Isu reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahan sudah lama bergema. Untuk waktu yang cukup lama, narasi ini timbul tenggelam, hingga akhirnya malam ini sejumlah menteri dipanggil ke istana Presiden. Seperti yang sudah-sudah, jika isu perombakan kabinet beredar, menteri yang dipanggil ke Istana jadi isu spekulasi bakal dicopot.
Salah satu kejadian yang menarik ialah dipanggilnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Apakah akan berlangsung serah terima jabatan di antara kedua mantan perwira tinggi militer ini? Ataukah Hadi akan menempati pos lain? Kepastiannya, tentu saja, menunggu pengumuman resmi. Hanya saja, melepas Prabowo mungkin tidak mudah bagi Presiden, karena berpotensi menganggu kestabilan politik.
Perombakan kabinet memang bukan hal tabu. Jika Presiden menilai kinerja seorang menteri tidak bagus, bisa saja ia dicopot. Salah satu menteri yang disorot ialah menteri perdagangan. Urusan minyak goreng yang menggelisahkan rakyat banyak mungkin jadi salah satu pertimbangan untuk dicarikan penggantinya.
Alasan lain yang menghangatkan isu perombakan kabinet ialah karena sejumlah menteri mulai sibuk mengurusi agenda politik partainya maupun agenda politik pribadi. Setidaknya ada tiga ketua umum partai yang bergabung dalam kabinet saat ini, yaitu Prabowo dari Gerindra, Airlangga Hatarto dari Golkar, dan Suharso Monoarfa dari PPP. Akankah mereka bertiga bakal dilepas oleh Presiden? Bila ketiganya dilepas, tidakkah berpotensi timbul gejolak politik karena ketidakpuasan partai?
Masyarakat memang melihat bahwa elite partai yang duduk di kabinet, khususnya ketua umum, mulai sibuk memikirkan urusan politik menjelang pemilu 2024, sehingga fokus perhatian pada tanggungjawab sebagai menteri mulai berkurang. Andaikan mereka bertiga dicopot, boleh jadi ini bagian dari cara Presiden mengurangi akses para ketua umum partai tersebut pada pusat pengambilan keputusan di pemerintahan. Bagaimanapun, Jokowi juga memiliki kalkulasi politik menghadapi 2024.
Orang banyak senang berteka-teki dan menebak-nebak siapa yang akan dicopot dari kabinet, dipindah tempat, dan siapa penggantinya. Sebagai konsumsi umum, teka-teki politik ini memang mengundang pembicaraan, terlebih lagi Istana juga senang berteka-teki mengenai apakah akan ada reshuffle atau tidak. Selama ini, jawaban kalangan istana serupa: hanya Presiden Joko Widodo yang tahu apakah perlu ada reshuffle atau tidak. Bila perlu, kapan? Hanya Presiden yang tahu, begitu kata mereka. Jadilah spekulasi berkepanjangan.
Bagi rakyat, persoalannya bukanlah apakah ada reshuffle atau tidak, siapa yang diganti dan siapa penggantinya, dari partai atau bukan-partai. Bagi rakyat, yang terpenting ialah apakah perombakan kabinet ini akan berdampak baik pada kehidupan rakyat banyak. Misalnya saja, apakah kabinet baru akan mampu mengatasi masalah kenaikan berbagai kebutuhan barang dan jasa yang kerap digunakan rakyat sehari-hari, mulai dari minyak goreng, daging ayam dan sapi, telor, bahan bakar minyak, pakan ternak, dan seterusnya. Belum lagi isu-isu kenegaraan, seperti penyusunan undang-undang yang dilakukan secara cepat tanpa partisipasi rakyat banyak sebagaimana diamanahkan undang-undang.
Bila kabinet dirombak, tetapi persoalan hidup keseharian rakyat banyak tidak terpecahkan, serta kesulitan hidup rakyat banyak tidak teratasi, maka reshuffle hanya jadi konsumsi politik belaka. Reshuffle hanya akan terlihat sebagai cara untuk mengesankan masyarakat bahwa ada upaya memperbaiki keadaan, yaitu dengan cara mengganti orang-orang yang memimpin kementerian. Padahal, dampak konkret yang dikehendaki rakyat berupa perbaikan hidup, di antaranya terjangkaunya kembali kebutuhan pokok sehari-hari. Bila pada tingkat yang konkret ini dan kasat mata tidak terjawab oleh kehadiran susunan kabinet yang baru, maka reshuffle hanya menjadi ornamen belaka.
Meminjam plesetan atas perkataan Hamlet, persoalannya bukanlah reshuffle or not reshuffle, tapi apakah reshuffle itu berdampak baik bagi kehidupan rakyat banyak atau tidak. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
