Perppu dan Momen Bersejarah Seorang Pemimpin - Viral - www.indonesiana.id
x

Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Anita Wahid (tengah), bersama pegiat Perempuan Indonesia Anti Korupsi, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019. Perempuan Indonesia Anti Korupsi mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu KPK, karena Revisi UU KPK dinilai memperlemah kinerja lembaga antirasuah itu. TEMPO/Imam Sukamto

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Rabu, 16 Oktober 2019 10:00 WIB
  • Viral
  • Berita Utama
  • Perppu dan Momen Bersejarah Seorang Pemimpin

    Dibaca : 2.141 kali

    Hingga sehari menjelang berlakunya undang-undang baru KPK, 17 Oktober, rakyat masih belum tahu apakah pemimpinnya akan jadi menerbitkan Perppu untuk menyelamatkan KPK atau tidak. Rakyat menunggu keputusan presidennya, yang barangkali masih perlu waktu lagi untuk menimbang-nimbang dan membuat kalkulasi. Namun rakyat tahu persis inilah momen bersejarah yang akan menunjukkan seberapa tajam kepekaan nurani serta seberapa dekat keberpihakan seorang pemimpin kepada rakyatnya.

    Ketajaman kepekaan nurani itu akan mengantarkan seorang pemimpin kepada situasi kegentingan yang menuntut dirinya untuk menyelamatkan bangsa ini dari suap dan korupsi yang telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kegentingan itu bukanlah semata-mata ditimbang dari sudut perundangan, melainkan kenyataan sosiologis bahwa suap dan korupsi telah mengarahkan bangsa ini menjauh dari cita-cita kemerdekaan yang ditegakkan dengan keringat, air mata, dan darah para pejuang—yang akhirnya wafat di medan laga maupun yang sempat menikmati masa-masa lepas dari kolonialisme Belanda dan Jepang serta jatuh bangun membangun negeri ini.

    Kenyataan sosiologis yang menuntut sikap dan tindakan pemimpin untuk menyelamatkan bangsa tersebut adalah wujud ‘kegentingan yang memaksa’. Dilihat dari sisi manapun, kenyataan sosiologis bahwa dampak suap dan korupsi demikian buruk terhadap kesejahteraan rakyat dan martabat bangsa sehingga memerlukan tindakan yang radikal, jauh lebih berbobot sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan seorang pemimpin bila dibandingkan dengan ‘terlanjurnya disetujui undang-undang hasil revisi’ oleh pemerintah dan DPR.

    Kenyataan sosiologis itu juga jauh lebih berbobot dibandingkan nasihat-nasihat seperti ‘lantas mau dikemanakan kewibawaan pemerintah’. Justru, dengan mengoreksi apa yang sudah diputuskan tapi belum efektif dilaksanakan, seorang pemimpin telah memulihkan kewibawaannya di hadapan masyarakat. Pemimpin yang bijak tidak perlu malu mengakui kekeliruan, sebab itu hal yang manusiawi, namun jika ia tidak mengoreksi kekeliruan itu, ia akan melakukan kekeliruan lebih dalam lagi.

    Perppu adalah jawaban atas kenyataan sosiologis sebagai ‘kegentingan yang memaksa’, sedangkan undang-undang hasil revisi itu merupakan wujud ‘kepentingan yang memaksa’, karena dirapatkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, disepakati tanpa resistensi apapun dari satu orangpun anggota DPR, serta disempurnakan dengan salah ketik yang mencerminkan ketergesaan dalam penyusunan. Selesainya revisi dalam waktu yang sangat pendek itu juga memperlihatkan bahwa niat dan gagasan yang tertuang di dalamnya telah dipikirkan sejak lama, tapi waktu yang singkat ini mungkin telah membuat seorang pemimpin tidak cukup punya waktu untuk memahaminya secara jernih dan cermat.

    Kini waktu yang tepat bagi pemimpin untuk menuliskan sejarah tentang bagaimana menjadi pemimpin yang memahami benar kehendak tulus dari rakyatnya, yang sangat menginginkan bangsanya bersih dari suap dan korupsi. Tidak banyak orang yang punya kesempatan berharga dan monumental seperti ini, yang akan membuat jutaan rakyat mau bersaksi atas kualitas kepemimpinannya di dunia maupun di akhirat. >>


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.













    Oleh: Admin

    3 hari lalu

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 813 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).