Isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu topik dari acara Debat Capres 2024 Pertama kemarin (12/12/2023). Seperti yang sudah kita ketahui, kandidat capres Prabowo Subianto tidak pernah lepas dari bayang-bayang isu pelanggaran HAM berat di masa lalu. Alih-alih melakukan upaya membuktikan kebenaran secara hukum, ia bersama tim relawannya sibuk melakukan klarifikasi secara verbal, tapi tidak didukung dengan data-data di atas meja hijau.
Aktivis 98 sekaligus Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko, mengatakan bahwa tidak ada bukti secara hukum yang menyebut Prabowo sebagai kriminal karena sudah menjadi bagian dari demokrasi selama 25 tahun, saat jumpa pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran (Kompas.com, 11/12/2023). Ia menambahkan, bahwa apa yang dilakukan Prabowo di masa lalu adalah bagian dari tugas negara.
Namun, di acara jumpa pers tersebut mereka tidak melibatkan keluarga korban dari para Aktivis 98 yang masih hilang, atau setidaknya netral dalam berpolitik. Melainkan semua peserta adalah aktivis dan korban penculikan 98 yang sudah mendukung Prabowo-Gibran. Hal itu sangat disesalkan oleh banyak pihak, terutama dari kalangan Aktivis 98. Karena secara tidak langsung, aksi jumpa pers yang dilakukan oleh Budiman bersama para aktivis dan korban penculikan 98, tidak sepenuhnya mewakili para korban penculikan.
Menanggapi pernyataan Budiman, Aktivis HAM sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratis (PRD), Peter Petrus Hariyanto, menyebut Budiman telah meracuni generasi muda agar melupakan tragedi kelam di masa lalu dengan narasinya tersebut (Kompas.tv, 12/12/2023). Alasan yang sesungguhnya Prabowo tidak memiliki bukti hukum atas tindakan kriminalnya, karena ia belum pernah diadili secara hukum. Peter menegaskan bahwa Budiman hanya fokus memenangkan kandidat capres-cawapres yang didukungnya, sehingga ia ikut serta dalam meneguhkan kekebalan hukum Prabowo dan meneguhkan politik impunitas bagi para pelanggar HAM berat masa lalu lainnya.
Selain Budiman, masih ada pernyataan dari pihak lain seperti Ketua Relawan Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer, bahwa catatan hitam capres nomor urut dua sudah kedaluwarsa (Tempo.co, 12/12/2023). Menurutnya, isu pelanggaran HAM sangat bermuatan politik menjelang pilpres. Pernyataan Immanuel juga diperkuat oleh pernyataan Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran, Jenderal (Purn) Wiranto, yang mengaku heran dengan pihak-pihak yang terus memunculkan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo setiap menjelang pilpres.
Akan tetapi, pada kenyataan di lapangan, diangkatnya kasus pelanggaran HAM di masa lalu ke publik tidak hanya tiap lima tahun sekali, terutama menjelang Pilpres. Melainkan cerita tersebut terus diangkat setiap tahunnya, terutama di waktu tertentu untuk memperingati hari tragedi kelam itu terjadi, atau untuk memperingati suatu tokoh yang menjadi korban dari peristiwa tersebut. Apabila di program tv ada Melawan Lupa dari Metro TV. Jika di kanal YouTube ada BiCo Story, Matahatipemuda, PEGAWAI JALANAN, Inspect History, dan sebagainya. Sedangkan secara tulisan, ada situs informasi sejarah Historia.
Selain dari media-media tersebut, juga ada aksi lapangan yang menuntut keadilan seperti Aksi Kamisan. Aksi ini diprakarsai oleh tiga keluarga korban pelanggaran HAM berat, yaitu Maria Sumarsih (ibu dari Wawan yang tewas tertembak aparat saat demonstrasi 1998), Suciwati (istri dari Munir Said Thalib) dan Bedjo Untung selaku pimpinan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 (Good News from Indonesia, 1/8/2023). Tujuannya adalah bentuk tuntutan kepada negara agar segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, sekaligus pengingat terhadap ketidakadilan yang belum tercapai. Aksi Kamisan pertama kali dimulai pada 18 Januari 2007, dan dilakukan secara rutin seminggu sekali tiap hari kamis secara damai di depan Istana Merdeka.
