Menyaksikan dinamika politik sepekan terakhir ini muncul kesan bahwa partai-partai politik mulai kebingungan alias kehilangan arah atau mengalami disorientasi, karena belum ada kepastian tentang siapa menggandeng siapa untuk maju ke pemilihan presiden 2024. Golkar masih bertahan dengan memajukan nama ketua umumnya, Airlangga Hatarto. Tapi siapa pasangannya, belum jelas benar. Lagi pula hasil survei oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa popularitas dan elektabilitas Airlangga tidak menjanjikan.
Bahkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang untuk sementara menyatukan Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN), terkesan mulai goyah dengan pilihan Golkar itu. Sebagian kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai secara terbuka menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju ke kontestasi pemilihan presiden 2024. Begitu pula dengan kader PAN. Bahkan, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto sudah menyebut nama Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Nah, kalau PPP dan PAN maunya Ganjar, lantas mau dikemanakan Airlangga? Apa Golkar, sebagai partai besar, tidak tersinggung pilihan baru kedua sekuturnya di KIB itu? Ataukah Golkar akhirnya akan bersikap realistis menghadapi realitas politik bahwa mengusung ketua umumnya akan sungguh berat? Lha, tapi apa tidak malu partai-partai yang sudah puluhan tahun berkecimpung di jagat politik ini mengusung kader partai lain? Bahkan, pernyataan dukungan sebagian kader PPP itu terjadi ketika Ganjar baru saja terkena sanksi peringatan lisan dari Pengurus Pusat PDI-P karena jawabannya terhadap pertanyaan jurnalis apakah siap untuk maju nyapres.
Bila Ganjar tidak dicalonkan oleh PDI-P, kelihatannya PPP dan PAN siap menampung dan menjadi promotor Gubernur Jawa Tengah itu untuk maju ke pilpres 2024. Tak peduli bahwa Ganjar itu kader partai politik lain yang juga ikut dalam perhelatan pilpres. Tampaklah gelagat pragmatisme partai politik kita yang tak lagi mempedulikan kader partai mana asalkan layak dicalonkan dan berpotensi menang, maka ia akan didukung. Intinya sebenarnya siapa saja boleh dicalonkan, sebab partai-partai pengusungnya berharap bisa ikut menikmati kekuasaan bila calonnya terpilih.
Sebagai figur yang diperebutkan, Ganjar sih kemungkinan besar ya senang-senang saja. Kalau misalnya, PDI-P memilih untuk mengusung Puan Maharani karena ia bagian dari trah Sukarno, Ganjar mungkin saja akan menyambut baik keinginan PPP dan PAN. Meskipun mungkin nanti ia makin tidak disukai oleh elite PDI-P, Ganjar mungkin merasa cukup percaya diri dengan dukungan sebagian politikus senior PDI-P yang tidak duduk di pengurus pusat, seperti FX Rudy, mantan Walikota Solo.
Tapi, bisa jadi pula, elite PDI-P akan mengulur-ulur waktu pengumuman calon presiden yang akan diusung hingga waktunya mepet ke jadwal pendaftaran. Tujuannya agar Ganjar tidak bisa kemana-mana bila tidak dicalonkan oleh PDI-P, sehingga harapan PPP dan PAN untuk bisa mengusung Ganjar akan pupus. Bila itu yang terjadi, PPP dan PAN mesti berkejaran dengan waktu untuk memastikan siapa yang mereka usung, kecuali jika Ganjar memberanikan diri mundur dari keanggotaan PDI-P.
Di bagian lain, Demokrat, Nasdem, dan PKS masih sibuk berembug tentang siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan. Ini bukan perkara mudah, sebab Demokrat ingin mencalonkan Agus Harymurti, sedangkan PKS ingin mengajukan Ahmad Heryawan, sementara Nasdem ingin orang di luar partai. Bila ketiga partai ini tidak kunjung menyelesaikan perbedaan pandangan, bukan tidak mungkin calon potensial selain AHY dan Aher keburu diambil partai lain.
Gerindra dan PKB pun kelihatannya kebingungan. Setelah kedua ketua umumnya berbicara dengan Puan Maharani, tampaknya mereka memilih untuk bertahan sebagai pasangan. Namun, di saat yang sama, mereka mungkin juga bimbang apakah pasangan Prabowo-Muhaimin bakal mampu meraih suara terbanyak dalam pilpres 2024 nanti?
PDI-P sendiri terlihat menikmati kebingungan ini, walaupun mereka mungkin juga tengah menimbang-nimbang untuk mengusung Ganjar. Sanksi ringan yang diberikan kepada Ganjar terlihat hanya untuk menimbulkan kesan bahwa PDI-P tegas dalam menegakkan aturan partai. Namun, boleh jadi, elite PDI-P tengah memainkan kartu Ganjar hingga mendekati detik-detik terakhir pendaftaran capres. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
