Ada satu sisi menarik dari beragam kegaduhan di negeri ini, sejak perebutan kursi pimpinan DPR, pencalonan Kapolri, hingga kasus Setya Novanto. Beragam kegaduhan itu menunjukkan dengan jelas bagaimana para elite politik dan bisnis menguji batas-batas kekuasaan dan pengaruh mereka terhadap pesaing di medan politik maupun terhadap rakyat.
Bagi pejabat publik, secara formal batas-batas itu terwujud dalam peraturan yang menetapkan kewenangan mereka. Dalam praktik, kekuasaan itu mungkin lebih ciut dari batas-batas formal, meskipun bisa pula melampauinya. Tarik-menarik kepentingan menjadikan kekuasaan ini begitu lentur bagaikan karet, bergantung seberapa besar jejaring masing-masing kekuatan yang saling bersaing.
Ketika Aburizal Bakrie bersikukuh bahwa kelompoknya adalah pengurus Golkar yang sah, ia bukan hanya berhadapan dengan Agung Laksono dan kelompoknya. Sejumlah pihak yang berkepentingan dengan sosok Golkar yang tidak solid ikut cawe-cawe. Nasib serupa dialami PPP. Pemerintah bertindak seolah-olah sebagai wasit, tapi bukankah Menkumham, yang berwenang mengeluarkan surat pengesahan kepengurusan, adalah kader PDI-P?
Dunia politik sesungguhnya merupakan panggung yang disediakan bagi pemimpin masyarakat untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, seorang politikus tidak selalu memperlihatkan kualitas seorang pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyat.
Saat ini, teramat sukar menemukan pemimpin—apa lagi negarawan—di antara kerumunan politikus. Karakter kepemimpinan tidak serta merta melekat pada mereka yang memegang jabatan formal sangat tinggi, sekalipun ia ketua partai politik besar, menteri koordinator, ataupun ketua lembaga negara.
Pemimpin sejati dan negarawan berpikir tentang masa depan generasi mendatang, sedangkan politikus berpikir ihwal bagaimana memenangkan pemilihan berikutnya. Bahkan, kaum elite politik dan bisnis hanya berpikir bagaimana mempertahankan kekuasaannya agar kemakmurannya terus bertambah. Dalam rangka tujuan inilah, para elite ini terus-menerus menguji batas-batas kekuasaan riil dan pengaruhnya.
Upaya menguji batas-batas kekuasaan dan pengaruh ini dilakukan dengan beragam cara seperti terlihat dalam berbagai peristiwa kegaduhan tadi. Dalam pencalonan dan penetapan Kapolri, Ketua PDI-P Megawati menguji seberapa besar pengaruhnya terhadap Presiden Jokowi. Begitu pula sebaliknya, sebagai pemain baru di panggung politik nasional dan langsung menduduki posisi orang nomor 1 di Republik ini, Presiden Joko Widodo waktu itu menakar kekuatan wewenangnya menghadapi desakan partai politik, termasuk partai yang mencalonkannya.
Dalam konteks isu Freeport dan Setya Novanto beberapa waktu lalu, upaya menguji batas-batas kekuasaan itu dilakukan dengan beragam cara. Salah satunya ialah dengan mengatur permainan di dalam Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sulit untuk dipungkiri bahwa orang-orang yang ada di dalam MKD adalah ‘penyambung lidah’ para elite politik yang menguasai partai-partai. Begitu pula, ketidakjelasan tentang kelanjutan kasus ‘pencatutan nama Presiden’ itu mengisyaratkan bahwa Jaksa Agung dan Setya Novanto tengah menguji pengaruh Presiden. Partai politik juga berusaha masuk ke panggung ini dengan membentuk Panja di Komisi III DPR.
Tiap-tiap elite politik (yang sebagian di antaranya juga elite bisnis) tengah menguji batas efektif kekuasaan dan pengaruh mereka terhadap pesaing maupun terhadap rakyat. Begitu mereka tahu rakyat hanya mampu berteriak tanpa sanggup mewujudkan kehendaknya, para elite itu akan jalan terus dengan agenda masing-masing. Mereka mengatasnamakan rakyat, tapi tidak mengusung kehendak rakyat meskipun rakyat yang menyediakan panggung untuk mereka.
Inilah dampak buruk dari pemberian kekuasaan kepada tangan-tangan yang salah. ***
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
