Beberapa tahun yang lalu, saat Jonan masih menjadi Direktur PT KAI, terjadi penggusuran pedagang kecil di stasiun kereta. Di Jakarta-Bogor-Depok dan Bekasi (Jabodetabek), lapak-lapak pedagang kaki lima dihancurkan.
Dihadapan wartawan, Jonan menjelaskan, keberadaan stasiun kereta api sama dengan kantor cabang perbankan. Untuk itu, Jonan tetap meyakini penggusuran yang dilakukan PT KAI sangatlah tepat dan tidak menyalahi aturan yang ada.
Jadi singkatnya, penggusuran pedagang kaki lima di stasiun kereta untuk membuat nyaman para penumpangnya. Benarkah demikian?
Untuk menjawabnya marilah kita tengok kondisi stasiun kereta sekarang. Lihatlah di stasiun Bogor. Di stasiun besar itu kini terdapat dua minimarket. Bahkan ada minimarket lagi yang sedang dibangun di dekat loket pintu keluar. Di lokasi strategis yang sekarang didirikan minimarket itu dulu tempat para pedagang kaki lima menjajakan dagangannya.
Saya masih ingat, bila saya sedang buru-buru dan lupa belum sarapan, sambil menunggu kereta yang datang, saya sarapan dan ngopi di lapak pedagang kaki lima itu. Tapi itu dulu. Setelah mereka digusur, dibangunlah minimarket. Tentu pembangunan minimarket itu membutuhkan dana yang besar. Tak mungkin pedagang kaki lima yang untungnya hanya pas-pasan membangun minimarket.
Kondisi serupa bukan hanya terjadi di stasiun Bogor. Beberapa stasiun kereta juga terjadi hal yang serupa. Berdirinya minimarket atau garai makanan siap saji di lokasi yang dulunya tempat pedagang kaki lima menjajakan dagangannya.
Jika alasannya kerapian stasiun, sejatinya tidak perlu menggusur lapak-lapak pedagang kecil. Mereka cukup disediakan tempat dan dibuatkan aturan agar berjualan dengan rapi dan bersih.
Jadi alasan penggusuran pedagang kaki lima di stasiun kereta untuk kenyamanan dan kerapian stasiun itu sebenarnya kurang tepat. Alasan sebenarnya adalah perebutan ruang-ruang ekonomi di sekitar stasiun yang memang strategis. Dan PT KAI lebih memihak pedagang besar untuk menempati ruang-ruang ekonomi yang tadinya digunakan pedagang kecil. Intinya, yang kecil harus disingkirkan agar yang besar leluasa mengakumulasikan laba.
Dan Jonan, yang saat terjadi penggusuran pedagang kaki lima di stasiun adalah Direktur PT KAI, kini diangkat menjadi menteri di kabinet Presiden Jokowi. Seorang presiden yang dalam masa kampanye sering diasosiasikan berpihak pada kelas menengah bawah.
Dan model pembangunan yang bias kelas menengah-atas ini sudah jamak di Indonesia. Di luar stasiun, tanah-tanah petani digusur untuk bandara internasional, kawasan wisata dan pemukiman bagi kelas menengah. Nelayan-nelayan di pesisir juga disingkirkan dari sumber-sumber kehidupannya karena pantainya direklamasi untuk pemukiman mewah dan kawasan komersial baru kaum kaya.
Sampai kapan model pembangunan yang bias kelas menengah-atas ini dipertahankan? Entahlah..rejim yang berganti setiap 5 tahun sekali ternyata tidak merubah model pembangunan yang bias kelas ini.
Ikuti tulisan menarik firdaus cahyadi lainnya di sini.