Bahkan upaya untuk memperjuangkan HAM sudah sampai menelan korban jiwa. Contoh kasus yang terkenal adalah kasus Munir. Ia adalah seorang aktivis HAM, sekaligus pendiri lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Imparsial. Namun Munir harus kehilangan nyawanya akibat diracun dengan arsenik, ketika melakukan perjalanan udara menuju Belanda, pada 7 September 2004 (DetikSulsel, 8/9/2023).
Alasan kuat yang membuat isu pelanggaran HAM muncul setiap lima tahun sekali menjelang pilpres, itu disebabkan oleh masalah yang belum terselesaikan sehingga masyarakat terus menuntut calon pemimpin selanjutnya agar berkomitmen untuk menyelesaikannya. Selain itu, penyebab naiknya isu pelanggaran HAM menjelang pilpres juga disebabkan oleh reaksi penolakan masyarakat terhadap Prabowo, yang rutin maju sebagai kandidat capres-cawapres sejak pemilu 2009 hingga sekarang.
Sebagaimana yang telah diketahui oleh kalangan publik, Prabowo dinilai masih bagian dari Orde Baru dan diduga kuat menjadi dalang dari aksi penculikan para Aktivis 98, serta berbagai macam kasus pelanggaran HAM lainnya seperti di Timor Leste. Dugaan ini diperkuat dengan adanya dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dengan nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP, bahwa penculikan itu dilakukan atas perintah dan sepengetahuan pimpinan Kopassus, meski perintah tersebut berada di luar kewenangannya. Salah satu pimpinan Kopassus itu adalah Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Letjen (Purn) Prabowo Subianto.
Secara tidak langsung, isi dokumen itu menegaskan bahwa tindakan Prabowo bukan bagian dari tugas negara, tapi penyimpangan pribadi yang dilakukan dalam suatu jabatan atau kekuasaan. Perihal itu sangat kontradiktif dengan pernyataan Budiman yang dipaparkan sebelumnya.
Meski Reformasi sudah berjalan selama 25 tahun, tapi belum ada tindakan serius dari pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Prabowo juga tampaknya memiliki kekebalan hukum dan impunitas, sehingga ia tidak pernah diadili di pengadilan HAM. Malahan ia masih bebas dan bisa melenggang masuk gelanggang melalui alat demokrasi yang sah, yakni partai politik. Bahkan ia juga bisa menduduki posisi strategis, sebagai Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sejak 23 Oktober 2019. Maka bukan hal yang keliru bila Prabowo disebut sebagai “Produk Gagal Reformasi” (Tempo, 28/10/2013).
Walhasil, pernyataan dari para TKN Prabowo-Gibran tersebut secara tidak langsung adalah bukti jelas dari ketidakpekaan terhadap lingkungan sekitar, kurangnya riset lapangan, dan praktik politik ahistoris. Mereka berusaha untuk mencuci dosa masa lalu Prabowo, serta memanipulasi publik bahwa isu pelanggaran HAM hanya isu lima tahunan. Mereka juga meyakinkan publik, bahwa masalah tersebut dapat terselesaikan hanya dengan merekrut beberapa tokoh aktivis ke dalam koalisi dan melakukan klarifikasi verbal yang subjektif, daripada penyelesaian secara yudisial.
Peristiwa 1998 jelas bukan barang antik dan kuno yang tidak terhubung dengan masa kini atau masa depan. Tetapi sebuah tahun yang bersejarah dan juga kelam bagi bangsa Indonesia. Di mana bangsa kita mengalami gejolak hebat dan berakhir pada kelahiran Reformasi, setelah 32 tahun dicengkeram oleh rezim otoriter Orde Baru.
Maka, setiap kita memasuki pemilihan umum, salah satu indikator publik untuk memilih partai dan jajaran elitenya harus terbebas dari bayangan masa lalu atau tidak terkait dengan Orde Baru, yang telah menjadi beban sejarah untuk bangsa ini. Dalam kata lain, orang-orang yang akan masuk ke dalam jajaran pemerintahan Indonesia harus disaring sedemikian rupa agar bersih dari noda hitam dari masa lalu. Dengan demikian, maka tidak akan terjadi konflik kepentingan yang berujung pada impunitas terhadap suatu pihak yang sedang menjabat di posisi strategis. Apabila itu terlaksana, maka proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu bisa berjalan dengan baik.
Ikuti tulisan menarik Elnado Legowo lainnya di sini.
