Makan Gratis di Sekolah, Tinjauan dari Sudut Budaya
Oleh Mpu Jaya Prema, pemerhati budaya.
Program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah menjadi bahan kampanye utama dari pasangan Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden yang lalu. Kini, ketika hitung cepat pemilu diumumkan beberapa lembaga survei dan penghitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah separoh jalan yang menjurus pada kemenangan Prabowo-Gibran, program ini pun dimatangkan. Pemerintah bahkan ikut sibuk. Rapat paripurna kabinet usai pemilu juga membicarakan program itu, menegaskan kepada publik bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo tak bisa dipiahkan dari pasangan Prabowo-Gibran. Maklumlah Gibran adalah putra presiden.
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, membeberkan beberapa hal. Dari gagasan membentuk menteri kordinator khusus yang menangani masalah makan siang gratis itu sampai sejauh mana dampak dari program itu di masyarakat.. Disebutkan perekonomian masyarakat meningkat karena banyaknya permintaan akan kebutuhan makan siang itu. Butuh sekian ton telur, perlu sekian ton daging ayam, perlu susu segar sekian ton. Petani dan peternak sapi perah akan makmur. Dan seterusnya. Akan halnya pemerintah, lewat rapat kabinet, dikaji anggarannya dari mana. Anggaran apa yang harus dipangkas, subsidi apa yang harus diperkecil atau dihapus. Yang penting anggaran makan siang gratis itu harus ada.
Belum terdengar ada bahasan dari sudut budaya, bagaimana makan siang gratis itu dilaksanakan di sekolah. Anak-anak usia sekolah itu adalah pewaris budaya luhur Nusantara yang seharusnya diajari bagaimana sikap budaya kita jika makan bersama. Apalagi makannya itu di sekolah tempat di mana pendidikan dan budaya diajarkan. Tentu kita tak mau tercerabut dari budaya Nusantara yang terbukti (pernah) dikagumi masyarakat dunia.
Bagaimana cara penyajian makan itu nantinya? Apakah makanan sudah ada di dalam kotak box atau bungkus masing-masing dan dibagikan kepada siswa satu persatu? Atau dilakukan secara prasmanan di mana anak-anak mengambilnya sendiri? Cara menyajikan saja sudah harus dipermasalahkan karena ada budaya yang terkait di sana.
Makanan yang disajikan dalam kemasan khusus, dibungkus atau di dalam kotak box, cenderung ada yang tersisa. Entah nasinya kebanyakan atau lauknya yang tidak sesuai selera sang anak lalu tidak habis dimakan. Apa pun alasannya, sisa itu menjadi pantangan di berbagai budaya. Pamali, kata para tetua. Yang jelas memang mubazir. Namun dari sisi tujuan program, penyajian seperti itu terukur kadar gizinya. Bukankah makan siang gratis itu bertujuan mencukupi gizi anak-anak?
Disajikan secara prasmanan menihilkan ada makanan yang tersisa. Anak-anak akan mengambil secukupnya dan sesuai dengan seleranya. Tapi apakah gizi tekontrol dengan baik? Selain itu ada godaan dalam perjalanan usai mengambil makanan menuju meja tempat makan. Anak-anak akan mulai icip-icip. Itu bertentangan dengan budaya umumnya yang diwarisi leluhur bahwa makan itu harusnya diam di tempat. Bukan makan sambil berjalan apalagi ditambah ngobrol.
Jika mengambil contoh program makan siang untuk anak sekolah di beberapa negara, penyajian prasmanan banyak dilakukan. Misalnya di India. Icip-icip sebelum sampai di meja makan terhindarkan karena meski pun ambil makanan antre, memulai makan bersama diawali dengan doa. Sementara di Jepang makanan umumnya sudah di dalam kotak dengan menu yang seragam. Sedikit catatan, makan siang anak sekolah di Jepang itu sesungguhnya tidak gratis karena dananya sudah dimasukkan dalam “biaya pendidikan” – perkara ada anak yang disubsidi atau tidak itu urusan lain.
Di luar urusan penyajian ada masalah keyakinan berdasar agama. Penduduk Indonesia beragam agama. Ada agama yang mengharamkan daging babi, ada yang tak mau makan daging sapi, tidak menyantap sayur atau ikan tertentu, atau vegetarian murni pantang makan daging hewan apa pun. Tentu perlu pendataan, apakah hal ini sudah diantisipasi kerepotannya? Apakah perusahaan katering yang ditunjuk siap untuk meladeni semua jenis perbedaan itu?
Hal lain yang tidak sepenuhnya soal budaya dan agama adalah soal ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang miskin di pedesaan, bahkan sangat tergantung pada bantuan sosial entah itu BTL (bantuan tunai langsung) atau bantuan sembako yang di desa populer disebut bantuan raskin (beras untuk orang miskin). Anggaran makan siang gratis program Prabowo-Gibran ini berkisar antara Rp 10 ribu sampai Rp 30 ribu per anak. Sebutlah ambil rata-rata sampai ke bawah Rp 20 ribu per anak, itu sudah tergolong mewah untuk ukuran orang miskin pedesaan. Karena itu banyak yang berharap makan siang gratis untuk anak sekolah disajikan dalam bentuk kotak atau dibungkus dengan catatan boleh dibawa pulang. Jika makan siang itu dilaksanakan di rumah tentu orangtua si anak atau saudaranya yang tidak bersekolah bisa ikut berbagi. Inilah keadilan dalam keluarga itu. Tapi sekaligus penyimpangan tujuan makan siang gratis yang diprogramkan untuk memperbaiki gizi anak didik.
Permasalahannya adalah kenapa program ini harus berjalan di tengah-tengah kemiskinan yang masih memprihatinkan. Kenapa tidak masyarakat miskin saja yang disasar lebih dulu sehingga makan siang gratis di sekolah menjadi sesuatu yang riang gembira? Anak-anak akan lahap makan bersama teman-temannya disela-sela menuntut ilmu, tanpa dihantui pertanyaan apakah ayah ibunya sudah makan siang di rumah. Siapa tahu, di saat anak makan di sekolah dengan gizi yang baik, ibunya lagi pingsan karena antre membeli beras murah.
Mari kita lihat apa yang tejadi dengan program ini nantinya. Harusnya kita bercermin dengan keadaan negara, jangan sekadar mengadopsi makan siang gratis di negara-negara yang sudah maju, tanpa memikirkan kondisi sosial di negara kita sendiri. Penduduk miskin masih banyak dan defisit anggaran negara pun terus membesar. ***
Ikuti tulisan menarik Mpu Jaya Prema lainnya di sini.
