Judul tulisan ini merupakan ucapan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bapak Basuki Hadimuljono yang disampaikannya pada tanggal 9 September 2015 dalam acara penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam pengembangan bisnis aspal hybrid dengan grade tinggi. Menurut Pak Basuki, kerjasama yang dilakukan antara Pertamina dan Wika akan memberikan banyak keuntungan. Apalagi pemerintah melalui Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR akan memastikan pasar dari aspal Buton tersebut.
Yang menarik perhatian dari ucapan Bapak Menteri PUPR ini adalah mengapa ada kata “dosa” yang digunakan dan dikaitkan dengan pemanfaatan aspal Buton? Mengapa bukan diksi “pahala” yang sebaiknya diucapkan? Sehingga dengan demikian perkataan Pak Basuki ini akan berubah menjadi, “Pahala buat masyarakan Indonesia jika memanfaatkan aspal Buton yang nota bene produksi dalam negeri”. Alangkah indah dan merdunya suara Pak Basuki seandainya saja kalimat ini yang terucap dari mulut seorang Menteri PUPR. Kalimat ini akan jauh lebih positip citranya, menyejukkan hati, dan memotivasi minat masyarakat Indonesia untuk berbuat amal kebaikan dengan memanfaatkan aspal Buton.
Apakah semua masyarakat Indonesia sekarang ini berdosa, karena tidak memanfaatkan aspal Buton? Bagaimana mungkin masyarakat Indonesia bisa berdosa, kalau aspal Buton yang mau dimanfaatkan itu sendiri tidak ada? Pernyataan Pak Basuki yang telah diucapkannya ini terdengar lucu. Pertanyaan besar dari masyarakat Indonesia ini wajib dijawab dan dijelaskan oleh Pak Basuki sebagai menteri PUPR secara jujur. Sekarang ini apa upaya-upaya konkrit Bapak Menteri PUPR yang telah dilakukan untuk aspal Buton?
Apabila ucapan Pak Basuki sekarang ini kita ralat menjadi: “Pahala buat masyarakan Indonesia jika memanfaatkan aspal Buton yang nota bene produksi dalam negeri”, maka mari kita pikirkan bersama-sama bagaimana caranya agar aspal Buton dapat segera dapat dimanfaatkan untuk menggantikan aspal impor. Indonesia memiliki banyak sekali pakar dan ahli yang dapat memberikan masukan dan sumbang saran kepada Bapak Menteri PUPR untuk bagaimana kiat-kiat memanfaatkan aspal Buton untuk menggantikan aspal impor. Sekarang ini pilihannya terdapat pada diri Pak Basuki sendiri. Apakah beliau mau sadar dan memutuskan untuk beramal soleh dengan mencari pahala untuk memanfaatkan aspal Buton?. Atau masih mau tetap keukeuh dengan ucapannya: ”Dosa buat semua masyarakat Indonesia jika tidak memanfaatkan aspal Buton yang nota bene hasil produksi dalam negeri”?.
Masukan untuk Pak Basuki agar aspal Buton mampu segera menggantikan aspal impor di era pemerintahan Pak Jakowi yang tersisa kurang dari 3 tahun lagi ini adalah Kementerian PUPR sebaiknya mengundang pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bersinergi dengan produsen-produsen aspal Buton untuk memproduksi aspal Buton yang nota bene produksi dalam negeri. Memang betul bahwa Kementerian PUPR adalah pengguna aspal Buton. Dan bukan produsen aspal Buton. Tetapi mengingat kondisi saat ini dimana harga aspal impor meroket ke harga di atas US$ 650 per ton akibat konflik perang Rusia — Ukraina, maka tidak ada salahnya Kementerian PUPR mengambil inisiatif cerdas, atas izin Pak Jokowi, untuk menjadi “Champion” dengan memfasilitasi “Rembug Nasional Aspal Buton”. Misi dan Visi dari “Rembug Nasional Aspal Buton” ini adalah bertujuan untuk mempertemukan atau “menjodohkan” semua potensi sumber daya manusia Indonesia yang ingin memperoleh pahala melalui pemanfaatan aspal Buton.
