Menghadapi pemilu 2024, koalisi di antara partai-partai politik belum betul-betul solid. Demokrat, Nasdem, dan PKS sih mengaku semakin erat, sembari meledek koalisi partai kompetitor masih belum jelas. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih bingung mau mengusung siapa, soalnya calon internal masih jeblok di survei. Mau mengusung Ganjar, PDI-P terkesan menahan-nahan Ganjar layaknya kartu yang akan dikeluarkan menjelang babak akhir.
Meskipun mengaku semakin rapat, tapi Demokrat, Nasdem, dan PKS bukan tanpa godaan. Bahkan godaannya cukup besar dan berasal dari Gerindra yang berduet dengan PKB. Berbagai media massa mengabarkan, elite PKB mengaku sedang pedekate elite PKS dan bahkan meminta didoakan agar ikhtiarnya berhasil. Prabowo Subianto kelihatnya sudah pasti diusung duet Gerindra-PKB, tapi soal wapres belum jelas apakah jadi Muhaimin Iskandar atau orang lain.
Tapi, yang jadi bahan perbincangan ramai ialah upaya membetot PKS dari trio Nasdem. Bila upaya Gerindra-PKB ini sukses, trio Nasdem bisa-bisa langsung bubar jalan. Artinya, rencana Anies Baswedan untuk maju ke kompetisi Pilpres 2024 bisa jadi sirna. Bila hal ini yang terjadi, sebenarnya bukan hanya Gerindra dan PKB yang memetik keuntungan karena kekuatannya bertambah dengan bergabungnya PKS, tapi juga koalisi lemah KIB serta PDI-P.
Bukan saja Prabowo yang akan diuntungkan karena satu calon pesaing tak bisa maju, tapi juga bakal capres yang saat ini belum pasti diusung. Bagi mereka, setidaknya salah satu calon kuat tersingkir sebelum bertanding. Kalau Ganjar dimajukan oleh PDI-P, misalnya, PDI-P juga diuntungkan oleh ketidakikutsertaan Anies. Bila PKS benar-benar tergoda oleh bujuk rayu duet Gerindra-PKB, maka skenario perubahan status quo tidak membuahkan hasil.
Bila skenario ini terjadi, bukan hanya pemilihan presiden dan legislatif jadi tidak menarik, tapi secara substantif menjadi tidak sehat bagi perkembangan demokrasi kita. Pertama, rakyat kehilangan peluang untuk mencari pemimpin baru yang memiliki pandangan dan mungkin pendekatan baru dalam memimpin. Rakyat disodori pemimpin yang itu-itu juga, yang sesuai dengan kehendak elite kuasa saat ini.
Kedua, kita tidak beranjak dari status quo, karena elite yang berkuasa tidak berganti. Bagi elite politik, mempertahankan kekuasaan lebih penting ketimbang memenuhi harapan rakyat banyak akan perubahan. Pada akhirnya nanti persekutuan Gerindra-PKB sangat mungkin akan lebur dengan KIB dan PDI-P. Lantas apa bedanya dengan yang sekarang? Bedanya: Nasdem tersingkir, sedangkan PKS masuk.
Ketiga, pemilihan presiden dan legislatif akan mirip dengan arisan. Bila sekarang Jokowi jadi presiden sebagai wakil PDI-P, lalu giliran berikutnya dipegang Prabowo, maka wakil-wakil PDI-P tetap bisa memegang jabatan strategis lainnya, termasuk menteri kabinet. Begitu pula dengan kader Golkar, PKB, PPP, maupun PAN, ditambah PKS.
Keempat, bila PKS benar-benar tergoda untuk bergabung dengan Gerindra-PKB, maka politik pragmatis dan permisif benar-benar semakin menjadi-jadi. Mereka, para elite politik, semakin tidak peduli dengan visi, melainkan pada pembagian kekuasaan. Elite politik akan memilih jalan aman agar selamat dalam pileg dan pilpres dan bisa duduk di kabinet. Ini jadi kerugian besar bagi rakyat, karena elite politik menjadikan pemilu sebagai ajang untuk mempertahankan kekuasaan demi kepentingan sendiri. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
