Semangat Tri Rismaharini untuk mulai menjalankan tugas pada jabatan baru sebagai menteri sosial sekaligus merangkap walikota Surabaya memang mengagumkan. Semangatnya begitu tinggi sehingga tidak hendak melepas dulu jabatan walikota yang sebentar lagi berakhir. Risma beralasan ingin menyelesaikan pekerjaannya dulu, antara lain meresmikan Museum Olahraga dan Jembatan Joyoboyo. Ia juga mengatakan sudah meminta izin kepada Presiden untuk sementara bolak-balik Surabaya-Jakarta.
Para pakar hukum, khususnya tata negara, bilang bahwa merangkap jabatan semacam itu tidak diperkenankan oleh undang-undang. Bahkan, izin Presiden pun tidak boleh melanggar aturan tersebut, sebab undang-undang juga mengikat Presiden. Semangat Risma memang bagus, namun perlu ditempatkan pada kerangka aturan yang berlaku agar semua hal berjalan baik-baik saja. Bila aturan melarang rangkap jabatan seperti itu, Risma perlu memilih: jika sudah dilantik menjadi Mensos, lepaskan jabatan Walikota Surabaya; tapi jika merasa sayang dengan kedudukan walikota, ya lepaskan jabatan Mensos. Sederhana saja.
Jika Risma merasa sayang bahwa beberapa proyek di Surabaya sudah selesai dan tinggal diresmikan Walikota, percayalah bahwa semua orang—khususnya warga Surabaya—tidak akan lupa bahwa proyek-proyek itu dibangun pada masa kepemimpinannya. Jika Pelaksana tugas Walikota yang meresmikan, cukuplah Risma berbesar hati. Percayalah warga Surabaya tidak lupa siapa yang memimpin pembangunan proyek-proyek itu maupun Surabaya pada umumnya sehingga menjadi kota yang baru dan mengesankan.
Apabila Risma tetap ingin meresmikan proyek-proyek itu, barangkali Pemkot Surabaya dapat mengatur agar peresmian itu dilakukan oleh Mensos sebagai penghormatan didampingi Plt Walikota serta Gubernur Jatim Kofifah. Kalau yang seperti ini mah, mungkin tidak ada aturan yang ditabrak. Misalnya juga, Risma ditetapkan sebagai warga kehormatan Kota Surabaya.
Jadi, Risma tak perlu merangkap jabatan agar tidak selalu ada pengecualian-pengecualian karena alasan tertentu. Lagi pula, sebagai Mensos, Risma mengemban tugas yang berat karena harus segera membantu masyarakat yang sangat terdampak oleh pandemi. Rakyat memerlukan uluran tangan negara melalui pemerintah agar tidak terpuruk terlalu dalam. Sebagai Mensos, Risma juga punya tugas tambahan untuk memperbaiki nama kementerian yang tercoreng oleh korupsi bantuan sosial oleh menteri sebelumnya beserta beberapa pejabat pembantunya.
Dana yang bukan hanya besar, tapi—seperti kata Risma—buueesaarrr sekali [dialek gaya arek Suroboyo] bisa tersalurkan dengan aman dan selamat kepada rakyat yang membutuhkan. Begitu pula, yang diamanahi untuk menyalurkan juga bisa aman dan selamat dunia dan akhirat. Dengan cara transfer melalui bank memang bagus dan in syaa Allah bisa lebih aman, tapi apakah seluruh rakyat yang berhak menerima bansos juga punya rekening di bank?
Mengapa tidak semua rakyat punya rekening? Lha kalau pendapatan yang baru diperoleh langsung dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, mana ada uang tersisa untuk disimpan? Kalau pun bisa menyisihkan 250 ribu per bulan, andai disimpan di bank, pasti dipotong administrasi. Yah, mungkin para pejabat Kemensos sudah punya gagasan untuk menyalurkan bansos bagi rakyat yang tidak punya rekening agar bantuannya terbebas dari penyunatan oleh tangan-tangan jahil dan usil. Kerja ini perlu konsentrasi dan fokus agar tidak ada lagi yang menjadi korban—korban karena kualitas bansosnya rendah maupun korban keserakahannya sendiri. Jadi, walaupun Risma mungkin mampu berbagi perhatian antara Jakarta dan Surabaya, sebaiknya mah fokus ke tugas baru saja. Percayalah, arek-arek Suroboyo tidak akan melupakan jasa sampeyan, Bu. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
