Bawang putih merupakan salah satu komoditi strategis selain komoditi pangan lainnya seperti beras, jagung, kedelai, daging sapi, cabai merah, dan gula yang menjadi perhatian pemerintah. Pada tahun 2019, produksi bawang putih nasional sebesar 88 ribu ton. Namun, pada tahun 2020 ketika terjadi pandemi COVID-19 jumlah produksi bawang putih menurun menjadi 80 ribu ton. Sementara itu, kebutuhan konsumsi bawang putih nasional pada tahun 2020 sebesar 560 ribu ton. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut pemerintah melakukan impor sebanyak 461 ribu ton. Impor bawang putih Indonesia berasal dari negara Cina, India, Taiwan dan Amerika Serikat. Ketergantungan konsumen di Indonesia terhadap bawang putih impor sangat tinggi. Saat ini sekitar 95% kebutuhan konsumsi bawang putih di Indonesia berasal dari bawang putih impor China.
Selain karena pandemi COVID-19, terjadinya penurunan produksi bawang putih nasional disebabkan oleh menurunnya minat petani untuk menanam bawang putih karena masuknya bawang putih impor dalam jumlah besar dengan tingkat harga yang lebih rendah sehingga produk bawang putih lokal kalah bersaing dengan bawang putih impor.
Rendahnya harga bawang putih impor disebabkan karena tingginya produktivitas bawang putih di China yaitu sebesar 25,3 ton per hektar, sementara produktivitas bawang putih di Indonesia hanya sebesar 8,7 ton per hektar, sehingga biaya produksi per kg bawang putih di China lebih murah. Selain itu, Pemerintah Cina juga menerapkan kebijakan dumping untuk komoditi ekspornya termasuk komoditi bawang putih yang dijual dengan harga dibawah biaya produksinya. Selain harganya yang murah, konsumen di Indonesia lebih menyukai bawang putih impor karena ukuran umbinya yang lebih besar.
Adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia turut mempengaruhi ketersediaan pasokan dan distribusi bawang putih impor di Indonesia, akibatnya stok bawang putih di Indonesia menipis dan harga bawang putih meningkat. Pada awal penyebaran COVID-19 harga rata-rata bawang putih nasional bulan Januari 2020 sebesar Rp 34.723, kemudian naik pada bulan Februari 2020 menjadi Rp 50.279. Naiknya harga bawang putih ini disebabkan karena kegiatan perdagangan dari Cina dihentikan sementara karena penyebaran COVID-19, sehingga stok bawang putih di Indonesia menipis. Namun stok yang menipis ini tidak berlangsung lama karena pemerintah kembali melakukan impor.
Pemerintah melakukan impor terus menurus untuk meningkatkan stok bawang putih sehingga menyebabkan harga bawang purtih menjadi turun. Pada bulan Maret 2020, harga bawang putih turun menjadi Rp 44.847. Hal ini juga menyebabkan harga bawang putih saat COVID-19 lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelum COVID-19 namun tetap terjadi fluktuasi harga.
Untuk mengurangi ketergantungan impor bawang putih yang cukup besar, pemerintah melakukan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor diantaranya melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2020 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 tahun 2019 tentang Kententuan Impor Produk Hortikultura (KIPH). Pemerintah juga berinisiatif untuk mengurangi tekanan impor bawang putih dengan berupaya memacu laju peningkatan kuantitas dan kualitas produksi bawang putih di Indonesia melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi.
Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan menambah luas lahan penanaman bawang putih di provinsi-provinsi yang kondisinya mendukung untuk penanaman bawang putih. Untuk provinsi-provinsi yang luas lahannya terbatas, upaya intensifikasi dapat ditempuh. Upaya peningkatan produksi perlu didukung dengan penggunaan input-input yang berkualitas tinggi terutama benih. Sebagaimana yang diketahui benih merupakan input utama dalam produksi bawang putih sehingga penggunaan benih bersertifikat akan meningkatkan produktivitas bawang putih dalam negeri.
Selain itu, kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah adalah mewajibkan importir menanam bawang putih sebanyak minimal 5 persen dari kuota impor yang diberikan Kementan. Ketentuan itu harus dipenuhi maksimal 1 tahun setelah Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementan terbit. Kebijakan ini dinilai dapat mensejahterakan petani, menguntungkan pengusaha, dan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.
Kewajiban tanam 5% bagi para importir juga harus selalu dimonitor dan dievaluasi apakah sudah tercapai atau belum. Jika importir tersebut tidak bisa memenuhi kewajiban tanam tersebut maka kuota impor bawang putih yang diberikan kepada para importir tersebut harus segera dicabut. Kewajiban tanam diharapkan berdampak positif terhadap produksi bawang putih dalam negeri.
Upaya peningkatan produksi bawang putih harus diikuti dengan upaya peningkatan kualitas mengingat bawang putih dalam negeri tidak bersubstitusi sempurna dengan bawang putih impor. Harus diakui bahwa selama ini kualitas bawang putih impor lebih baik dari kualitas bawang putih domestik yang ditunjukkan dengan ukuran umbi bawang putih impor yang lebih besar dibandingkan umbi bawang putih domestik. Peningkatan produksi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas (terutama umbi) dan food safety aspects (aspek keamanan pangan) diharapkan akan meningkatkan minat konsumen Indonesia untuk mengkonsumi bawang putih dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor.
Ikuti tulisan menarik Indah Kartika Sandra lainnya di sini.
