Di era medsos saat ini yang merupakan era pencitraan, citra yang dibangun untuk memenuhi selera massa hanya akan menuai kekecewaan, karena selera masa belum tentu benar dan berguna bagi kesatuan bangsa.
Capres yang kampanye dan bermain di program yang populis akan banyak menawarkan janji-janji menggiurkan dan tidak mengedukasi terhadap masyarakat. Capres seperti ini cenderung sangat doyan tampil dengan gaya basa-basi di medsos.
Sebaliknya, capres yang banyak mengkampayekan perubahan-perubahan mendasar yang menghentak, meskipun bertujuan untuk mewujudkan sesuatu yang jauh lebih ideal bagi kehidupan masyarakat dan bangsa ini, akan menjadi kurang menarik dan sulit diterima oleh masyarakat.
Perlu dipahami bahwa ke depan bangsa ini akan menghadapi tantangan yang berat. Dampak perubahan iklim akibat rusaknya keseimbangan tatanan global akan menyebabkan berbagai krisis dan bencana. Mulai dari krisis pangan, krisis moneter, krisis energi, bencana suhu ekstrem bumi dan perang. Krisis multidimensi akan berakibat pada gejolak dan konflik sosial. Krisis juga mendorong konflik yang lebih luas, seperti maraknya perang antar negara hingga Perang Dunia 3, Perang Nuklir yang pastinya bakal meluluhlantakkan peradaban. Kematian akibat kelaparan dan pandemi juga tak kalah hebatnya.
Bukan tanpa sebab dan tanpa alasan bahwa krisis multidimensi itu ke depan akan menjadi kian mengemuka. Sebagaimana telah disinggung pada KKT G20, di Bali, 5-7 Oktober 2022. Berikut ini Poin ke delapan dalam Komunike KTT G20 Indonesia 2022,
"Kami ingin mengingatkan kita semua bahwa berbagai krisis multidimensi: pangan, energi, kemanusiaan, krisis iklim dan krisis finansial (keuangan) telah semakin dalam. Berbagai krisis ini tidak hanya menghambat agenda pembangunan, tetapi berpotensi dapat menggagalkan sejumlah tujuan dan target agenda global seperti Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Perjanjian Paris, sehingga menghambat upaya-upaya G20 untuk mempromosikan pemulihan sosial-ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, setara dan inklusif. Karena itu G20 meminta negara-negara G20 untuk mengesampingkan perbedaan mereka, mengakhiri kontestasi (persaingan) kekuasaan dan memprioritaskan resolusi krisis untuk memastikan pemulihan yang adil bagi semua warga negara di seluruh dunia". (news.detik.com)
Capres-Cawapres yang berkualitas harus mempunyai wawasan Mitigasi Global (MG), dan berani menyampaikan peringatan dalam setiap kampanyenya terhadap apa yang akan dihadapi bangsa ini ke depan. Bukan hanya bercerita yang baik-baik dan mengambang sawang, tapi juga berani dalam menyampaikan yang pahit getir dan mengerikan ke depan.
Setelah menyampaikan gambaran tantangan dan ancaman yang berat serta mengerikan ke depan, baru disampaikan bagaimana strategi membangun bangsa yang tangguh dan mampu melewati berbagai tantangan berat yang bakal menghadang, meskipun harus membuat program perubahan yang untuk sementara akan menyakitkan bagi masyarakat tapi berujung pada kesejahteraan kemenangan bersama, menjadi bangsa yang besar.
Program-program yang tidak populis adalah perbaikan terhadap pondasi bangsa (Pembangunan Back to Basic), kembali ke Pancasila secara benar, sebab pondasi yang salah akan menjadikan bangsa ini menjadi rapuh. Program yang dimaksud meliputi, sebagai berikut:
A. Perbaikan Keseimbangan Alam
Indonesia harus menjadi negara yang patut bersyukur dengan tidak merusak ciptaan Tuhan. Kerusakan keseimbangan alam harus dihentikan dan diperbaiki.
Manfaat perbaikan keseimbangan alam:
1. Kita bakal punya stok udara dan air bersih yang melimpah, dan lahan-lahan
yang kritis akan kembali subur dan menunjang swasembada dan ketahan pangan.
2. Keseimbangan alam akan menjadi pelindung bangsa dari berbagai bencana alam.
3. Dengan menjadi bangsa yang bersyukur, Tuhan akan memberikan berkah dan perlindungannya terhadap bangsa ini.
Program-program perbaikan keseimbangan alam, antara lain: penghentian ekspor batu bara, kayu dan bahan tambang lainnya, eksploitasi bahan tambang hanya diperuntukkan bagi kebutuhan dalam negeri.
Pencabutan HGU perusahaan untuk perbanyakan hutan lindung dan program ketahanan pangan nasional. Mengembalikan fungsi lahan sawah irigasi dengan merelokasi bangunan yang berada di atasnya.
