Seorang pemimpin, harus berani menentukan siapa kawan, siapa lawan. Demikian salah satu titah Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang selalu saya dengar di berbagai acara yang dihadirinya,
Titah itu, kembali saya dengar pada Senin siang, 21 September 2015. Saat itu saya diperintahkan kantor, tempat saya bekerja, sebuah media cetak yang terbit di Jakarta, meliput sebuah acara pelantikan di kantor Kementerian Dalam Negeri, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Senin itu, sekitar pukul 14.30 Wib, ruangan Sasana Bhakti Praja yang ada di komplek gedung Kementerian Dalam Negeri, tampak ramai. Hampir semua pejabat eselon I seperti para Dirjen, hadir di ruangan itu. Satu orang bertubuh gempal dan agak pendek, nampak sumringah. Senyumnya selalu diumbar. Ia dengan antusias, menerima uluran tangan dari orang-orang yang ingin menyalaminya. Berpakaian putih, lengkap dengan topinya, ia tampak gagah. Dia, Soni Sumarsono. Saat ini, dia tercatat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Hari itu, ia secara resmi dilantik menjadi penjabat Gubernur Sulawesi Utara, menggantikan Sinyo Harry Sarundajang yang berakhir masa jabatannya pada 20 September 2015.
Dan pelantikan berjalan khidmat. Soni, mengucapkan sumpahnya sebagai penjabat gubernur dengan lancar, bahkan bersemangat. Lalu, setelah prosesi pelantikan selesai, Tjahjo sebagai orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri memberikan kata sambutannya, berisikan pesan-pesan yang harus dilaksakanan Soni, sebagai penjabat gubernur.
"Saya menyampaikan rasa hormat atas nama pribadi dan pemerintah kepada bapak Sinyo, yang 10 tahun berhasil membawa Provinsi Sulawesi Utara menjadi semakin membanggakan," kata Tjahjo.
Sinyo yang juga hadir dalam acara pelantikan itu terlihat tersenyum dan menganggukan kepala. Tjahjo melanjutkan pidatonya. Kata dia, ada dua tugas pokok yang paling penting dari seorang penjabat gubernur. Pertama, mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan. Dan, kedua menyukseskan Pilkada yang sudah didepan mata, dimana Sulut adalah salah satu provinsi yang akan menggelar pemilihan serentak pada 9 Desember nanti.
Koordinasi dengan semua pihak, harus dijalit erat, kata Menteri Tjahjo. Penjabat harus luwes, dan juga tegas. Serta pintar berkomunikasi dengan semua elemen di daerahnya. Ini penting, penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif. Tak lupas Menteri Tjahjo juga mewanti-wanti agar penjabat gubernur, selalu berpedoman pada Nawa Cita Presiden Jokowi.
"Laksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada 'Nawa Cita atau Sembilan Agenda Strategis Pemerintah Kabinet Kerja', yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, " tutur Tjahjo.
Tjahjo juga mengingatkan, penjabat gubernur bukanlah penjabat politik. Karena itu jangan main politik. Justru penjabat gubernur, mesti menjamin netralitas aparatur pemerintahan dalam pemilihan. Dan yang tak kalah penting, seorang penjabat gubernur mesti mampu berkoordinasi dengan para bupati serta walikota.
"Dan yang prinsip, Sulut selama ini mampu menjaga kebersamaan, toleransi beragama dengan baik. Sulut juga berbatasan dengan beberapa negara. Maka tugas kita membangun industri poros maritim dengan terencana dan terukur dengan baik," katanya.
Tjahjo minta Soni, untuk bekerja sama dengan semua matra TNI, baik darat, laut dan udara, mengingat Sulut adalah salah satu provinsi beranda depan negara. Dan, sebagai penjabat gubernur, jangan segan meminta masukan dari tokoh masyarakat. Kemudian, Tjahjo melanjutkan pesannya. Kali ini diucapkan dengan suara sangat tegas.
"Bersama seluruh masyarakat harus berani menentukan sikap siapa lawan dan kawan yang akan merusak," kata Tjahjo dengan suara tegas.
Diujung pidatonya, Tjahjo mengucapkan pesan dunia akhiratnya. Pesan ini juga selalu saya dengar, sama seperti titah, siapa kawan, siapa lawan. Kata Tjahjo, semua yang dikerjakan seorang, akan dipertanggungjawabkan tak hanya pada rakyat, tapi juga pada bangsa.
" Dan nantinya dipertanggungjawabkan dihadapan Allah, Tuhan yang Maha Esa," ujarnya.
Di acara yang sama, mantan Gubernur Sulut, Sinyo Sarundajang mengungkapkan, bahwa provinsi yang dipernah dipimpinnya, memiliki 15 kabupaten dan kota. Sulut juga adalah salah satu pintu gerbang di kawasan Asia Pasifik. Stabilitas juga tetap aman dan damai.
"10 tahun tak terjadi hal-hal menonjol. Tak ada radikalisme. Kerukunan umat beragama terjaga, saling kasih mengasihi. Sulut juga punya program tol laut dan poros maritim yang terintegrasi dengan kebijakan nasional," kata Sinyo.
Ikuti tulisan menarik Agus Supriyatna lainnya di sini.
