Dilansir dari berita detik.com, jalan rusak di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, yang jadi akses menuju Taman Nasional Ujung Kulon via selatan rusak parah. Salah satu warga setempat, Didih, curhat tak pernah melihat pembangunan jalan di kampungnya sejak dilahirkan 35 tahun lalu.

"Saya dari lahir 1988 sudah seperti ini (jalan rusak). Dulu memang parah, ini ada pengerasan doang, pengaspalan tidak ada, pengecoran hanya satu-dua-tiga titik, nggak merata," kata Didih seperti dilansir detikcom di Cimanggu, Pandeglang, Sabtu (29/7/2023).

"Pemerintah daerah, pusat, tolong diperhatikan jalan dari Desa Padasuka ke Rancapinang. Tolong dibangun agar menunjang ekonomi desa di paling ujung, Desa Rancapinang," ujarnya.

Bahkan warga bernama Kurtusi mengaku tidak pernah merasakan adanya pembangunan jalan sejak Indonesia merdeka.

Kurtusi pernah memprotes ke Pemkab Pandeglang dengan menjual jalan rusak di salah satu e-commerce hingga unggahannya viral.

"Iya betul (dijual di Tokopedia), itu bentuk kekesalan kami selama bertahun-tahun tidak pernah menikmati seperti jalan lain," kata warga bernama Kurtusi.

"Untuk wilayah Rancecet-Cegog nggak ada sama sekali, mungkin dari Indonesia berdiri belum pernah ada pembangunan," kata dia..

Padahal, kata Kurtusi, potensi pantai selatan yang berdekatan dengan Taman Nasional Ujung Kulon ini punya banyak potensi. Potensi yang utama adalah wisata pantai dan bumi perkemahan. Daerah ini belum banyak dijamah oleh penduduk luar.

"Kalau harapan memang kami sangat berharap ada perbaikan jalan khususnya dari kampung Rancecet ke Cegog," ujar dia.

Lambatnya respon pemerintah dan tidak kunjung adanya perbaikan jalan yang diharapkan warga setempat hingga nekat menjual jalan tersebut di toko online, menjadikan kinerja pemerintah daerah setempat dipertanyakan.

Dengan banyak nya keluhan mengenai infrastruktur pembangunan jalan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah pelosok desa di pandeglang.

Kabupaten Pandeglang selalu menjadi urutan ketiga dari daerah Kabupaten Serang, dan Lebak juga selalu mendapatkan bantuan keuangan paling rendah dari pemerintahan provinsi Banten.

"Tahun ini saja pemerintahan daerah Pandeglag hanya menerima bantuan dana sebesar Rp16 miliar, jumlah ini lebih kecil dari tahun sebelumnya (Rp20 miliar)," kata Yahya Gunawan,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dikutip dari bingo.id.

Dengan jumlah bantuan dari pemerintahan provinsi dan pendapatan asli daerah yang masih minim, anggaran tersebut diklaim tak sebanding dengan banyaknya wilayah yang memerlukan pembangunan di daerah tersebut.

Padahal jika melihat karakteristik wilayah Kabupaten Pandeglang, wilayah daerah tersebut tidak jauh berbeda dengan dua kabupaten lainnya yang selalu mendapat bantuan lebih besar setiap tahunnya.

Akibatnya keterbatasan anggaran,serta ketidakmampuan wakil daerah setempat mendorong prioritas pembangunan jalan di pelosok desa di daerah masing-masing, jadi penyebab lambatnya infrastruktur pembangunan jalan di daerah tersebut.

Pemerintahan Daerah juga dianggap kurang mampu mengenali potensi daerahnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang penting untuk membantu menaikan pendapatan daerah.

Dengan kondisi jalan yang rusak parah justru menghalangi pertumbuhan ekonomi akibat akses jalan yang sulit.

Ikuti tulisan menarik Irpan Mey Sandi lainnya di sini.