B. Program Ketahanan Pangan Indonesia
Ancaman krisis pangan dan kelaparan hebat sudah sangat nyata, dan akan banyak permintaan produk pangan dari banyak negara. Ini merupakan peluang usaha yang menjanjikan bagi bangsa ini. Bangsa ini harus berubah dari eksportir bahan tambang terbesar, menjadi eksportir pangan terbesar. Ini berarti, stop ekspor batubara dan bahan tambang, devisa diganti dengan penerimaan dari ekpor bahan pangan.
C. Program Restrukturisasi Masif Pemerintahan
Bangsa yang kuat membutuhkan manajemen pemerintahan yang bagus, efektif dan efisien. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintahan yang ada saat ini tidak efektif dan efisien. Terlalu gemuk tapi kurang produktif, banyak pengangguran semu di dalamnya. Oleh karena itu perlu dilakukan perampingan yang masif.
Kementerian, departemen dan pos yang tidak perlu akibat bagi-bagi kue kekuasaan, sudah seharusnya dilikwidasi. Jutaan PNS direlokasi ke dalam sektor ketahanan pangan, dengan dibina, diarahkan, dan di jamin keberhasilan usahanya.
Adapun program ketahanan pangan, meliputi berikut di bawah ini.
Program Kerja Pembangunan Bangsa
1. Memperbaiki kerusakan keseimbangan lingkungan.
2. Gerak pembangunan ‘Back to Basic’ secara masif, diawali dari kemandirian pangan dan ketahanan pangan, seterusnya berkembang ke sektor sandang dan ke sektor lainnya.
3. Membangun Sistem yang Berkeadilan Sosial.
a. Memperbaiki Kerusakan Keseimbangan Alam
- Kerusakan keseimbangan alam, berakibat pada berbagai bencana alam.
- Karenanya, prinsip tugas manusia yang sadar adalah bagaimanakah cara memperbaiki kerusakan keseimbangan alam yang tengah berlangsung terjadi.
- Dengan harapan tujuannya, yakni dengan alam yang terjaga, kita sudah berbuat sesuai kehendak Sang Khalik. Sehingga akan terlindung dari berbagai bencana alam.
b. Program Kemandirian dan Ketahanan Pangan
Dengan adanya perubahan iklim, semaraknya bencana alam, peperangan, pandemi, dan lain-lain, akan berimplikasi pada krisis pangan. Ke depan pangan merupakan komoditas yang yang sangat dibutuhkan oleh seluruh negara di dunia. Dan, Indonesia sebagai Negara Agraris dan Maritim harus mencanangkan menjadi negara penyuplai pangan terbesar di Dunia.
Program Perbaikan Keseimbangan Alam
1. Mengurangi dan menghentikan ekspor bahan tambang dan hasil hutan (khususnya batu bara).
2. Memangkas dan mencabut HGU perkebunan dan pertambangan demi program perluasan hutan lindung.
3. Reboisasi dan rehabilitasi besar-besaran terhadap semua lahan kritis.
4. Pembatasan penggunaan sumber energi fosil, dengan beralih ke sumber energi non fosil (solar sistem, tenaga air, angin, panas bumi, dan lain lain).
5. Pembatasan ijin produksi pupuk dan obat-obatan kimia.
Pendapatan negara yang berkurang akibat penghentian ekspor dan berkurangnya areal perkebunan, akan digantikan dengan pendapatan dari ekspor dan pajak penghasilan komoditas pangan.
Garis Besar Program Ketahanan Pangan
- Memaksimalkan anggaran APBN untuk Program Ketahanan Pangan
- Stop Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, Pembangunan Infrastruktur Khusus yang terkait dengan Program Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.
- Pemangkasan atau Pencabutan HGU Perkebunan dan Pertambangan untuk Alokasi Perluasan Hutan Lindung dan Tanaman Pangan.
- BUMN tidak hanya terjun di Sektor Perkebunan, tetapi juga di Sektor Pertanian Pangan. Perusahaan BUMN sebagai Inti, dan Pertanian Masyarakat sebagai Plasma.
- Penggalakan Program Transmigrasi Masif Khusus Komoditi Pangan.
- Pengembalian Fungsi Areal Sawah Irigasi dan Rekolasi Bangunan di Atasnya.
- Restrukturisasi Masif Pegawai Negeri dan Relokasi dalam Program Transmigrasi Tanaman Pangan.
- Pelibatan Anggota TNI maupun Polri dalam Program Budidaya Tanaman Pangan.
Anggota TNI-Polri juga harus dilibatkan untuk menunjang program ketahanan pangan. Dengan demikian, akan terjadi penghematan anggaran yang sangat besar, dan peningkatan tenaga-tenaga produktif uuntuk menunjang ketahanan pangan.
Adakah Capres-Cawapres yang berkontestasi di Pemilu 2024 yang dalam program kerjanya lantang mengampanyekan program pembangunan bangsa yang tidak populis? Beranikah mereka bila berharap menjadi yang terpilih dalam Pemilu 2024 dengan menerima stempel sebagai ‘tidak populis’ dari warga pemilih?
Sekian dan terima kasih. Salam Seimbang Universal Indonesia Nusantara ....
*****
Kota Malang, November di hari kelima Dua Ribu Dua Puluh Tiga.
Ikuti tulisan menarik sucahyo adi swasono lainnya di sini.
