Siapa bilang Indonesia bukan negara agama ? Saya yang bilang. Saya mengerti dan memahami bahwa Pancasila menjadi dasar negara, jiwa bangsa. Namun jika berhadapan dengan isu agama, maka kita perlu berpikir ulang. Faktanya, negara selalu kalah dalam mewujudkan keadilan dan kenyamanan dalam meyakini serta beribadah sesuai keyakinan warganya. Ini bukan juga salah negara, bukan pula salah hukumnya, tetapi salah kita yang malu-malu mengakui bahwa kita adalah negara agama.
Mudah mengetahuinya. Sedari kecil, ajaran tentang kafir, haram, teroris, penyembah patung, pemakan babi, dan lainnya sudah tertanam. Doktrin agamaku yang paling benar, tidak lagi menjadi milik pribadi, ia harus diketahui sahabat yang berbeda agama. Kebebasan beribadah haruslah atas ijin karena tidak semua orang suka terhadap keyakinan lainnya. Semua ini wajar dalam konteks relasi mayoritas-minoritas. Mayoritas melindungi minoritas dengan syarat.
Melansir penelitian dari Setara Institute, tercatat 346 tempat ibadah mengalami gangguan rentang 9 tahun belakang. Baru-baru ini, Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Bandung juga mengalami hal yang sama atas dalih perijinan. Ribuan kasus menunggu proses kepastian dan pemenuhan rasa keadilan. Lalu ketika ada pejabat dengan berkobar-kobar menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama, mungkin dia lupa jalan.
Atau bisa jadi karena politik dan agama asyik berselingkuh sehingga lupa marwah sebenarnya. Atau bukan soal politik dan agama, ini soal kedewasaan. Kita terlalu dewasa dalam menganalisa fenomena dan berkutat dengan dalil hukum namun lupa mengejawantahkan ajaran keyakinan kita sendiri. Agama itu kebaikan, namun sering kali bertolak belakang dengan realitas. Kita suka menghina mereka yang tidak berkeyakinan (atheis) tanpa mau tahu mengapa mereka tidak suka punya agama. Faktanya secara global, jumlah pemeluk agama atheis meningkat.
Ada yang lebih lucu menurut saya. Coba anda perhatikan dalam setiap konflik yang terjadi, selalau adapesan bahwa kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab kita semua. Sementara itu, dalam setiap sosialisasi yang sama pula, diperdengarkan bahwa negara menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalankan keyakinannya. Ini sebenarnya tanggung jawab siapa ya ?
Cara yang paling sederhana adalah mengakui kalau negara ini merupakan negara agama. Mayoritas mengatur minoritas. Ini menjadi penting agar ada kejelasan. Akan menjadi penting juga buat kaum minoritas untuk bersiap mencari negara lain yang bersedia mengakomodir kenyamanan beribadahnya. Atau yah, tetap bertahan sembari "makan hati" seperti yang sudah-sudah karena negara sedang tidur.
Ikuti tulisan menarik Jimmy Zeheskiel Ginting lainnya di sini.
