“Rob”, yang biasa disebut orang jawa, berarti banjir pasang air laut, atau dalam bahasa lainnya disebut tidal inundation. Rob dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini menjadi umum didengar dan dilihat oleh kita, kerap terjadi di beberapa tempat di Pantai Utara Jawa (Pantura). Pada bulan Juni kemarin terjadi antrian panjang kendaraan, macet parah di sekitar Terboyo Semarang Utara arah Demak, akibat rob menggenangi jalan raya Utama Semarang Demak. Karena jalan raya ini merupakan jalur utama mudik lebaran di bulan Juli, maka perhatian langsung datang dari Pemerintah Pusat, dimana Menteri PUPR sampai langsung terjun ke lapangan untuk melihat kejadian ini. Alhasil, puluhan pompa didatangkan dari Jakarta, dan tempat lainnya untuk menangani rob ini, ditambah dengan membuat tanggul-tanggul dari karung pasir. Upaya ini sepertinya dapat mengatasi kekhawatiran kemacetan parah akibat rob di masa mudik lebaran kali ini.
Pemerintah Daerah Semarang mengatakan bahwa upaya penanganan rob yang dilakukan sekarang ini hanya bersifat sementara. Pompa-pompa dan karung-karung pasir hanya akan digunakan sementara saja. Program penanganan rob jangka panjang di Semarang Utara akan dilakukan dengan cara normalisasi sungai, yaitu melakukan pengerukan sungai-sungai di Utara Semarang, dan juga melakukan penataan kembali wilayah pesisir dengan penanaman bakau. Menurut mereka penyebab rob adalah pendangkalan sungai, serta abrasi pantai akibat kurangnya tanaman bakau sebagai tanaman penyangga wilayah pesisir. Pernyataan ini dapat ditemukan di beberapa surat Kabar, baik lokal maupun nasional. Pertanyaan yang muncul apakah hal ini merupakan langkah yang tepat?
Berdasarkan hasil penelitian ilmiah dapat dibuktikan bahwa rob terjadi akibat penurunan tanah atau land subsidence di wilayah Pantura, yang berasosiasi dengan pasang air laut (high tide) dan kenaikan muka air laut (sea level rise). Dari data Global Postioning System (GPS) dan InSAR (Interferometric Syntetic Aperture RADAR) dapat dilihat fakta penurunan tanah di sepanjang Pantura mulai dari wilayah Tanggerang, Jakarta, Bekasi, Blanakan, Pondok Bali, Indramayu, Cirebon, Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, dan bahkan Pemakasan Madura, dengan rata-rata penurunan tanah berkisar 2-20 sentimeter per tahun. Sementara itu data dari time series citra satelit resolusi tinggi memperlihatkan rob terjadi dilokasi Pantura yang kira-kira sama dengan lokasi penurunan tanah. Jadi kesimpulannya rob bukan terjadi akibat pendangkalan sungai dan abrasi pantai seperti yang disebutkan di atas.
Dari hasil penelitian ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa penanganan rob bukanlah dengan cara normalisasi sungai atau penanaman bakau di pesisir Pantura, melainkan sejatinya bagaimana cara penanganan penurunan tanah. Untuk itu langkah pertama adalah harus dicari apa yang menjadi faktor penyebab penurunan tanah. Apabila ditemukan penyebab penurunan tanah, kemudian dihilangkan faktor penyebabnya tersebut, maka penurunan tanah mungkin menjadi tidak ada, sehingga rob pun menjadi tidak ada atau berkurang karena masih ada efek high tide dan sea level rise. Alhasil ditenggarai penyebab penurunan tanah adalah pengambilan air tanah yang berlebihan, eksploitasi minyak dan gas bumi, efek kompaksi alamiah dan tektonik. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata faktanya penurunan tanah banyak terjadi di kawasan industri (di Tanggerang, Jakarta, bekasi, Pemalang, Pekalongan, Semarang, dan Demak) yang notabene melakukan pengambilan air tanah yang sangat banyak, serta di wilayah eksploitasi migas (di Blanakan, Pondok Bali, Cirebon, dan Pamekasan).
Dengan ditemukannya fakta-fakta ini apakah akan mempermudah upaya penanganan rob? Jawabannya tidak mudah. Pembangunan sentra-sentra industri di Pantura sepertinya akan lebih marak di masa depan. Beberapa buktinya ketika kita melewati daerah Bekasi, Cikarang, Pemalang, Kendal atau Demak, disitu banyak terpampang reklame yang berbunyi “disini akan dibangun sentra industri”. Sungguh pekerjaan rumah yang besar tentunya yang ada dipundak Pemerintah sebagai pengambil kebijakan serta eksekutor pembangunan, terkait permasalahan ini, terlebih ketika Pemerintah sendiri belum sepenuhnya menyadari duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai fenomena rob, penurunan tanah, dan fenomena-fenomena terkait lainnya.
Heri Andreas, Pengajar dan Peneliti Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
Institut Teknologi Bandung
Ikuti tulisan menarik Heri Andreas lainnya di sini.
