Jadi pejabat, apalagi di level menteri tentu idaman semua orang, khususnya politisi. Status sebagai menteri, punya bobot politik yang berbeda ketimbang hanya sebagai politisi biasa. Dalam jabatan menteri, ada tuah, sekaligus kewenangan. Juga prestise tentunya, sebagai elit pemerintahan.
Namun siapa bilang jadi menteri selalu senang riang. Selain beban tugas yang berat, juga rentan dihinggapi stress. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, punya cerita tentang stress yang menghinggapinya. Kisah stressnya Mendagri itu, Tjahjo ceritakan di acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Tingkat Nasional di Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Selasa 15 Desember 2015. Kata Tjahjo, Mendagri itu adalah menteri yang rentan stress.
"Jadi Mendagri paling stress itu kalau ada telpon masuk dari Kapolri Jaksa Agung dan KPK, " kata Tjahjo. Semua yang hadir di acara itu tergelak mendengar kisah Menteri Tjahjo.
Bila sudah ada telepon dari aparat penegak hukum, lanjut Tjahjo, pasti ada kabar yang tak enak yang bakal didengarnya.
"Pasti ada pemberitahuan. Mas ini dengan data bukti ini ini, minta izin operasi tangkap tangan. Bisa enggak Mendagri bikin surat izin. Sampai mati juga saya enggak bisa kasih surat izin. Tapi sepanjang bukti cukup mau tangkap tangan silahkan," tutur Tjahjo.
Tjahjo pun kemudian menuturkan sebuah kisah, saat ia mendapat tamu seorang kepala daerah atau bupati. Kala itu si bupati sedang menghadap dirinya. Tiba-tiba masuk pesan pendek dari petinggi KPK.
"Pengalaman kecil, ada tamu bupati datang, duduk dan ngobrol. Lalu ada SMS dari tmn KPK. Mas tamu anda TO (target operasi). Setelah pulang saya ambil. Mau ngomong repot. Enggak ngomong, ini temen bupati. Komunikasi juga akan sangat baik. Bukan istilah lagi apes. Orang hati-hati saja bisa kena," kata Tjahjo agak panjang lebar.
Tjahjo juga menceritakan pengalamannya saat jadi Ketua Fraksi di DPR. Kala itu ada seorang teman datang memberi uang 1,5 milyar. Katanya, ini jatah ketua-ketua fraksi. Ada dua ketua fraksi yang diberi jatah. Dirinya menolak itu.
"Temen datang, ini uang halal 1,5 miliar. Jatah ketua fraksi. Ada dua, satu menolak. Saya minta simpan saja. Teman saya ketua fraksi ini sekretarisnya ngambil. Temen saya nyuruh sekretarisnya bayar mobil. Saya nolak. Temen saya satu fraksi, ambil. Dia kena, saya selamet," kata Tjahjo menceritakan kembali kisah masa lalunya saat jadi Ketua Fraksi PDIP.
Kata Tjahjo, ia ditugaskan langsung Megawati untuk jadi ketua fraksi. Ia masih ingat, ketika itu Megawati mengatakan kepada dirinya, bahwa kejaksaan dan kepolisian belum profesional. Kemudian muncul gagasan membentuk KPK. Dipanggil-lah para tokoh pemberantasan korupsi dari Cina dan Jepang.
"Akhirnya jaman Mega, lahir KPK. Makanya SP3 tidak ada. Sekarang diikuti kejaksaan dan kepolisian. Sejak saat itu, kepolisian dan kejaksaan ada perbaikan,"ujarnya.
Namun sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa tingkat korupsi masih tinggi sekali. Dan, Tjahjo sendiri setuju menangkap koruptor lewat penyadapan. Sebab kata dia, untuk bisa menangkap tangan harus ada penyadapan.
"Kalau enggak ada model itu, enggak bisa ketangkep," kata Tjahjo.
Sejak awal kata Tjahjo, berdasarkan supervisi KPK, yang harus dipahami para pemangku kebijakan adalah area rawan korupsi. Dan, itu ada pada perencanaan anggaran. Katanya, itu sumber rawan korupsi. Oleh karena itu, mulai dari Presiden sampai lurah, harus pahami betul rencana anggaran. Area rawan korupsi harus dipahami pejabat pusat dan daerah.
"Presiden negur saya penyerapan anggaran rendah, masih ada 200 triliun tersimpan di bank daerah. Kalau digelontorkan, pertumbuhan daerah berjalan. Pengelolaan anggaran harus benar, itu tugas BPK," katanya.
Sementara itu, Ketua BPK, Hary Azhar Azis memuji Tjahjo Kumolo. Katanya di era Tjahjo sebagai Mendagri hasil laporan keuangan daerah menunjukan grafik yang makin terus meningkat. Bahkan mulai membaik sejak tahun 2009.
"Sejak 2009 yang mencapai WTP 31 persen. Sekarang 51 persen. Saya percaya ke Mas Tjahjo," katanya.
Hary Azhar sendiri berharap, pada 2016, laporan keuangan bisa lebih baik lagi. Dalam kesempatan itu, Hary juga menjelaskan salah satu faktor kenapa laporan keuangan tak dapat WTP. Ia mencontohkan tentang belanja anggaran.
"Kalau ada belanja 100 miliar, di bawah 3 miliar tak bisa dipertanggungjawabkan maka tak mungkin kita berikan WTP. Kalau tak bisa dipertangungjawaban, ada indikasi. Jadi sangat tegas standar akuntansi pemeriksaan keuangan negara. Tapi syukurlah di daerah kesadarannya sudah mulai tumbuh," tuturnya.
Ikuti tulisan menarik Agus Supriyatna lainnya di sini.
