Air bersih masih kurang dan masih mahal di DKI
Air bersih masih menjadi salah satu permasalahan di DKI Jakarta. Di beberapa tempat, air bersih bahkan masih menjadi barang mahal, bahkan sangat mahal. Di daerah Dadap, Kamal Muara bahkan kita dapat temukan warga harus membeli air bersih per meter kubiknya mencapai lima puluh ribu rupiah, ini paling mahal di dunia. Terkait dengan permasalahan air ini, menarik ketika melihat acara debat Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahap 2 di televisi yang mempertemukan ketiga Pasangan Calon (Paslon), yang diantaranya membahas mengenai janji penyediaan air bersih untuk warga DKI. Salah satu Paslon berjanji akan menyediakan air bersih bagi seluruh warga DKI Jakarta apabila mereka terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur mereka. Paslon lainnya menjelaskan program yang sedang di jalankan dalam upaya penyediaan air bersih, melalui pembuatan pipa-pipa saluran air bersih, pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), waduk penyedia air baku untuk air bersih, termasuk program subsidi air bersih. Ada juga Paslon yang sepertinya kurang vokal berbicara mengenai air bersih.
Air bersih di Jakarta di atas kertas baru bisa disediakan oleh Pemerintah melalui PAM (Perusahaan Air Minum) sekitar 40 persen dari kebutuhan total warga Jakarta. Ini artinya masih ada sekitar 60 persen bahkan lebih warga di Jakarta harus mencari air bersih sendiri, dengan cara melakukan pengeboran air tanah, atau cara-cara lainnya. Air laut dapat disuling menjadi air bersih tawar, namun biayanya masih sangat mahal. Air hujan dapat ditampung di kolam-kolam penampungan, namun pembangunan infrastrukturnya tidaklah mudah. Kondisi kekurangan penyediaan air bersih oleh Pemerintah ini terjadi karena jumlah air baku yang ada masih belum mencukupi total kebutuhan, dan juga infrastruktur jaringan pipa air bersih masih belum terbangun secara maksimal. Ada potensi sumber air baku yang begitu besar (dari siklus hidrologi) namun masih berwujud banjir, dan juga air kotor di sungai-sungai. Kesimpulannnya pekerjaan rumah masih banyak untuk dilakukan dan masih butuh banyak waktu untuk menyelesaikannya.
Program jangka panjang dapat dibuat dan diimplementasikan dengan skenario pembangunan waduk-waduk penyedia air baku untuk air bersih, revitalisasi sungai-sungai yang diintegrasikan dengan IPAL untuk menyediakan air baku untuk air bersih, pembuatan infrastrukur penampungan air hujan, manajemen air tanah, membangun jaringan pipa air bersih yang dapat menjangkau seluruh wilayah Jakarta, termasuk subsidi air bersih bagi warga yang kurang mampu. Pembuatan sistem recycling air di satuan unit-unit kecil seperti gedung dan bahkan rumah dapat juga menjadi strategi jangka panjang yang potensial untuk memastikan ketersediaan air bersih. Yang namanya program jangka panjang tentunya bukan setahun dua tahun, pasti lebih dari itu, bahkan belum tentu dapat diwujudkan dalam dua periode rezim Pemerintahan Daerah misalnya.
Fakta lapangan menunjukkan upaya-upaya Pemerintah dalam penyediaan air baku untuk air bersih melalui waduk-waduk masih menemui beberapa kendala. Ada rencana untuk mengambil air baku untuk air bersih untuk warga Jakarta dari Jatiluhur ternyata kurang dapat “support” dari Jawa Barat, karena tarik menarik kebutuhan masing-masing. Jawa Barat yang wilayahnya begitu luas dan warganya yang tidak sedkit masih mengandalkan waduk jatiluhur untuk sumber air penghidupan-nya. Rencana pembangunan waduk-waduk baru juga masih terkendala pembebasan lahan. Sementara itu pengambilan air tanah di Jakarta faktanya harus terus dibatasi, bahkan harus dihentikan di beberapa tempat karena berdampak terhadap penurunan tanah dan banjir rob. Ini berarti sumber air baku air bersih menjadi berkurang, alih-alih bertambah. Ada pula usulan injeksi air tanah namun ditengarai masih sangat mahal untuk dilaksanakan. Jadi sekali lagi memang jelas bahwa upaya pemenuhan air bersih di Jakarta masih membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Pembangunan tanggul laut "Great Garuda" dalam upaya penyelamatan Pantai Jakarta dari banjir rob, juga menyisipkan agenda pemenuhan air baku untuk air bersih di Jakarta dengan rencana membangun Danau di bagian dalam tanggul (inner lake). Namun rencana ini baru akan terealisasikan minimal 10-15 tahun ke depan. Ini artinya lagi-lagi upaya pemenuhan air bersih bagi warga Jakarta masih harus menunggu waktu. Memang kondisi ini seolah menjadi respon yang lambat dari Pemerintah bagi warga Jakarta akan kebutuhan yang sifatnya dapat dikatakan mendesak terkait kebutuhan air bersih, karena tiap hari manusia butuh akan air bersih. Jika kita kembali ke cerita Paslon di atas, hal ini yang dilirik oleh Paslon sebagai salah satu agenda politik mereka untuk bagaimana meraih dukungan suara dengan janji-janji isu air bersih dan pemenuhannya.
Janji untuk menyediakan air bersih bagi warga Jakarta sah-sah saja ketika dijadikan isu untuk meraih dukungan suara dari masyarakat pemilih di pilkada DKI Jakarta. Tetapi tetap haruslah didasari akan realita yang ada, seperti yang telah diungkapkan di atas. Jangan sampai janji air bersih untuk warga DKI hanya menjadi janji manis namun ujung-ujungnya janji itu tidak akan dapat dipenuhi serta merta. Pemerintah kenyataannya masih butuh waktu yang tidak singkat untuk mewujudkan 100 persen air bersih untuk warga Jakarta. Akan sangat bijaksana apabila Paslon justru memberikan fakta-fakta yang mencerdaskan warga DKI akan kondisi pemenuhan air bersih di Jakarta, dan saling bahu membahu untuk merubah kondisi tersebut.
Heri Andreas, Pengajar dan Peneliti Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
Institut Teknologi Bandung
Ikuti tulisan menarik Heri Andreas lainnya di sini.
