Berpolitik bukanlah urusan meraih kekuasaan semata untuk mendapat kehormatan di mata masyarakat: dipuja-puji, disambut dengan khidmat di mana-mana, digelarkan karpet merah, hingga ditulis dalam buku sejarah dan dihapal oleh anak-anak sekolah menjelang ujian. Pesan yang disampaikan para perintis kemerdekaan kita jelas bahwa kekuasaan itu mesti digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan kemakmuran orang per orang maupun kelompok elite.
Ketika kemenangan berhasil diraih, tujuan-baik kekuasaan mestilah diingat dan dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan apapun. Di balik kemenangan dan di balik kehormatan di mata sesama manusia terdapat titipan kepercayaan atau amanah dari rakyat. Memegang teguh janji kepada rakyat adalah salah satu fondasi kultur politik dan demokrasi yang perlu dan penting kita tegakkan.
Para pemimpin politik memikul tanggung jawab untuk memenuhi janjinya, bukan sekedar agar tidak ingkar terhadap kampanyenya, melainkan untuk membangun kultur politik yang setia kepada cita-cita kemerdekaan. Betapa sering pemimpin begitu mudah melupakan janjinya ketika ia telah memperoleh amanah dari rakyat, dan karena itu ia tidak memberi sumbangan apapun terhadap ikhtiar mematangkan kultur politik yang sehat. Bahkan, boleh dikata, ia telah ikut merapuhkan fondasi demokrasi sebab inti dari demokrasi ialah merebut kepercayaan rakyat dan menunaikan amanahnya.
Jadi, janganlah pelaksanaan kekuasaan itu kemudian membelakangi rakyat atau berpaling dari rakyat. Jangan pula berbagi-bagi kuasa agar semua elite merasa senang, sebab hal itu mengingkari pilihan rakyat yang beragam; sebab di dalam keragaman itu terdapat ide tentang pertukaran gagasan, perimbangan kekuasaan agar tidak berjalan sewenang-wenang, bahkan agar rakyat terpaksa membela dirinya sendiri di hadapan kaum elite yang bersatu.
Apa yang dilupakan oleh para elite saat ini ialah bagaimana menghargai keragaman pilihan rakyat serta amanahnya. Jika rakyat berbeda pilihan politik, itu tidak berarti bahwa yang satu cinta tanah air dan yang lain tidak. Penyederhanaan yang berlebihan seperti ini sangat tidak logis dan meremehkan rakyat seolah tidak mampu berpikir dan membuat pilihan.
Jika rakyat berpandangan lain dibanding pemerintah dan/atau DPR, bukan berarti rakyat membangkang, dan karena itu tidak perlu menakuti rakyat dengan ancaman. Dalam banyak hal, lazimnya, apa yang membuat rakyat tidak setuju ialah karena tindakan elite politik-ekonomi tidak mencerminkan rasa keadilan, bersikap berlebihan, meremehkan pandangan rakyat, tidak mengacuhkan kehendak dan kesulitan rakyat, serta tidak menjunjung harkat kejujuran terhadap rakyat.
Jika negara yang diwakili oleh elite berkuasa ternyata belum mampu memberi kesejahteraan kepada seluruh rakyat, berikanlah keadilan—dalam hukum, ekonomi, maupun sosial, maka rakyat akan bersikap tenang. Rakyat membutuhkan keadilan mendahului kemakmuran. Manifestasi keadilan itu beragam: tidak menunjuk orang bermasalah sebagai pejabat publik, menjawab secara jujur pertanyaan rakyat, merasa prihatin terhadap kekerasan yang dialami rakyat. Inilah keadilan yang melekat di hati, yang membuat rakyat percaya bahwa pemimpinnya memegang amanah untuk berpihak kepada yang lemah.
Para elite barangkali juga perlu lebih menaruh perhatian pada ikhtiar membangun sistem demokrasi yang lebih dewasa, jujur, serta adil, yang memang layak untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Ketika sikap pragmatis dikedepankan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek, sesungguhnya para elite politik telah menyediakan fondasi yang rapuh bagi pembangunan demokrasi kita di masa mendatang. Sungguh, bukan demokrasi rapuh seperti ini yang diangankan oleh para pendiri Republik ini. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
