Razia buku, seandainya diperbolehkan sekalipun, tetap perlu dilandasi oleh pemahaman mengenai buku yang dirazia, bukan didasari oleh prasangka. Ketidaktahuan hanya akan menjerumuskan kepada pandangan yang salah dan langkah yang keliru. Bagaimana mau memutuskan sebuah buku harus dirazia jika membaca bukunya pun belum pernah?
Razia atas Pemikiran Karl Marx, buku karya Franz Magnis Suseno, terkesan tidak dilandasan pengetahuan mengenai isi buku itu. Pembacaan sepintas atas sinopsis yang tercetak di sampul belakang buku berpeluang menyesatkan pembacanya kepada kesimpulan yang keliru. Alasan bahwa bukunya disampul plastik dan tidak boleh dibuka tidak dapat diterima sebagai ‘jalan keluar pemaaf’ untuk tidak membaca karya pak Franz.
Kasus ini memberi pelajaran bahwa ada persoalan literasi di balik aksi razia. Pertama, bahwa razia dilakukan tanpa pemahaman mengenai isu yang dibahas di dalam buku yang dirazia. Hal ini mungkin bukan hanya terjadi di Makassar, tapi juga di tempat-tempat lain razia pernah dilakukan. Ketidaktahuan karena belum membaca buku yang dirazia tentu saja menimbulkan masalah serius, karena kesimpulan yang diambil sama sekali tanpa dasar.
Kedua, bahwa ada cara lain untuk menyadarkan masyarakat mengenai kesalahan sebuah buku seandainya buku itu dianggap salah atau berbahaya. Jika tidak setuju dengan sebuah buku yang berisi pemikiran tertentu, lawanlah dengan buku pula dan yakinkan masyarakat bahwa pemikiran Anda lebih benar. Namun, untuk menulis buku tandingan, kita harus terlebih dulu membaca buku yang isinya tidak kita setujui—bukan hanya membaca sinopsisnya, bukan dari membaca ulasan atau resensi orang lain, dan bukan berdasarkan ‘apa kata orang’.
Ketiga, jika tidak sanggup menulis buku tandingan, cara lain yang dapat dilakukan ialah dengan membawa persoalan ke pengadilan. Biarlah para hakim yang memutuskan apakah sebuah buku tidak boleh lagi diedarkan atau bebas-bebas saja berdasarkan pertimbangan mereka. Di Jerman, umpamanya, buku karya Adolf Hitler, Mein Kampf, sempat [dan mungkin masih di beberapa tempat] dilarang untuk diperjualbelikan. Pengalaman historis bangsa Jerman di bawah kekuasaan Hitler mendorong hakim pengadilan untuk melarang peredaran buku ini, walaupun belakangan buku ini boleh terbit dengan diberi catatan [anotasi] oleh ahli sebagai cara ‘memandu’ masyarakat dalam membaca pikiran Hitler.
Melawan buku dengan buku merupakan peristiwa intelektual yang menarik dan menantang mengingat kita, pembaca, dapat membaca perdebatan dan adu argumentasi di antara para penulis. Jika sebuah buku dianggap keliru, tunjukkan kekeliruannya secara argumentatif, dan akan lebih baik jika bisa menawarkan argumentasi alternatif melalui buku pula.
Menyusun argumentasi dalam bentuk buku untuk melawan sebuah pemikiran memang jauh lebih sulit ketimbang merazia buku, menyitanya, dan melarang peredarannya. Namun, dampaknya terhadap perkembangan masyarakat—khususnya kultur literasinya—akan jauh lebih positif ketimbang melarang. Di era digital seperti sekarang, larangan bukanlah jalan yang efektif, sebab ada seribu jalan lain untuk membaca sebuah karya yang dilarang beredar. Larangan bahkan dapat menjadi motivator bagi sebagian orang untuk memburu sebuah buku karena penasaran dan ingin tahu.
Saringan atau filtering terhadap pemikiran yang dianggap salah dan berbahaya akan lebih efektif apabila dilakukan dengan menyadarkan masyarakat bahwa ada kesalahan-kesalahan mendasar dalam pemikiran itu. Penyadaran ini harus argumentatif, bukan melalui paksaan atau larangan. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
