Seperti apa sesungguhnya wajah pengadilan kita bila ternyata seorang hakim agung pun mudah menyerah pada uang. Hakim dan hukum adalah dua kosakata yang identik. Di dalamnya terkandung substansi yang dicari oleh masyarakat: keadilan dan kebijaksaan. Namun, rakyat kecewa bahwa hakim agung—yang dipersepsikan sebagai benteng terakhir penegakan hukum, penegak keadilan yang arif—ternyata tumbang ditembus oleh uang.
Hasrat menjadi kaya dengan cara cepat dan mudah telah mendorong seorang hakim agung untuk menyerahkan kehormatan dan integritasnya. Ia melupakan kewajiban dasarnya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran tanpa syarat. Ia juga melupakan peran hakim agung sebagai benteng terakhir tempat masyarakat mencari keadilan. Bila kemudian benteng inipun rapuh dan mudah ditembus dan ambruk oleh sogokan, bagaimana masa depan peradilan dan keadilan?
Rakyat bertanya-tanya: bagaimana keadilan dapat diperjuangkan bila seorang hakim dengan predikat agung pun ternyata takluk oleh sogokan? Sungguh wajar bila muncul anggapan bahwa suap yang diduga kuat diterima seorang hakim agung yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] ini merupakan fenomena gunung es. Baru puncaknya yang terlihat, sedangkan dari puncak ke dasar gunung kita belum mengetahui seperti apa keadaan yang sesungguhnya. Jangan-jangan hakim agung yang ditahan ini hanya bernasib apes, sementara itu masih banyak hakim lain yang melakukan perbuatan serupa tidak terendus oleh KPK maupun aparat hukum lainnya.
Institusi penegak hukum memang rentan oleh aktivitas gratifikasi, suap, sogokan, jual-beli perkara, dan sebagainya. Para hakim merupakan sosok terpenting dalam penentuan perkara, sekaligus paling rentan untuk disogok. Sungguh mustahil bahwa hakim agung bekerja sendiri. Penangkapan hakim agung oleh KPK kali ini juga disertai penangkapan sejumlah pegawai di bagian kepaniteraan MA, yang memperkuat dugaan bahwa jual-beli perkara dan suap hakim melibatkan banyak fungsi di dalam tubuh MA.
Tukar-menukar keputusan dengan uang merupakan praktik yang merusak esensi pokok dari tugas hakim, yaitu memberi keputusan yang benar dan adil di antara pihak-pihak yang berperkara. Hakim bukan hanya bertanggungjawab atas keputusan yang diambilnya, tapi juga bertanggungjawab secara moral kepada pihak yang berperkara maupun kepada masyarakat yang mengharapkan keadilan, maupun bertanggungjawab kepada Tuhan. Dengan menerima sogokan, hakim telah melupakan tanggungjawab tersebut.
Khusus bagi Mahkamah Agung, institusi yang menjadi tempat bernaung para hakim agung, peristiwa semacam ini bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, Sekretaris MA Nurhadi juga ditangkap KPK karena dugaan korupsi. Momen penangkapan Nurhadi dulu sebenarnya dapat digunakan untuk memperbaiki institusi Mahkamah Agung, namun tidak terlihat adanya tekad kuat dari para hakim sendiri untuk melakukan hal itu. Jaringan pengatur perkara di tubuh institusi MA belum pernah disentuh dan dibongkar.
Penangkapan hakim agung kali ini mengisyaratkan bahwa tidak ada perubahan fundamental pada institusi Mahkamah Agung. Pimpinan MA terkesan menganggap peristiwa Nurhadi maupun yang sekarang sebagai sesuatu yang lumrah dan kasuistik, yang artinya menunjukkan bahwa mereka tidak menyadari adanya penyakit kronis yang menggerogoti MA. Barangkali karena pimpinan MA berada di dalam institusi, maka mereka merasa lembaganya baik-baik saja. Mereka tidak menyadari bahwa benteng keadilan ini sedemikian rapuh dan mudah diruntuhkan hanya oleh uang. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
