Masalah penting profesi Guru ada dua hal: pertama; soal kesejahteraan (gaji yang layak), dan kedua, adalah soal kualitasnya yang perlu terus ditingkatkan. Itu yang selama ini mengemuka disuarakan.
Jadi isu nasional. Setiap tahunnya. Siapapun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang menjabat.
Kebetulan --setidaknya mininal-- di masa Mendikbud Nadiem Makarim pelan-pelan, bertahap, kedua persoalan tadi mulai dibenahi. Meskipun pasti belum 100% tuntas. Tentu saja masih banyak lagi perlu dibereskan.
Namun, mulai tampak ada realisasi dikerjakan Menteri Nadiem. Kepada dua masalah profesi Guru. Soal kesejahteraan alias kelayakan gaji, beberapa waktu lalu ada secercah kebahagiaan. Paling tidak, soal tepat waktunya gaji Guru, khususnya berstatus honorer.
Ada angka minimal dari gaji harus diperoleh Guru Honorer. Dan sekolah harus memprioritaskannya.
Melalui skema penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak lagi pakai perantara Dinas Pendidikan. Langsung didistribusikan ke sekolah. Sekolah yang langsung menerima. Tidak berbelit lagi prosesnya, yang butuh waktu lama sebab harus diproses di Dinas Pendidikan.
Dan 50% dari penyaluran dana BOS tadi harus diutamakan dulu untuk guru (Honorer). Artinya, ada kepastian berapa minimal gaji diterima. Termasuk kepastian waktunya. Tidak menunggak lagi bayar gaji Guru Honorer. Sekolah langsung mengelola dana BOS, punya otonomi.
Nah, yang teranyar, soal pelatihan buat kepala sekolah dan guru. Supaya tercipta peningkatan kualitas. Mutu kepala sekolah dan guru yang unggul.
Ini menjawab problematika kedua profesi guru.
Apalagi dalam rangka 'menyambut' sistem Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter sebagai pengganti Ujian Nasional (UN). Yang memerlukan guru hebat, bukan hanya muridnya. Sehingga dapat membentuk nalar dan kesadaran murid. Guru mengetahui potensi diri sang murid.
Soal siapa pelaksana pelatihan terhadap para kepala sekolah dan guru sekalgus jumlah dananya; jangan itu yang dijadikan sorotan. Malah 'digoreng' jadi isu negatif.
Padahal normal saja. Selama ada lembaga yang mampu, berkompeten, bersedia, mengelola pelatihan untuk tenaga pendidik, silahkan saja. Yang penting sesuai syarat administratif. Pasti Kemendikbud juga menyeleksi lembaganya. Lakukan penilaian kriteria lembaga. Yang penting tujuan utamanya terwujud: terbentuk Kepala Sekolah dan Guru yang berkualitas. Seperti dituntut selama ini.
Jangan begitu ingin dibenahi kualitas guru, malah dituding juga dengan berbagai argumentasi menjelekkan. Masih membangun opini buruk.
Membangun kepala sekolah dan guru berkualitas tentu juga butuh modal besar. Analoginya, tidak mungkin ingin membuat kue brownies yang lezat namun hanya bermodal cukup bisa menggoreng tempe. Asal lembaganya dapat mempertanggungjawabkan kucuran dana pelatihan tenaga pendidikan, laksanakan saja. Jangan diasumsikan menyimpang.
Sejauh ini, sejak 23 Oktober Nadiem dilantik sebagai Mendikbud, mulai jelas arah keberpihakan dan perhatiannya pada problematika Guru yang selalu menuai polemik.
Menteri Nadiem tak perlu gembar-gembor membenahi persoalan profesi guru. Tidak tebar wacana. Menteri Nadiem ternyata bergerak nyata.
Ikuti tulisan menarik Dara Safira lainnya di sini.
