Tancap gas teriak-teriak dulu di awalnya. Perkara nanti ada resistensi besar, pikir belakangan. Kalau perlu menjilat ludah sendiri tidak masalah, lagi pula mencla-mencle itu hanyalah bagian dari dinamika politik.

Menolak Perppu Pilkada adalah bagian utama dari deklarasi Golkar versi munas Bali, selain memecat kubu Jakarta. Belakangan ARB berbalik arah mendukung Perppu Pilkada, itu disampaikannya ketika berkicau Twitter. Apakah ludah yang ditelan lagi itu bisa menyatukan kembali Golkar dan membuat Demokrat kembali kompak dengan KMP?

Esensi resistensi kubu munas Jakarta ada dua, yaitu tidak mau Golkar dipimpin ARB lagi dan agar Golkar keluar dari KMP lalu bergabung ke KIH. Sebagaimana sudah diketahui, sejumlah petinggi Golkar sudah hengkang ke kubu Jokowi-JK sejak masa awal pertarungan pilpres, semisal Luhut Panjaitan dan Fahmi Idris. Kini Golkar Tandingan pimpinan Agung Laksono pun sudah mendeklarasikan dukungannya pada Jokowi-JK dan menyatakan keluar dari KMP. Tanpa mengatakan keluar dari KMP, sebelum itu SBY dalam rangka pengesahan Perppu Pilkada Langsung sudah memerintahkan  Demokrat untuk menggandeng PDIP dan KIH, dan upaya itu sudah dimulainya sendiri dengan menemui Presiden Jokowi. Dukungan terhadap Perppu Pilkada Langsung juga sudah disampaikan secara terbuka oleh PAN melalui pernyataan Hatta Rajasa, tanpa mengisyaratkan bakal keluar dari KMP.

Belajar dari kekalahannya melawan Jokowi di Pilpres, mengubah pemilu langsung menjadi lewat DPR adalah agenda utama Prabowo Subianto bersama Gerindra ketika memotori pendirian KMP dan mempersilahkan Golkar menjadi ketuanya (koordinator), maka bukan tanpa nalar jika kemudian muncul banyak burung membawa kabar sama yaitu Prabowo ikut mendanai terbentuknya Golkar versi Munas Bali. Entah berapa banyak investasi politik Prabowo di Golkar hilang percuma mengingat ada sekitar 300an anggota DPD I dan DPD II ikut menghadiri munas di Jakarta yang menghasilkan Golkar Tandingan tanpa menghiraukan ancaman pembekuan kepengurusan dan pemecatan.

"Mudah menguasai Indonesia, beli saja parpolnya," kata Prabowo Subianto yang jadi judul pemberitaan Kompas — Jika Kekuatan Politik Dikantongi Para Saudagar: Neo-feodalisme dan Perbudakan Abad 21

"Nanti baru ketahuan siapa berwenang memecat siapa setelah ada kepastian Golkar mana yang diakui negara melalui keputusan pengadilan, bukan sekarang. Kami siap dipecat," kata Agung Laksono 

 *) Photo by Okezone

Ikuti tulisan menarik Eko Armunanto lainnya di sini.