Rabu (15/6/2016) pagi, Ketua DPR Ade Komarudin menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Isi surat itu terkait pergantian Kapolri. Dalam surat itu, Presiden Joko Widodo mengajukan nama Komisaris Jenderal Tito Karnavian yang sekarang menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) sebagai calon tunggal Kapolri.
Sejumlah kalangan mengaku tidak terkejut dengan pengajuan nama Komjen Tito Karnavian. Tito dikait-kaitkan dengan kemenangan Jokowi di Papua pada Pemilu 2014 yang lalu, dimana Tito menjabat sebagai Kapolda Papua saat pilpres berlangsung dan dianggap sukses memenangkan pasangan Jokowi-JK.
Penunjukan Tito oleh Presiden dianggap layak karena Tito loyal kepada Jokowi. Presiden pasti tidak akan mau melepaskan dua kaki terpenting di dalam kepemerintahannya. Dua kaki terpenting itu ialah TNI dan Polri. Dan untuk itu presiden akan memilih orang yang dia anggap loyal betul dengan dirinya.
Tito dinilai loyal kepada Jokowi karena sewaktu menjabat Kapolda Metro Jaya, ia bersinergi dengan loyalis Jokowi lainnya, yaitu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pada saat itu, Tito terlibat dalam banyak program penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Itu Kalijodo kan beliau yang bantu. Waktu ngatasi Kampung Pulo juga beliau," ujar Ahok.
Pelajaran terpenting di awal pemerintahannya, Jokowi harus berhadapan dengan badai politik yang cukup keras menghantam pemerintahannya, yakni saat pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Koneksi Budi Gunawan dengan partai-partai politik, khususnya dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri, telah memunculkan konflik terbuka. Sekalipun Jokowi menyelesaikannya dengan mengangkat Wakapolri Badrodin Haiti menjadi Kapolri, namun toh pada akhirnya dia menelan pil pahit. Budi Gunawan berhasil menjadi Wakapolri dan hanya menunggu giliran saja untuk menjadi Kapolri.
Satu hal yang paling dihindari oleh pemerintahan Jokowi adalah berkonfrontasi dengan kubu kepolisian dan tentara. Pencopotan Jenderal Surojo Bimantoro dari jabatan Kapolri berakibat pemakjulan presiden yang berkuasa saat itu, yang berakibat jatuhnya Presiden KH Abdurrahman Wahid. (Baca:
Agaknya ‘kehati-hatian’ inilah yang dapat dipahami Jokowi saat mengangkat Jendral Nurmantyo menjadi Panglima TNI. Nurmantyo menggantikan Moeldoko yang pensiun pada waktu itu. Pengangkatan Nurmantyo memang menyimpang dari ‘tradisi’ yang muncul sesudah jatuhnya Orde Baru. Ada kesepakatan tidak tertulis bahwa jabatan Panglima TNI seharusnya digilir dari tiga angkatan dalam TNI. Dan seharusnya saat itu adalah ‘jatah’ Angkatan Udara. Dengan diangkatnya Jendral Nurmantyo, Angkatan Udara sudah dua kali kehilangan jatahnya menjadi Panglima TNI. Pertama ketika Panglima TNI Jendral Djoko Santoso pensiun, namun saat itu Presiden Yudhoyono memilih KASAD Jendral Moeldoko ketimbang KSAU Marsekal Ida Bagus Putu Dunia untuk memimpin TNI.
Jenderal Nurmantyo adalah lulusan Akmil kelas 1982. Dia lahir di Tegal, Jawa Tengah, 13 Maret 1960. Saat ini dia berusia 56 tahun. Dengan demikian, jika semuanya berjalan baik, Nurmantyo akan memegang jabatan Panglima TNI cukup lama, yakni 2 tahun 8 bulan. Dia baru akan pensiun pada 13 Maret 2018. Ini kurang lebih setahun sebelum pemilihan umum 2019. Jika pemerintahan Jokowi selamat, pemilihan umum 2019 akan menentukan apakah dia bisa maju ke periode kekuasaan kedua.
Entahlah, seperti ada 'kutukan' dalam kekuasaan di negeri ini. Selama 18 tahun masa paska-Orde Baru (Orba), sudah ada lima presiden yang berkuasa. Empat dari presiden itu berasal dari sipil. Dari tiga presiden sipil yang pernah berkuasa, tidak ada satu pun yang menjabat penuh selama lima tahun.
BJ Habibie yang ditunjuk Soeharto menggantikan dirinya hanya berkuasa 1 tahun 5 bulan. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang berkuasa sesudah Habibie hanya berkuasa 1 tahun 9 bulan. Gus Dur diturunkan lewat kongkalikong politik tingkat tinggi oleh orang-orang yang justru mengangkatnya. Dia digantikan oleh wakilnya, Megawati Sukarnoputri yang juga hanya berkuasa selama 3 tahun 3 bulan.
Megawati pun akhirnya turun karena kalah dalam pemilihan umum 2004. Yang mengalahkannya adalah seorang mantan jendral TNI-Angkatan Darat, Susilo Bambang Yudhoyono, mantan bawahannya yang pernah duduk sebagai Menko Polkam dalam kabinet pemerintahan Megawati. Yudhoyono berkuasa dua periode penuh, yakni sepuluh tahun.
Jokowi adalah presiden sipil keempat yang sekarang sedang berkuasa. Kita tidak tahu apakah Jokowi menyadari kenyataan akan adanya 'kutukan' presiden sipil ini atau tidak. Namun yang jelas, Jokowi tampak mengambil ‘jalur aman’ ketika memilih Jenderal (Pol) Badrodin Haiti sebagai Kapolri dan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.
Tito Karnavian merupakan sosok bersih jika dilihat dari rekam jejaknya. Selama bertugas tidak ada catatan drastis, semisal rekening gendut atau kasus korupsi maupun penyalahgunaan apapun. Tito bisa dijadikan ikon dalam tubuh Polri karena selama ini perjalanan karier Tito bagus di lingkungan internal Polri. Dalam rangka menghadapi pilpres 2019, Jokowi butuh sosok Tito yang mampu mengangkat Polri dan menjadi ikon yang bisa dijual.
Kalau memperhatikan jenjang karier dan kepangkatan anggota Polri sebagaimana diamanatkan pasal 11 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, usia calon Kapolri ini terbilang cukup muda dibandingkan para jenderal senior bintang tiga di atasnya. Masa pensiunnya juga masih lama, yakni 2022. Kendalanya, masih ada seniornya lima angkatan di atasnya. Apabila sudah menjabat Kapolri, akan nyaman kah dia memimpin para seniornya itu?
Ikuti tulisan menarik Ahmad Yusdi lainnya di sini.
