Sebagai ibukota provinsi, Kota Bandung terbilang kecil. Luasnya sekitar 168 km2 atau kira-kira separo dari luas Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur, yang mencakup 350 km2. Tapi, kepadatan penduduk Bandung hampir dua kali lipat Surabaya. Bandung dihuni oleh sekitar 2,5 juta orang atau hampir 15.000 orang per km2, bandingkan dengan Surabaya yang dihuni oleh sekitar 2,9 juta orang atau 8.700 orang per km2.
Di lahan kota yang tidak bertambah luas ini, jumlah perumahan terus bertambah, apa lagi jumlah kendaraan bermotor—mobil dan sepeda motor. Dua jenis kendaraan ini semakin mendominasi jalan-jalan di Bandung dan sungguh tidak mudah bagi pejalan kaki untuk menyeberang jalan. Beberapa kali saya nyaris terserempet sepeda motor yang enggan mengurangi kecepatan sekalipun sudah terlihat ada orang menyeberang. Pesepeda motor lebih suka meliuk-liuk ketimbang mengurangi kecepatan.
Bis kota terbatas jumlahnya, sedangkan angkutan kota (angkot) semakin tidak laku alias sepi penumpang sehingga kualitas mobil ya sekedarnya sebab peremajaan akan sangat mahal bagi pemilik trayek. Tapi banyak orang butuh penghasilan, sehingga angkot tetap beroperasi walau penumpang banyak berkurang. Sekalipun Anda terlihat masih cukup jauh dari mulut gang yang menghubungkan dengan jalan besar, sopir angkot akan bersedia menunggu, siapa tahu Anda akan menumpang. Bukan warga yang berebut angkot, tapi angkot yang berebut penumpang.
Jalan-jalan di Bandung jelas semakin padat oleh peningkatan jumlah kendaraan. Semakin banyak perumahan baru yang bergerak terus ke wilayah atas, semakin bertambah jumlah mobil dan sepeda motor. Jalan yang dilalui tidak bertambah, tapi jumlah mobil dan motor yang melewatinya terus bertambah. Pada jam-jam berangkat dan pulang kerja, kepadatan lalu-lintas meningkat dratis. Jika hujan turun, macetnya bisa berjam-jam dan kemacetannya mengular hingga jauh. Kemacetan jelas berdampak pada peningkatan polusi udara, sebab udara berputar di sekitar tempat kemacetan.
Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, pemerintah (kota maupun provinsi) punya gagasan untuk membangun jalan tol dalam kota Bandung. Yang pertama terbayang ialah jalan-jalan yang melayang di lahan kota yang sempit. Kota terasa semakin sumpek. Pemandangannya juga tidak enak dilihat. Apakah kemacetan akan teratasi? Lihatlah sekarang, menjelang kendaraan keluar dari jalan tol Purbalenyi dan hendak memasuki Jalan Pasteur, antrian mobil sudah panjang, terlebih lagi di hari libur. Di mulut tol, kemacetan jadi pemandangan yang jamak.
Jalan tol dalam kota bukanlah jalan keluar yang efektif untuk mengatasi kemacetan. Jalan tol cukuplah di wilayah pinggir sebagai akses menuju ke dan keluar dari Bandung, tapi bukan di dalam kotanya. Adanya jalan tol dalam kota membuat warga Bandung, khususnya, enggan meninggalkan transportasi pribadi karena merasa lebih nyaman walaupun kemacetan menanti di berbagai ruas jalan.
Dampak langsung dari situasi itu ialah polusi udara yang akan terus meningkat. Kota Bandung yang tidak begitu luas dengan topografi lahan yang cekung membuat polutan tidak segera berlalu dari kota alias ngulibek (berputar di tempat-tempat itu juga). Tingkat polusi kota Bandung sudah tergolong tinggi dan akan bertambah tinggi jika warga dimanjakan dengan jalan tol dalam kota tapi sesungguhnya macet.
Jadi, jalan keluarnya, mengapa tidak trem saja? Ketika Jakarta tidak menambah jalan tol dalam kota dan mewujudkan impian punya Mass Rapid Transit (MRT), haruskah Bandung tertinggal lebih jauh dan mengikuti kebijakan Jakarta beberapa tahun yang sudah lampau?
Alat transportasi masal yang nyaman, cepat, aman, dan tepat waktu, dengan harga tiket yang terjangkau oleh mayoritas warga niscaya akan jadi pilihan jika Bandung juga menyediakan trem dan metro/MRT. Ribuan penumpang dapat terangkut setiap hari: dari Jatinangor sampai Padalarang, dari Lembang sampai Dayeuh Kolot. Agar tidak kehilangan penghasilan, angkot bisa digunakan untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh jalur trem. Tak usah ada peremajaan.
Lahan kota Bandung yang sempit, kepadatan penduduk yang tinggi, tingat polusi yang semakin mengkhawatirkan, jalan keluarnya bukanlah dengan membangun jalan tol dalam kota ataupun jalan layang dalam kota, melainkan trem atau MRT. Warga Bandung harus diajak untuk menjaga kebersihan udara kotanya dengan cara beralih ke transportasi masal kereta dan bukan malah membikin kotanya semakin polutif dengan memperbanyak jumlah mobil dan motor.
Bagi kota Bandung, trem dan metro/MRT sekaligus dapat menjadi daya tarik wisata yang memikat bukan hanya orang Bandung sendiri, tapi tamu-tamu dari kota lain. Jejak trem tempo doeloe bisa ditelusuri. Bahkan, jika mau yang baru, konsultan dari Prancis pada tahun 1985 pernah mengusulkan penerapan 2 jenis moda angkutan masal. Pertama, Heavy Rail Transit (HRT) melalui jalan datar dengan rute barat-timur, yang sekarang sudah biasa dipakai KRD, ini pun masih bisa dikembangkan dengan jalur lain yang melewati Soekarno-Hatta dan Surapati-Nasution. Kedua, Light Rail Transit (LRT) yang menghubungkan wilayah Selatan dan Utara Bandung, dan melintasi kawasan Dayeuh Kolot, Tegalega, Buah Batu, Pasir Kaliki, terus hingga ke Lembang.
Rute-rute tersebut sekedar ide, yang lebih ditunggu ialah keputusan Pemkot dan Pemprov mau pilih moda transportasi mana, yang ramah lingkungan atau yang polutif? Jalan tol dalam kota jelas sudah ketinggalan zaman. Ketika Jakarta tidak membangun lagi jalan tol dalam kota dan beralih ke MRT, eh Bandung malah mau membikin jalan tol... ***
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
