Secara tradisional, partai politik didirikan pada umumnya dengan tujuan memperjuangkan cita-cita tertentu. Umpamanya, kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan di depan hukum, dan idea lain yang begitu mulia. Untuk mewujudkan cita-cita itu, mula-mula partai harus mampu meraih kekuasaan. Pada mulanya kekuasaan dimaksudkan sebagai alat, bukan tujuan akhir, bukan dalam pengertian berpolitik agar bisa berkuasa semata.
Ketika kekuasaan telah diraih, partai dan elite di dalamnya mulai dihadapkan pada godaan yang besar, yang menawan dan pesonanya sulit mereka tampik. Mereka gemetar ketika merasakan bobot wewenang yang mereka genggam. Sebelumnya, tak terbayangkan bagi mereka: ketika semua orang memberi hormat ketika ia lewat, mempersilakan jalan lebih dulu, tatkala ia berorasi semua orang diam.
Ketika seseorang baru saja duduk di kursi kekuasaan, cita-cita yang dirumuskan oleh partai mungkin masih melekat di benaknya. Idealisme masih bergelora di dadanya, hingga kemudian hari ke hari idealisme itu tergerus oleh hasrat menikmati kekuasaan yang mulai tumbuh.
Perlahan-lahan ia atau mereka mulai melupakan cita-cita itu, terlebih lagi ketika orang yang duduk di kekuasaan—kaum elite penguasa—mulai merasakan kenikmatan mengatur ini dan itu, memerintah dan menentukan nasib orang lain, dsb. Mengapa orang yang duduk di kursi ketua partai begitu antusias mempertahankan posisinya, tak lain karena ia menikmati duduk di kursi itu. Ada previlese atau keistimewaan yang ia bisa nikmati karena posisi itu, dan keistimewaan itu akan hilang bila ia tak lagi duduk di situ. Sesederhana itu.
Di negara yang menyebut diri demokrasi seperti negara kita pun, banyak orang senang duduk di kursi kekuasaan—termasuk kekuasaan di dalam partai politik—hingga bertahun-tahun. Bahkan, saking betahnya duduk, mungkin ia lupa sudah berapa tahun menjabat ketua. Ia tak lagi bisa menghitung hari, sebab itu hanya akan mengingatkan dirinya bahwa sudah tiba waktu baginya untuk turun dari kursi. Padahal, ia tidak ingin turun, sebab ia tidak mau kehilangan kenikmatan berkuasa.
Akhirnya, partai politik bukan lagi alat untuk memperjuangkan cita-cita kesejahteraan rakyat banyak, melainkan alat untuk mencapai kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan bagi diri sendiri. Mereka berpikir bila mereka melepas jabatan ketua partai, lepas pula kekuasaan dan keistimewaan yang mereka nikmati. Mereka khawatir tidak akan lagi diperhatikan orang banyak, apa lagi diperhitungkan oleh elite lain. Mereka berpaling kepada rakyat manakala musim pemilihan tiba atau ketika membutuhkan simpati rakyat.
Mereka yang sudah berkuasa tidak ingin kekuasaan itu beralih ke orang lain kecuali kepada anak keturunannya sendiri. Gejala ini terlihat pada sejumlah partai di sini, ketika elite partai mempersiapkan keturunannya untuk memimpin partai. Sayangnya, untuk mencapai jenjang kepemimpinan partai, keturunan ini memperoleh kemudahan-kemudahan yang tidak dinikmati oleh kader partai lainnya. Rintangan-rintangan disingkirkan untuk memudahkan perjalanan karir anak.
Kompetisi untuk meraih kepemimpinan di internal partai menjadi tidak berjalan fair sepenuhnya. Ada previlese yang dinikmati sebagian kader sehingga ia lebih mudah naik jenjang kepemimpinan dibanding kebanyakan kader lainnya. Orang-orang di sekeliling elite ini cenderung mengistimewakan anak-anak elite karena juga ingin bertahan di lingkaran dalam elite partai. Mereka ini juga punya kepentingan untuk melancarkan karir anak-anak mereka.
Anak-anak ini juga memperoleh posisi strategis di dalam partai, sehingga orang tua dan anak tampak bagaikan pemilik saham mayoritas di partai. Ini membuat sebagian kader lebih suka berkerumun di sekeliling pemegang saham mayoritas, menjadi pembela yang berani pasang badan, serta gigih membukakan jalan bagi anak-anak elite. Masih layakkah rakyat menggantungkan harapan pada partai politik di saat partai menjadi kendaraan elite dan keturunannya untuk meraih kekuasaan dan bertahan di dalamnya? >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
