Tertangkapnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Barat Suprapto bersama Anggota DPR Fraksi Demokrat I Putu Sudiartana pada Selasa (28/6) malam merupakan kejadian baru di Ranah Minang. Sebab sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum pernah mengungkap satu kasus korupsi pun di Sumatera Barat (Sumbar). Dan tentu saja Suprapto menjadi orang pertama dari Sumbar di tangkap KPK.
Selama ini, KPK seolah tidak melirik Ranah Minang sebagai bagian dari kinerjanya dalam upaya pemberantasan korupsi. Meski beberapa kali korupsi terungkap di Sumbar, namun itu bukan dilakukan oleh KPK. Sebelumnya, kasus korupsi yang terjadi di Sumbar diungkap oleh Kepolisian dan kejaksaan.
Tertangkapnya Suprapto oleh KPK tentu saja memberkan shock therapy kepada koruptor. Sebab dengan demikian, Sumbar akan lebih diperhatikan KPK sebagai tempat perburuan maling-maling berdasi yang berlindung dibalik kekuasan.
Siapa Menyusul?
Sebagaimana yang telah lazim terjadi, korupsi tentu saja sulit untuk dilakukan sendiri. Praktek korupsi biasanya terstruktur dengan rapi, sebab bila dilakukan sendiri, itu sangat beresiko dan mudah untuk diungkap. Oleh sebab itu, tidak mungkin Suprapto bergerak sendiri. Tidak menutup kemungkinan kasus ini akan meyeret banyak nama, apalagi karakter masyarakat Sumbar yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan yang dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana korupsi berjamaah.
Kemungkinan kasus ini akan menyeret banyak nama terbuka lebar. Mengingat Suprapto bukanlah satu-satunya pejabat yang berwenang menangani proyek yang dimaksud dalam kasus ini. Ibarat main catur, mustahil Suprapto berposisi sebagai raja, dimana jika raja tertangkap, maka permainan usai. Masih ada yang lebih berwenang dari Suprapto. Menurut saya dalam kasus ini, Suprapto palingan berposisi sebagai pion, atau paling untung sebagai panglima, dimana jika mati pun tidak akan menghentikan pergerakan pasukan yang lainnya.
Oleh sebab itu, tidak berlebihan rasanya bila saya berpendapat bahwa kasus ini tidaklah dilakukan sendiri, melainkan akan berbuntut panjang dan menyeret nama-nama besar lainnya. Namun siapa yang akan menyusul selanjutnya? Kita tunggu saja gebrakan KPK dalam mengusut tuntas kasus ini.
Koruptor Siaga
Dengan tertangkapnya Suprapto melalui OTT yang dilakukan KPK setidaknya telah memberikan sedikit keyakinan bahwa korupsi di Sumbar telah mulai terjamah oleh lembaga anti rasuah tersebut. Pejabat yang biasanya menjadikan korupsi sebagai “cara berpolitik” pun mulai siaga untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang dapat mereka alamai.
Mengingat korupsi di Sumbar bukanlah hal baru, melainkan juga telah mengakar. Sebut saja 8 kepala daerah yang telah terjerat korupsi, dimana 5 diantaranya telah divonis bersalah oleh dipengadilan tindak pidana korupsi Sumbar. Kemudian korupsi juga terjadi di tingkatan terendah di pemerintahan daerah Sumatera Barat, meski tidak diungkapkan secara rinci, namun masyarakat sudah sama-sama tau bagaimana pejabat ditingkat kewalian/desa di Sumbar menjalankan pemerintahan.
Dengan mulai terjamahnya Sumbar oleh KPK, setidaknya telah memunculkan kekwatiran didalam diri para koruptor Sumbar yang selama ini belum tersentuh. Lapisan-lapisan masyarakat pun mulai mengantungkan harapan kepada KPK untuk mengungkap korupsi yang terus menggerogoti uang pembangunan di Sumbar.
Selama ini, praktek korupsi disumbar termasuk sulit untuk diungkap. Hal ini ditenggarai karena pejabat terkait biasanya bahu-membahu untuk menutupi kecurangan yang mereka lakukan. Koruptor di Sumbar lebih terstruktur dengan melibatkan setiap instansi terkait. Minsal; kepala daerah A korupsi dana pembangunan jalan, maka sudah pasti sebelumnya ia melakukan koordinasi dengan pejabat PU, begitu juga bila seorang kepala sekolah mengkorupsi dana BOS, maka juga dapat dipastikan uang hasil korupsi tersebut dinikmati pejabat Dinas Pendidikan. Tujuan dari hal tersebut tidak lain adalah untuk menutup kemungkinan terungkapnya kejahatan yang tengah mereka lakukan, saling melindungi satu sama lain. Saya sebagai putra asli daerah Sumbar, sedikit banyaknya mengerti tentang filosofi Koruptor di Ranah Minang. Toh, hampir setiap hari kami disunguhi cerita-cerita tentang itu.
Memutus Tradisi
Hadirnya KPK di Sumbar untuk mengungkap kasus korupsi setidaknya telah memberikan angin segar kepada segenap lapisan masyarakat. Harapan besar pun digantungkan kepada lembaga anti rasuah untuk mengungkap kejahatan luar biasa yang selama ini tersembunyi.
Semoga kehadiran KPK dapat memutus tradisi korupsi yang selama ini terpelihara. Selama ini, korupsi selalu menjadi pilihan “cara berpolitik”, dengan pertaruhan masa depan bangsa Indonesia, khususnya Sumbar. Negara yang seharusnya melindungi dan memberikan rasa keadilan dalam masyarakat akan menjelma leviathan. Karena koruptor akan terus menggerogoti uang rakyat, yang semestinya menjadi sumber pembagunan untuk kesejahteraan bangsa.
Walaupun kehadiran KPK tidak akan mampu membersihkan Sumbar dari korupsi, tetapi setidaknya mampu menekan jumlah uang negara yang dikorupsikan. Kehadiran KPK tentu saja juga berdampak kepada mental koruptor, sehingga dapat menunda niat mereka untuk korupsi. Oleh sebab itu pula, kita harus bersama-sama mendukung KPK untuk berburu koruptor di Sumbar, demi untuk terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih dari korupsi.
Antoni Putra, peneliti di LSM Antikorupsi INTEGRITAS, Padang
Ikuti tulisan menarik Antoni Putra lainnya di sini.
