Tiongkok, negara ketiga di dunia ini sedang gencar-gencarnya melakukan investasi ke berbagai negara. Hal ini dikarenakan mereka telah overinvest, maka dari itu mereka ‘oper’ investasi tersebut ke negara lainnya. Dalam berinvestasi, rupanya Tiongkok lebih cenderung melakukan investasi ke Asia Tenggara.
Salah satu contohnya adalah Indonesia dan Malaysia. Indonesia sebagai negara kepulauan, ‘kecipratan’ investasi Tiongkok yang dimulai pada tahun 2008. Bertepatan dengan investasi Grup Tsingshan di kawasan industri pertambangan Sulawesi Tengah. Gelombang kedua pada tahun 2015 yakni penandatanganan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok. Sejak saat itu, Tsingshan telah berinvestasi secara signifikan dalam proyek smelter di Sulawesi Tengah.
Sedangkan Malaysia, investasi Tiongkok meningkat setelah tahun 2013 dan tumbuh sampai tahun 2018. Investasi tersebut tersebar di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga manufaktur maupun jasa. Menurut data pemerintahan Malaysia, Tiongkok merupakan penyumbang investasi asing terbesar di Malaysia kurun waktu 2016-2019.
Dalam berinvestasi, Indonesia dan Malaysia tentu memiliki cita-cita tersendiri yang berfokus untuk meningkatkan kapasitas industri serta mengembangkan daerah terisolasi dan terpencil. Selain itu, Indonesia dan Malaysia memiliki aturan tersendiri untuk memfasilitasi investasi Tiongkok, terutama pada kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Taman Industri Malaysia-China (MCKIP).
Di bawah pemerintahan Era Kabinet Kerja Presiden Jokowi, Indonesia mengalami peningkatan dalam investasi asing, khususnya dari Tiongkok. Dalam masa jabatan pertamanya, investasi Tiongkok yang mencapai USD3 miliar ini sebagian besar diarahkan oleh Jokowi ke sektor pengangkutan, penyimpanan, dan komunikasi
Mengapa pada akhirnya Indonesia bersedia menerima investasi dari Tiongkok? Sebab, investor Tiongkok lebih bersedia berinvestasi ke pulau selain Pulau Jawa yang merupakan rumah dari 60% dari 270 juta penduduk. Pulau terpencil di Indonesia telah lama terbelakang dan menderita karena infrastruktur yang buruk dan aktivitas ekonomi yang rendah.
Saat ini, terdapat 245 proyek strategis nasional senilai sekitar USD 300 miliar yang masuk dalam daftar prioritas, termasuk PT IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park). Perusahaan ini merupakan patungan antara Grup Tsingshan dan Grup Bintang Delapan Indonesia yang pada akhirnya membangun kawasan industri dengan hasil produksi baja tahan karat berkandungan nikel terintegrasi.
Kawasan ini menempati 2.000 hektar dan mempekerjakan sekitar 35.000 pekerja lokal Indonesia. Total penjualannya mencapai 2,6 miliar dollar AS pada tahun 2017 yang berkontribusi pada pajak pemerintahan sekitar 100 juta dollar AS. Kawasan tersebut secara tidak langsung juga berkontribusi dalam menciptakan peluang untuk bisnis, jasa, dan real estate serta industri lokal. Data resmi menunjukkan bahwa kawasan tersebut juga meningkatkan kinerja ekspor Provinsi Sulawesi Tengah karena adanya pembangunan infrastruktur termasuk jalan dan pembangkit listrik.
Sedangkan di Malaysia, investasi Tiongkok digunakan untuk mengembangkan Pantai Timur Semenanjung Malaysia yang selama ini kurang berkembang. Malaysia telah lama menyambut FDI ke negara tersebut melalui Malaysian Industrial Development Authority (MIDA), dan telah menandatangani berbagai perjanjian perdagangan bebas dan bilateral dengan ASEAN, Tiongkok, dan mitra lainnya seperti India, Australia, dan Korea Selatan.
Pada masa Perdana Menteri Najib Razak dari 2009 hingga awal 2018, ada upaya khusus untuk menarik FDI Tiongkok ke Malaysia. Ini termasuk kunjungannya ke Tiongkok pada November 2016 dan penandatanganan 14 perjanjian yang dilaporkan bernilai 144 juta ringgit (34,7 juta dolar AS), termasuk satu untuk produksi sel surya dan modul dengan Wuxi Suntech Power di MCKIP. Najib juga mengikuti BRI Forum pertama yang diadakan di Tiongkok pada Mei 2017 di Beijing.
Perubahan tak terduga dalam pemerintahan setelah pemilihan umum Mei 2018 tidak mengubah tanggapan positif Malaysia terhadap BRI, meskipun retorika kampanye yang dibantah oleh mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.
Mahathir juga menghadiri Forum BRI kedua pada Mei 2019, menunjukkan dukungan berkelanjutan Malaysia untuk proyek-proyek BRI. Pembentukan Komite Nasional Investasi (NCI) pada 2019 juga dimaksudkan untuk mempercepat persetujuan investasi akibat perang dagang dan relokasi investasi Tiongkok.
MCKIP, diluncurkan pada 2013 sebagai usaha patungan dengan 51 persen dimiliki Malaysia dan sisanya ke Tiongkok, berada di Kuantan di Pahang. Pahang adalah negara bagian asal Perdana Menteri Najib, dan terdapat taktik strategis untuk memanfaatkan investasi Tiongkok guna mendorong pembangunan ekonomi di pantai timur Semenanjung Malaysia yang kurang berkembang. MCKIP juga berlokasi dekat pelabuhan Kuantan, yang menghadap ke Laut China Selatan.
Hingga 2019, MCKIP memiliki 10 proyek yang berkomitmen dengan total investasi hampir 18 miliar ringgit dan diharapkan dapat menciptakan 20.000 lapangan kerja bagi penduduk setempat di daerah tersebut. Dua proyek saat ini sedang beroperasi – salah satunya Alliance Steel, yang 100 persen dimiliki oleh Tiongkok.
Saya tidak memihak kepada Tiongkok. Saya juga tidak memihak kepada negara manapun. Saya tetap berpihak bagi kepentingan Indonesia. Dengan hadirnya investasi Tiongkok di kedua negara ini menunjukkan bahwa keduanya telah meningkatkan investasi dan peluang kerja di negara masing-masing. Selain itu, daerah yang dulunya belum sempat terjamah dan dianggap kurang maju kini bisa sejajar dengan wilayah lainnya di negara tersebut, selangkah lebih maju.
Maka dari itu, masih tepatkah sentimen ‘anti aseng’ dan’ anti asing’ dikumandangkan? Sampai kapan tembok tebal sentimen tersebut kita biarkan menutupi kita?
Ikuti tulisan menarik Chika Lestari lainnya di sini.
