Hari-hari ini sungguh mendesak bagi kita untuk memikirkan kembali demokrasi—demokrasi dalam praktik, bukan dalam gagasan. Salah satu pertanyaannya: “Apakah demokrasi kita ini dari jenis demokrasi yang apa saja boleh?” Bila jawabannya iya, boleh, maka apa yang semula tidak bisa dilakukan akan bisa dilakukan. Ketika batasan boleh dan tidak boleh secara normatif dilanggar, maka apa yang tidak boleh akan berubah menjadi boleh. Karena boleh, yang tidak bisa menjadi bisa dilakukan. Perkara aturan main, itu bisa diatur-atur karena sifat aturan main itu adaptif terhadap kepentingan.
Ternyata, realitasnya memang demikian. Demokrasi kita hanya sekedar nama yang disematkan dalam praktik politik yang sesungguhnya mengedepankan kekuasaan. Demokrasi hanya tinggal nama indah yang jadi tempat bersembunyi mereka yang ingin merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang mengabaikan kebajikan. Ketika yang ‘tidak boleh’ diterabas dan kemudian bertransformasi menjadi ‘boleh’ dan bahkan lumrah, maka ketika itulah nilai kebajikan terkikis dari demokrasi.
Lihatlah kembali kejadian-kejadian yang berlangsung selama ini, yang dipertontonkan oleh para elite kekuasaan. Tidak perlu ke masa yang jauh dari sekarang, melainkan selama waktu-waktu ketika para elite sibuk bermanuver untuk mendapatkan pasangan capres-cawapres. Lompat sana, lompat sini. Telikung sana, telikung sini. Atur sana, atur sini. Ubah sana, ubah sini agar akomodatif. Dukung sana, padahal anggota partai sini. Jadi calon partai sana, padahal anggota partai sini.
Semua langkah itu dianggap lumrah, sebab mereka—para elite politik itu—melakukan hal yang serupa. Ketika semua elite melakukan hal yang sama, maka di mata elite semua tindakan menjadi lumrah—yang tidak melakukan jadi terlihat aneh. Sikap dan tindakan yang semula berada di wilayah ‘tidak etis dan tidak boleh’ berpindah menjadi ‘etis dan boleh’, sebab semua elite melakukan tindakan yang sama. Sesuatu yang semula dihindari dan dipandang tidak etis kini dilakukan dengan enteng. Agaknya, kata-kata pujangga Ronggowarsito itu masih berlaku: “Ini zaman edan, jika tidak ikut edan tidak akan kebagian.” Perlukah quote ini dipopulerkan kembali atau malah sudah populer di kalangan elite dan tidak lagi dipandang sebagai pengingat, melainkan nasihat?
Hasrat kekuasaan agaknya telah mengikis nilai kebajikan yang terdapat dalam demokrasi. Nilai kebajikan itu di antaranya menghargai sungguh-sungguh suara dan kehendak rakyat, menegakkan hukum dan aturan secara adil dan jujur, berbagi kekuasaan dalam rangka saling mengingatkan demi kemaslahatan bangsa, dst. Bila dijalankan dengan baik dan benar, demokrasi yang bertumpu pada kehendak sejati rakyat berpotensi besar akan membuahkan kebaikan bagi rakyat banyak. Negeri yang dianugerahi kekayaan sumberdaya alam yang luar biasa ini menghadapi kerakusan sebagian manusia, sehingga sumberdaya alam ini lebih banyak dikeruk dan digunakan untuk menopang kelangsungan kekuasaan dibandingkan untuk mendukung kelangsungan demokrasi yang sehat.
Nilai kebajikan tergerus dan terkikis karena demokrasi tidak dijalankan dengan baik dan benar, serta tidak bertumpu pada kehendak sejati rakyat, melainkan bertumpu pada kehendak elite politik dan ekonomi. Demokrasi kita menghadapi penyakit nyata: tirani minoritas elite, materialisme berlebihan yang menguras sumberdaya dan bersekongkol dengan kekuasaan, dan hilangnya kejujuran dalam praktik politik sehingga nilai-nilai kebajikan disingkirkan.
Bila nilai-nilai kebajikan disingkirkan, masih bisakah praktik politik kita disebut demokrasi? >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
