Saat jadi inspektur upacara hari Senin pagi, 28 September 2015, di halaman depan gedung utama Kementerian Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri mengungkapkan sebuah informasi. Katanya, ia menerima beberapa surat yang isinya melaporkan bahwa di kementerian yang dipimpinnya masih ada pungutan. Wajah Menteri Tjahjo saat mengucapkan itu tampak tegang. Mungkin menahan kesan, atau bahkan marah.
"Setiap surat keluar serta perizinan yang ada di Kemendagri, tidak ada pungutan. Satu minggu ini saya sudah terima 8 surat, yang menyebutkan urus surat di Kemendagri masih ada pungutan," kata Tjahjo.
Menteri Tjahjo wajar bila marah. Karena beberapa hari yang lalu, kementeriannya baru saja mencanangkan zona integritas. Pencanangan zona integritas, dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK, Zulkarnain. Sebab itu wajar bila kemudian Menteri Tjahjo tampak kesal, kala menginformasikan masih ada yang suka mengutip bayaran atas sebuah urusan di kementeriannya.
" Saya ingin perizinan penyerahan surat dan sebagainya, prinsipnya tidak ada pungutan berupa uang,"katanya.
Padahal, dalam setiap kesempatan, ia tak mau urusan birokrasi, termasuk soal urusan izin atau apapu itu, berlangsung bertele-tele. Bahkan, jangan sampai ada biaya. Apalagi sampai mungut duit yang tak sesuai aturan. Namanya itu pungli atau pungutan liar. Namun faktanya, Menteri Tjahjo mengakui, masih saja ada pegawainya yang nakal, suka mengutip uang.
Mendengar informasi soal pungutan di Kemendagri, saya pun teringat pernyataan serupa dari pendahulu Tjahjo, Gamawan Fauzi. Gamawan pun dalam beberapa kesempatan kerap mengeluhkan adanya 'kardus duren', sebutan dia untuk pungutan tak resmi di Kemendagri.
Benarkah ada pungutan di kantor menteri? Saya tak tahu. Tapi yang ngomong, bukan Kang Goni, tukang mie rebus di kantin Kemendagri. Namun ini yang ngomong adalah Mendagri sendiri, baik Tjahjo maupun Gamawan.
" Saya tak mau di Kemendagri ada cerita tentang kardus duren lagi," kata Gamawan, ketika itu.
Ikuti tulisan menarik Agus Supriyatna lainnya di sini.
