Kenaikan harga properti yang gila-gilaan di Ibu Kota menjadi mimpi buruk bagi anak muda Jakarta. Kekuatan finansial mayoritas generasi milenial cekak. Tak mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup. Juga tak sanggup membeli rumah atau apartemen yang layak. Banyak data yang menguatkan kekhawatiran tersebut.
Di Ibu Kota, mimpi punya rumah tapak hanya ilusi jika anda bukan masyarakat kelas atas. Harga rumah standar layak untuk dihuni harus ditebus dengan uang miliaran rupiah. Memang masih tersedia di kisaran harga 300 jutaan. Tapi siap-siap saja tinggal di rumah petak mirip kos-kosan dengan akses melewati gang yang cuma cukup buat sepeda motor.
Ada survei menarik yang dilakukan oleh Lamudi. Dimana generasi milenial kabarnya lebih memilih tinggal di pinggiran kota dengan rumah sederhana tipe 27 hingga 36. Preferensi ini tentu saja bukan opsi terbaik. Ia dipaksa oleh realitas kenaikan harga properti yang bahkan bisa menyentuh 100 juta pertahun untuk rumah dua kamar.
Pemerintah memang punya program sejuta rumah. Tapi proyek penyediaan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBPR) tersebut hanya dapat diwujudkan di kawasan-kawasan pinggiran kota dan di daerah. Keterbatasan lahan menjadi alasan utama mengapa upaya mengikis backlog tersebut tidak menyentuh pusat-pusat kepadatan penduduk seperti di Jakarta.
Titik Terang
Namun ada satu titik terang yang menghampiri. Setidaknya bisa diharapkan sebagai solusi bagi generasi muda Jakarta agar memiliki hunian yang layak. Yaitu proyek jaringan transportasi publik Ibu Kota.
Beberapa tahun terakhir, pemerintah provinsi DKI bersama pemerintah pusat berupaya serius membangun multimoda transportasi massal. Mulai dari Trans Jakarta di era Sutiyoso, lalu LRT dan MRT yang digagas sejak era Fauzi Bowo, dilanjutkan Jokowi, Ahok dan gunernur saat ini serta sokongan dari pemerintah pusat dan BUMN. Pembangunan sarana transportasi publik tersebut, tidak bisa diklaim satu pihak saja.
Selain manfaat mobilitas, rupanya jaringan transportasi Jabodetabek juga bermanfaat dalam penyediakan suplai hunian. Jaringan transportasi hingga ke luar pusat kota membuka akses hunian ke daera pinggiran. Kini banyak developer yang mengembangkan hunian terintegrasi dengan moda transportasi massal yang popular disebut transit oriented development (TOD).
Di tengah kota, PT. Duta Paramindo Sejahtera adalah salah satu pengembang yang membangun hunian berkonsep TOD. Mengusung nama Green Pramuka, pengembang ini punya akses langsung ke halte Trans Jakarta yang persis ada di depan Green Pramuka City. Selain TJ, akses sarana transportasi yang juga dimiliki Green Pramuka adalah bus Damri ke bandara.
TOD Green Pramuka dipadukan dengan konsep mixed use atau super blok dengan tagline one stop living. Keunggulan konsep ini yaitu mampu mengoptimalkan pergerakan warga kota sehingga mengurai kemacetan.
Dalam kawasan superblok/one stop living, warga didesain beraktivitas secara terpusat. Berbagai fasiliats dilengkapi. Seperti pusat kebugaran, perbelanjaan, sarana olah raga dan lain sebagainya. Sementara bila harus mobile, maka tersedia moda transportasi massal yang siap digunakan setiap saat.
Menariknya, TOD dan superblok yang dikembangkan Green Pramuka menyasar kelas menengah. Masuk kategori hunian rusunami. Bukan tipe apartemen premium sehingga harga lebih terjangkau (Rp 400 jutaan). Tahun 2010 ketika awal dipasarkan, harganya bahkan cuma 150 jutaan. Konsep hunian ini tentu sangat menarik bagi milenial dan keluarga muda di Ibu Kota.
Selain swasta, perusahaan plat merah juga banyak menggarap hunian TOD. Baru-baru ini, PT. KAI bersama Wika memulai pembangunan apartemen di stasiun Senen. Sementara itu, PT. MRT Jakarta memengang hak kelola 8 kawasan TOD. Di luar kota, ada Meikarta yang tengah heboh iiklankan juga mengusung TOD. Di perbatasan Jakarta-Depok-Bogor, ada TOD milik Podomoro dan Trans Park milik konglomerat Chairul Tanjung yang menyasar segmen premium.
Ikuti tulisan menarik Jusman Dalle lainnya di sini.