Orang bijak mengatakan: “Keberhasilan adalah pertemuan antara kesempatan dengan kesiapan”. Oleh karena itu disarankan kepada Pak Basuki untuk mengadakan “Rembug Nasional Aspal Buton” dengan mengundang semua potensi anak-anak bangsa yang ingin berbisnis melalui pemanfaatan aspal Buton. Dan juga mengundang semua potensi anak-anak bangsa yang sudah siap sebagai produsen aspal Buton. Kedua kelompok potensi-potensi anak-anak bangsa ini dapat difasilitasi oleh tim PUPR untuk berembug, berdiskusi, dan berbicara dari hati ke hati secara terbuka satu sama lain untuk mendefinisikan secara jujur dan berani apa inti sari dari permasalahan aspal Buton. Dan hambatan dan resiko bisnis apa saja dari masing-masing pihak yang dirasakan selama ini. Kemudian bagaimana cara mencari solusi jitu bersama untuk mengatasinya. Bagaimana cara untuk menyamakan persepsi agar masing-masih pihak memiliki objektif, fokus, dan target tujuan yang sama, sehingga akan memperoleh “win-win solution”. Semoga Visi target tujuan yang sama dari kedua belah pihak itu adalah untuk memakmurkan dan mensejahteran rakyat Indonesia, dan sekaligus mencari pahala melalui kerjasama dan sinergi pemanfaatan aspal Buton.
Forum seperti ini diyakini akan menghasilkan pemikiran-pemikiran terobosan yang “out of the box”, dan ide super kreatif dan inovatif yang mungkin tidak pernah terpikirkan dan terbersit di dalam pikiran sebelumnya. Hasil dari “Rembug Nasional Aspal Buton” ini akan dibahas dan dikaji ulang untuk disempurnakan oleh tim Kementerian PUPR sebagai pengguna aspal terbesar di Indonesia. Komitmen pemanfaatan aspal Buton oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR akan sangat berharga untuk memastikan pasar yang luas dari aspal Buton tersebut..
Masalah dana investasi mungkin adalah masalah yang paling utama dalam mengembangkan Program Hilirisasi Aspal Buton ini. Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dimana sampai saat ini masih belum ada satupun Investor yang tertarik dengan Program Hilirisasi Aspal Buton, mungkin salah satu penyebabnya antara lain adalah karena masalah kepercayaan atau “trust” dari para Investor asing terhadap kebijakan aspal impor pemerintah Indonesia dan resiko bisnis yang besar untuk berinvestasi di Indonesia. Maka masalah ini dapat disiasati dengan membuat “Feasibility Study” yang lengkap dan menyeluruh mengenai Program Hilirisasi Aspal Buton. Termasuk janji-janji dari Kementerian Investasi untuk mempermudah prosedur-prosedur, masalah administrasi, birokrasi, dll. Sebagai bukti bahwa pemerintah sangat mendukung Program Hilirisasi Aspal Buton ini. Termasuk sudah adanya Undang-undang Keputusan Menteri PUPR dan Menteri Dalam Negeri yang mewajibkan untuk pemanfaatan aspal Buton. Diharapkan dengan adanya “Feasibility Study” yang mumpuni dan profesional hasil kolaborasi bersama diantara para pengusaha, produsen, dan Kementerian PUPR yang mewakili pemerintah Indonesia akan menarik minat para Investor dalam negeri dan luar negeri.
Dengan motivasi: “Pahala buat masyarakan Indonesia yang manfaatkan aspal Buton yang nota bene produk dalam negeri”, maka diharapkan masalah aspal Buton yang telah menemui jalan buntu selama puluhan tahun ini akan menemukan jalan bebas hambatan keberhasikannya sendiri. Pepatah mengatakan: “Tak kenal, maka tak sayang”. Oleh karena itu “Feasibility Study” ini adalah sangat penting sekali, dan merupakan kunci keberhasilan untuk menarik minat para Investor.
Untuk mempertemukan antara “kesempatan” pengusaha-pengusaha dengan “kesiapan” produsen-produsen aspal Buton ini peranan dan tanggung jawab Bapak Basuki Hadimuljono sebagai Menteri PUPR, akan sangat diharapkan sekali. Pahala besar akan menanti Pak Basuki apabila usulan ini benar-benar bisa terwujud. Mudahan-mudahan Pak Basuki akan sadar diri dan segera meralat ucapannya sendiri yang dulu pernah diucapkannya, dan sekarang akan berubah menjadi: “Pahala buat masyarakat Indonesia jika memanfaatkan aspal Buton yang notabene produksi dalam negeri”. Semoga.
Ikuti tulisan menarik Indrato Sumantoro lainnya di sini.
