Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, di mana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaki secara langsung. Mekanisme kampanye dan proses lain akan membuat para calon pemimpin daerah dikenal lebih baik oleh rakyatnya.
Pilkada Kota Batam akan diselenggarakan pada Rabu, 9 Desember 2015, melibatkan dua pasangan calon, yaitu Rudi-Amsakar dan Ria Saptarika-Sulistyana. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam mengatakan bahwa tak ada persoalan dan kesulitan berarti dalam pelaksanaan pilkada serentak di kota Batam dari perspektif penyelenggara karena KPU hanya melaksanakan peraturan yang ada saja.
Penulis menemui komisioner KPU kota Batam untuk wawancara pada hari Rabu 27 April 2016. Komisioner yang ditemui adalah Agus, Roni, Mangihut Rajaguguk, Yudi Cornelis, dan Jernih Siregar. Para komisioner mengatakan bahwa dalam pelaksanaan aturan pilkada yang baru sebenarnya tidak ada masalah berarti yang dihadapi oleh KPU. Pada intinya mereka hanya melaksanakan apa yang menjadi amanat undang-undang dan tak ada pertentangan secara prinsip dan filosofi.
KPU menganggap mereka hanya menjalankan perintah dari provinsi dan pusat sehingga tak ada inisiatif-inisiatif ataupun terobosan. Perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pilkada serentak adalah bahwa negara membiayai biaya alat peraga kampanye para calon. Namun dalam praktik walau negara sudah menanggung biaya alat-alat peraga seperti spanduk dan sebagainya, tetap saja konstituen tetap membuat alat peraga sendiri.
KPU mengatakan peranan Panwaslu perlu ditingkatkan. Surya, mantan ketua panwaslu mengatakan sebenarnya banyak orang- orangKPU itu bekas panwaslu. Ada juga orang-orang yang ikut test panwaslu namun tidak lulus tetapi lolos saat mengikuti test di KPU. Persyaratan anggota panwaslu dianggap lebih ketat dan lebih sulit daripada persyaratan untuk anggota KPU .
Pemda Kota Batam mengatakan pelaksanaan pilkada dibantu APBD melalui pos hibah. Sementara KPU Kota Batam mengatakan penganggaran secara nasional rasanya sulit diterapkan, karena kondisi daerah berbeda-beda. Misal biaya logistik dan faktor alam maka itu akan sangat berpengaruh.
Panwaslu mengatakan secara umum kuantitas pelanggaran di Batam menurun. Dalam pengawasan fokusnya sekarang adalah pencegahan dan bukan penindakan. Panwaslu menganggap mereka tak lagi berperan seolah-olah mencari penjahat. Bentuk tindakan tegas dari panwaslu tergantung bentuk pelanggarannya.
Jika melakukan perbuatan-perbuatan pidana maka konsekuensinya adalah pidana , namun jika sekedar pelanggaran administrasi maka sanksi yang dijatuhkan pun berupa sanksi administrasi . Pelanggaran seperti pemasangan baligo , spanduk - spanduk termasuk pelanggaran administrasi , KPU juga sebenarnya bingung terhadap suatu perusahaan besar yang memberi dukungan layaknya KPU , jadi ini yang kita bicarakan bukan konstituen - konstituen kecil , bisa jadi si calon sebenarnya tidak menghendaki . Misalnya saja dukungan melalui billboard- billboard raksasa . Sebelum keluar aturan baru itu keluar memang masing - masing calon sudah membuat spanduk - spanduk dan baligo - baligo , setelah surat dan ketentuan pelarangan telah dianggap jelas barulah pihak panwaslu melaksanakan ketentuan tersebut dan memberi peringatan - peringatan . Biaya - biaya pembersihan diambil dari pos anggaran satpol PP . mendasar Terkait rumor adanya money politics dalam pilkada serentak kota Batam , pihak KPU mengatakan bahwa pihaknya tak dapat membuktikan , perlu dipahami juga perbadaan yang mendasar antara cost politic dan money politic . politic . Prinsip suatu tindakan dapat dimasukkan kategori money politic adalah jika terjadi pemberian uang atau sesuatu yang secara langsung maupun tak langsung dapat memengaruhi persepsi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu.
Secara umum dan dapat dikatakan pelaksanaan pilkada di kota Batam berjalan lancar tanpa kendala , adapun pelanggaran - pelanggaran yang terjadi tidak secara signifikan menghambat pelaksanaan pilkada , seperti demonstrasi yang memang sudah diduga pelanggaran terkait alat peraga kampanye diluar alat peraga yang telah disediakan oleh KPU dan dibiayai negara , karena masih banyak tim sukses dan para simpatisan yang memasang alat peraga buatan mereka sendiri , dengan bantuan satpol PP pihak KPU masih masih bisa menanganinya dengan mencabut alat - alat peraga dan memberi peringatan kepada pasangan calon terkait . Tingkat persentase pemilih di kota Batam memang terbilang rendah hanya sekitar 53,6 % , hal ini disebabkan banyak hal terutama penduduk yang heterogen dan mereka benar - benar menjadikan kota Batam benar - benar tempat aktivitas mencari nafkah semata sehingga masyarakat cenderung apatis .
Citations
http://infopublik.id/read/139134/wali-kota- batam -- tingkat - partisipasi - pemilih- rendah.html
http://batam.tribunnews.com/2015/12/11/ wako - batam - senang - pilkada - berjalan- sukses- tapi - kecewa - lantaran - partisipasi - pemilih- rendah ? page = 2
http://www.kemendagri.go.id/article/2014/ 03 / 25 / menakar - pilkada - serentak
Ikuti tulisan menarik Deny Ariansyah lainnya di sini.
