Bicara soal politik, maka titik tolaknya berada pada kehidupan yang adil dan merdeka sebagai prasyarat utama pertumbuhan peradaban. Karena dengan kemerdekaan dan keadilan, kualitas peradaban suatu bangsa dan negara semakin meningkat. Maka dalam bukunya yang fenomenal 'The Human Condition', Hannah Arendt menerjemahkan politik sebagai upaya menempuh kemerdekaan dan kebebasan. Ia menyusun teori dan konsep politiknya ke dalam tiga dimensi: kerja, karya, dan tindakan.
Bahwa manusia, bagi Arendt, sejatinya adalah makhluk yang bebas dan merdeka. Namun meski demikian, tindakan-tindakan bebas manusia harus berada dalam koridor yang tidak sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada kepentingan bersama untuk menyusun kehidupan yang lebih beradab dan rasional. Maka politik harus diamplifikasi ke dalam kerja-kerja komunal agar menghasilkan karya-karya yang konkrit dan lebih bermanfaat bagi sesama manusia.
Demokrasi dan Ekonomi
Hal mendasar yang perlu diperhatikan penuh oleh pemerintah republik Indonesia adalah multikrisis bangsa yang terjadi sejak tahun 1997 sampai sekarang. Mulai dari krisis ekonomi sampai krisis sensitivitas kemanusiaan. Menjadi penting bagi kita untuk segera melakukan rekonstruksi sistem dan struktur-struktur yang ada.
Dalam konteks ini, sebagaimana disampaikan oleh Paulo Freire dalam bukunya 'Pendidikan yang Membebaskan': Bahwa masyarakat memiliki banyak kesadaran; di antaranya adalah kesadaran kritis, disamping juga kesadaran magis dan naif. Artinya masyarakat harus mulai menyadari dirinya sebagai sesuatu yang belum selesai, bukan sesuatu yang sudah dikehendaki oleh takdir. Oleh karena itu, kesadaran kritis bertanggung jawab untuk mendeteksi akar permasalahan bangsa ini, serta bertanggung jawab untuk mengubah masyarakat ini ke arah yang lebih baik.
Ketika berbicara soal kemiskinan dan ketidakadilan misalnya, kesadaran kritis akan mendeteksi kondisi itu sebagai akibat dari sistem dan struktur yang tidak memadai. Perlu adanya ruang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat supaya turut aktif dalam proses dialog "menciptakan struktur dan sistem" sebagai bentuk supremasi kedaulatan rakyat. Sehingga rakyat bisa leluasa mengutarakan keinginannya demi kemajuan bangsa dan negara.
Demokrasi seharusnya menyiapkan ruang-ruang itu demi mengatasi berbagai macam persoalan yang dihadapi bangsa ini, sehingga masyarakat Indonesia baik elit maupun massa sudah siap menghadapi transisi secara kritis, agar tidak dibatalkan oleh kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan, serta tidak terjebak dalam situasi sektarian. Kick off, sektarianisme menyebabkan keangkuhan, anti-dialog, dan reaksioner. Dan pay off, kaum sektarian --kanan maupun kiri-- menganggap dirinya sebagai pemilik sejarah, pembangun tunggal, dan satu-satunya pengatur roda sejarah. Kita tidak boleh larut dalam suasana-suasana yang menyebalkan.
Jangan ada lagi ambisi-ambisi "yang sana ingin menghentikan sejarah, yang sini ingin mendahuluinya." Frasa 'kami' dan 'mereka' harus melebur menjadi 'kita': Kita adalah bhinneka tunggal ika. Sudah saatnya hadirnya transisi ini --dari otoritarianisme ke demokrasi-- dinikmati sebagai perayaan humanisasi rakyat Indonesia; tidak ada lagi fanatisme berlebihan atas golongan tertentu yang dapat menyebabkan irasionalitas dalam berpolitik, tidak ada lagi tebar-menebar hoaks yang dapat menimbulkan tindakan brutal dan anarkis, sehingga bangsa ini beralih menjadi bangsa yang humanis dan berkeadaban.
Ketika dialog sudah terbuka lebar dan kesamaan kesempatan diberi jalan, maka implikasinya pada banyak sektor, salah satunya adalah laju kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi yang makin melesat. Dasar konstitusi kita adalah sosialisme, yaitu upaya untuk mewujudkan kesetaraan dalam bidang ekonomi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa bumi, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Itulah tuntutan kaum sosialis para pendiri bangsa.
Maka dalam kaitannya dengan sumber daya alam, tentu diperlukan adanya detail-operasional untuk mendistribusikan kekayaan alam secara merata sebagai dasar kemandirian ekonomi bangsa ini. Bung Hatta sudah menelurkan ide 'koperasi' sebagai ruh dan semangat ekonomi kerakyatan, sementara Bung Karno telah menyumbangkan nota 'land reform' sebagai tindakan konkrit dari gagasannya tentang marhaenisme
Jelas tidak ada alasan bagi generasi muda untuk tidak mengembangkan ide-ide brilian dari para pendahulunya agar bangsa ini merdeka secara penuh; tidak hanya merdeka secara de jure tetapi juga secara de facto; tidak hanya merdeka secara politik tetapi juga secara ekonomi, serta menuntaskan harapan Tan Malaka yang menghendaki bangsa ini merdeka seratus persen.
Membangun Karakter Bangsa
Karakter itu ibarat pondasi dari sebuah bangunan, dan akar dari sebuah pohon. Maka kokoh atau tidaknya sebuah bangunan bergantung pada seberapa kuat pondasinya, dan besar atau tidaknya sebuah pohon bergantung juga pada seberapa kuat akarnya. Demikian juga dengan satu bangsa, menjadi besar atau kerdil ditentukan oleh karakter dan jati dirinya sebagai bangsa.
Maka menjadi penting untuk melakukan pembentukan karakter (character building) dalam diri bangsa ini. Membentuk karakter dan jati diri bangsa, perlu kiranya kita mencontoh empat komponen yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW: sidiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan), dan fathanah (cerdas). Pemimpin yang jujur bisa membawa rakyatnya berbuat jujur, pemimpin yang tidak jujur rakyatnya jadi penipu. Kejujuran adalah awal kemenangan. Begitu seterusnya.
Maka perlu adanya korelasi antara rakyat dan pemimpinnya dalam membangun watak dan kebiasaan yang baik secara berkelanjutan. Ada pemimpin yang punya keluhuran budi, ada rakyat yang memiliki kebersihan hati nurani. Ada pemimpin yang bijaksana, ada rakyat yang suka rela. Ada pemimpin yang sederhana, ada rakyat yang suka cita. Dengan demikian, proses pembentukan karakter bangsa ini semakin cepat dan terarah sehingga memperkuat jati diri dan ketahanan diri. Kita akan menjadi bangsa yang berjalan tegak penuh percaya diri di tengah keperkasaan bangsa-bangsa lain.
Pemilu 2024
Tentu saja bidikan utama Pemilu 2024 adalah menuntaskan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas: mengentaskan kemiskinan, menegakkan keadilan, memberikan kesempatan yang sama dalam politik formal untuk semua, melakukan pemerataan ekonomi, membangun demokrasi yang substansial, membangun sumber daya manusia, dan membangun jati diri diri bangsa. Mudah-mudahan Pemilu 2024 menghasilkan pemimpin yang berkualitas, sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa dengan baik dan penuh tanggung jawab.
Ayatullah
Mahasiswa DO Unitri Malang
Ikuti tulisan menarik ayatullah khomaini lainnya di sini.
