontrol terhadap pengelolaan pemerintahan.
Dukungan yang besar terhadap Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 sesungguhnya manifestasi dari keinginan perubahan setelah satu periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berjalan. Dukungan sebagian rakyat atas visi yang berbeda inilah yang kini diabaikan sendiri oleh Prabowo-Sandi dengan memilih bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju.
Perbedaan pandangan politik itu sesungguhnya perbedaan dalam visi, strategi, maupun cara mencapai tujuan, namun masih dalam kerangka negara yang telah disepakati bersama. Karena itu, perbedaan politik itu memang bukan musuh-musuhan, tapi juga bukan pula gandeng-gandengan dengan gampang alias pragmatis. Visi dan strategi itulah yang membuat perbedaan serta merupakan bentuk perlombaan untuk berbuat kebaikan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan sudut pandang ini, oposisi bukanlah musuh dari pemerintah, melainkan wujud koreksi, kontrol, fungsi mengingatkan dan meluruskan agar pemerintah selalu istikamah bekerja untuk rakyat secara nyata.
Karena itu, ketika kalah dalam Pilpres lalu, Prabowo dan Sandi memiliki kesempatan yang sangat besar untuk memajukan bangsa ini dalam hal berdemokrasi dengan memberi teladan bagaimana menjalankan oposisi yang sehat. Oposisi tidak mesti dibarengi dengan putusnya silaturahmi, dan oposisi untuk kepentingan rakyat banyak akan lebih baik ketimbang bertengkar habis untuk kemudian bergabung dengan kompetitor seperti yang terjadi saat ini. Rakyat di bawah terus terang bingung menyaksikan drama ini.
Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan dari drama Beli 1 Dapat 2 ini. Pertama, ini merupakan bentuk pengakuan atas visi kompetitor yang terpilih, sebab tidak mungkin visi capres yang kalah dijalankan secara terpisah dari visi capres terpilih. Ataukah sebenarnya visi dan misi tidak penting lagi, sebab memang sebenarnya tidak ada kompetisi gagasan di antara elite sendiri, apa yang berlangsung di Pilpres tidak lebih dari kompetisi jargon dan diksi, namun sayangnya rakyat terlena oleh permainan elite ini.
Kedua, ini merupakan wujud sikap pragmatis entah untuk kepentingan apa dan siapa, para elitelah yang tahu dan mungkin juga yang paling menikmati. Kedua pasang calon menciptakan drama dan menikmati permainan, sedangkan di luar sana rakyat terpolarisasi dengan mengorbankan banyak hal, termasuk persaudaraan. Bahkan, yang menyedihkan, jejak-jejak luka itu masih terasa. Di atas para elite tampak berangkulan, namun sayangnya efeknya ke bawah kurang terasa bahkan yang terasa ialah adanya jarak antara elite dan rakyat yang semula mendukung mereka.
Menjadi oposisi pun bisa terhormat, seperti dikatakan sendiri oleh Sandi setelah pilpres usai. “Oposisi itu betul-betul dibutuhkan, dan saya sangat betul-betul terhormat dapat kesempatan untuk menjadi oposisi dan terus mengontrol mengawasi kinerja pemerintah memberikan masukan.” Itulah pernyataan Sandi di Kemang Village, Jakarta, pada Sabtu 13 Juli 2019 [https://grafis.tempo.co/read/2444/sandiaga-uno-dulu-oposisi-kini-menteri-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif]
Membangun tradisi oposisi yang sehat juga merupakan tugas yang tidak kalah penting dalam konteks membangun demokrasi yang sehat. Apabila yang disebut rekonsiliasi itu berarti berbagi kekuasaan atau memberi kursi menteri dalam kabinet, maka oposisi akan menjadi semakin lemah dan tradisi oposisi yang sehat sebagai pengontrol kekuasaan pemerintahan tidak dapat berjalan efektif.
Lihatlah, lemahnya oposisi di parlemen telah menyebabkan sejumlah undang-undang yang ditentang oleh berbagai unsur masyarakat tidak memperoleh kekuatan di parlemen, sebab sangat sedikit suara anggota DPR yang menyalurkan aspirasi masyarakat itu. Tidak cukup kuat partai yang menyuarakan kepentingan rakyat banyak di hadapan kekompakan mayoritas pendukung pemerintah. Gerindra sendiri, partai yang dipimpin Prabowo dan Sandi, bersikap sama dan sebangun dengan partai-partai pemerintah. Bagaimana mungkin Gerindra beroposisi terhadap rancangan undang-undang pemerintah jika ketuanya menjadi menteri dalam kabinet?
Pilihan Prabowo-Sandi ini boleh jadi tidak lepas dari kemungkinan masih adanya ambisi untuk maju ke palagan pemilihan presiden 2024. Bagi kedua orang ini, menjadi menteri merupakan kesempatan untuk membuktikan kapabilitas. Namun, juga perlu diingat, ini sekaligus ujian apakah mereka mampu menunaikan tugas, sehingga memang layak untuk dipilih menjadi presiden dan atau wakil presiden nanti. Apabila kinerja mereka tidak moncer dalam pandangan masyarakat, maka kinerja buruk itu akan menjadi bumerang bagi mereka. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
