Belum genap satu minggu Arcandra berkantor Jl. Medan Merdeka Selatan. Kantor urusan energi itu tampak sibuk. Para staf bolak-balik masuk ke ruangan menteri baru, membawa setumpuk dokumen yang diminta atasannya. Masela, IDD, East Natuna, PLTU Mulut Tambang juga regulasi PP No.79/2010. Lama Archandra membuka semua dokumen-dokumen proyek energi.
Beberapa hari kemudian semua pihak-pihak berkepentingan terhadap proyek-proyek tersebut satu-persatu diundang rapat oleh Pak Menteri. Pada rapat-rapat itu, Ia tak banyak bicara, Archandra hanya mempertanyakan apa yang menjadi dasar perhitungan besaran angka project-project tersebut.
Hasilnya, kontraktor Masela menyodorkan angka baru, dari hitungan awal USD 19,3 milyar, menjadi 15 milyar. Negara hemat 4,3 Milyar. Demikian pula dengan proyek gas Indonesia Deepwater Development (IDD) yang sebelumnya tidak berjalan karena besarnya angka yang muncul yaitu USD 12 milyar. Paska rapat diputuskan proyek ini dapat dimulai kembali dengan angka baru yaitu USD 9 milyar. Negara lagi-lagi hemat USD 3 milyar.
Hari berikutnya Archandra kembali mengagendakan rapat membahas PLTU Mulut Tambang. Sebelumnya kisruh tingginya harga batubara di PLTU Mulut Tambang menyebabkan harga listrik mahal. Rapat memutuskan pengurangan harga batubata. Potensi negara mencapai USD 30 Milyar dalam 30 tahun.
Berikutnya, proyek East Natuna menjadi perhatian Archandra. Proyek ini mandeg akibat negosiasi yang terhenti. Secara cepat Archandra memandu hingga tercapai kesepahaman prinsip antara Pertamina dengan kontraktor lainnya untuk segera menyelesaikan PSC East Natuna.
Terakhir yang menjadi perhatian Archandra dalam dua puluh hari Archandra mengepalai bidang ESDM adalah mengenai PP 79/2010 yang berpotensi menghambat investasi. Archandra menyampaikan dalam rapat untuk segera memulai proses revisi PP. Jika selesai dalam waktu dekat, hal ini berpotensi membuka keran eksplorasi dan menaikkan investasi minyak dan gas secara signifikan. Suatu terobosan dalam reformasi birokrasi.
Para pelaku industri paham betul, semua gebrakan awal Archandra sangat positif bagi sektor energi nasional, terlebih bagi negara melalui berbagai penghematan tersebut. Namun sayangnya, mafia dan rent seeker di sektor ini masih menggurita. Langkah menteri baru tersebut membuat banyak pihak yang merasa gerah. Arcandra tersandung masalah dwi kewarganegaraan dan lalu diberhentikan.
Menarik mengamati manuver menteri pilihan presiden ini. Tepat seperti yang Jokowi prediksikan. Archandra tak punya beban apapun untuk melakukan hal-hal berani tersebut. Jokowi merasa semua arahannya tentang sektor ESDM di implementasikan secara cepat dan berani oleh Archandra. Mungkin, karena hal inilah jika pada akhirnya Archandra kembali menempati pos ESDM 1.
Ikuti tulisan menarik Sasandy Putra lainnya di sini.
