Salah satu faktor fundamental yang dapat memengaruhi apakah sebuah masyarakat akan stabil dan sejahtera atau tidak adalah kepemimpinan yang adil. Begitu krusial sikap dan tindakan yang adil dari seorang pemimpin, hal ini ditekankan berulang kali oleh berbagai pemimpin dunia dari waktu ke waktu. Pengalaman historis di berbagai belahan bumi menunjukkan bahwa ketidakadilan dapat menjadi sumber keresahan masyarakat, di antaranya manakala hukum tertentu ditegakkan atas sebagian orang dan disimpan dalam laci bagi sebagian lainnya.
Ketidakadilan pemimpin dalam menyikapi berbagai persoalan berpotensi memicu keresahan warga. Ketidakmampuan untuk berdiri di atas semua golongan merupakan contoh sikap tidak adil yang sering tampak di antara pemimpin kita. Bias dan kecondongan untuk berpihak kepada kelompok tertentu dan kurang ramah kepada kelompok yang lain menjadikan pemimpin sukar bersikap adil. Inilah salah satu sumber keresahan masyarakat, dan ini bukan fenomena yang khas di sini, melainkan di tempat manapun dan kapanpun.
Dalam surah al-Maa’idah 8, Allah mengingatkan dengan keras perkara ini kepada setiap manusia: “... Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah karena hal itu lebih mendekati taqwa...” Sangat gamblang bahwa manusia diperintahkan untuk bersikap adil kepada siapapun, bahkan kepada orang yang ia benci sekalipun. Tentang pentingnya kepemimpinan yang adil juga ditekankan Rasulullah: “Suatu hukum yang ditegakkan di bumi lebih baik baginya daripada diberi hujan selama empat puluh hari.” (HR. Nasai 4904, Ibnu Majah 2538 dan dishahihkan oleh al-Albani).
Namun justru inilah yang menjadi persoalan kita. Walaupun perintah berbuat adil itu sudah sangat tua, diturunkan 14 abad yang lampau--bahkan jauh sebelum itu, salah satu hal yang krusial di masa kini ialah pudarnya sikap dan perilaku adil lantaran digerus oleh kepentingan politik dan ekonomi. Sikap tidak adil menghalangi mata kita untuk melihat adanya kebenaran di pihak lain dan untuk mengakui bahwa kita pun sangat mungkin salah atau pernah berbuat salah. Sikap tamak untuk menguasi sumber-sumber daya ekonomi membuat kita melupakan sikap adil yang diamanahkan sebagai tanggung jawab individu—apapun jabatannya, apapun profesinya, apapun latar belakangnya.
Pepatah lama itu masih berlaku: “Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak.” Betapapun besar kesalahan sendiri, kita cenderung menolak untuk mengakuinya. Kita berusaha keras menutupinya atau berkelit menampiknya. Sebaliknya, betapapun kecil kekeliruan orang lain, kita lebih suka melihatnya sebagai cacat yang harus dibongkar dan dipertontonkan kepada khalayak.
Bersamaan dengan itu, klaim kebenaran selalu dikemukakan, bahkan opini kerap terus dikumandangkan sehingga banyak orang kemudian menganggap opini itu sebagai kebenaran dan dibingkai sedemikian rupa hingga seolah-olah merupakan fakta yang benar adanya. Sebaliknya, fakta yang sebenarnya lenyap ditelan oleh gelombang opini yang disuarakan berulang-ulang dan berantai. Di era pasca-kebenaran (post truth), opini yang didengungkan terus-menerus kemudian menenggelamkan fakta. Gelombang opini ini membuat orang banyak tersesat jalan di rimba informasi dan keliru mengambil kesimpulan. Di era media sosial, permainan narasi dan pembentukan opini berlangsung masif sehingga kebenaran menjadi kabur.
Klaim kebenaran cenderung berdiri di atas keangkuhan diri dengan menjadikan diri sendiri sebagai pusat (self-centric). Para elite masyarakat tampak senang bersikap seperti ini, menjadikan dirinya pusat perhatian dan menganggap dirinya sebagai tolok ukur kebenaran. Sikap seperti ini membuat seseorang semakin sukar untuk mendengarkan pandangan yang berbeda dan untuk bersikap adil terhadap orang lain, terlebih jika orang itu berada di seberang jalan.
Kestabilan dalam masyarakat tidak bisa ditegakkan dengan paksaan semata, kecuali bila yang diinginkan kestabilan yang rapuh. Sikap dan tindakan adil oleh pemimpinlah yang mampu menjaga kestabilan masyarakat dan melahirkan kemaslahatan bagi orang banyak.
Jelas bahwa rakyat ingin sejahtera, tapi rakyat menginginkan keadilan terlebih dahulu. Bila pemimpin bersikap dan bertindak adil, rakyat akan dengan senang hati bekerja keras secara jujur untuk meraih kesejahteraan bersama-sama. Melalui keadilan, kesejahteraan bersama dapat diraih tanpa gejolak sosial yang berarti. Karena itulah, dalam mencari sumber ketidakstabilan dalam masyarakat, seorang pemimpin tidak perlu beranjak jauh-jauh dari tempat duduknya. Cukuplah ia berdiri dan becermin: “Apakah aku telah bertindak adil kepada masyarakatku?” Biarlah hati nurani yang menjawab. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
