Perhatian Menteri BUMN Erick Thohir rupanya bukan sekedar mengurus BUMN agar jadi perusahaan negara yang sehat, menguntungkan, dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Ia juga memerhatikan keadaan ekonomi, khususnya ketimpangan ekonomi. Seperti dikutip media massa, dalam acara virtual yang digelar PPI pada Ahad, 30 Januari 2022, Erick berbicara tentang adanya sekelompok masyarakat yang sangat kaya dan ada kelompok masyarakat yang sangat sangat-miskin.
Situasi timpang ini, menurut Erick, tidak memungkinkan ekonomi tumbuh. Agar ekonomi tumbuh dibutuhkan ekosistem ekonomi yang baik, yang melibatkan semua pihak, yang hasilnya dan kesejahteraannya dapat dinikmati semua pihak. Bila ekosistem ekonomi ini hanya untuk sebagian kelompok, akan timbul ketidakharmonisan, tidak rukun, dan terjadilah gonjang-ganjing.
Ketimpangan ekonomi sebenarnya bukan barang baru, bukan terjadi di waktu akhir-akhir ini saja, walaupun mungkin tampak semakin mencolok. Banyak orang semakin kaya, lebih banyak lagi yang jatuh miskin atau menjadi lebih miskin. Soalnya kemudian ialah bagaimana membangun ekosistem ekonomi yang baik—dan apa yang disebut ekosistem yang baik?
Bila kemudian yang kaya semakin kaya dan kelompok lainnya ada yang tidak terentaskan dari kemiskinan, apa maknanya? Bukankah ini dikarenakan ekosistem ekonomi yang berlaku saat ini tidak menguntungkan semua lapisan masyarakat? Sebagian pelaku ekonomi memperoleh akses lebih besar ke sumber-sumber daya ekonomi, juga memiliki akses lebih leluasa kepada pusat-pusat pengambilan keputusan. Banyak di antara mereka yang menjadi pebisnis kakap sekaligus pejabat publik.
Di sisi lain, banyak rakyat di lapisan bawah harus berjuang sendiri agar tidak terpuruk lebih dalam selama pandemi berlangsung. Banyak pedagang kecil baru bermunculan karena tempat mereka bekerja tidak lagi mampu beroperasi normal. Mereka berjuang untuk hidup. Ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi serta pengambilan keputusan menjadikan mayoritas rakyat di bawah tertinggal.
Apakah ketimpangan akses tersebut berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat? Sebagaimana umum terjadi di negara manapun di muka bumi ini, sumber ketidakharmonisan dalam masyarakat adalah ketimpangan terhadap akses-akses yang memengaruhi hidup mereka. Secara lebih konkret, sumber ketidakharmonisan itu ialah ketidakadilan.
Ketidakadilan itu bukan hanya di lapangan ekonomi, tapi juga di lapangan politik maupun di bidang hukum. Di lapangan politik, elite memainkan peran sangat besar dalam menentukan arah politik bangsa, sedangkan rakyat tidak berdaya walaupun dalam konstitusi dinyatakan kedaulatan di tangan rakyat. Keadilan di lapangan politik itu penting, sebab banyak keputusan penting yang menentukan arah bangsa ini diputuskan secara politik. Kaum elite akan lebih mengedepankan kepentingan mereka ketimbang kepentingan rakyat banyak. Institusi yang semestinya mewakili rakyat, dalam kenyataannya, merupakan kepanjangan tangan kaum elite politik dan ekonomi. Banyak elite politik yang menikmati keistimewaan bukan hanya terkait dengan hak-hak politik, tapi juga ekonomi.
Ketidakadilan dalam hukum juga menimbulkan persoalan yang tidak kecil. Rakyat bawah gelisah mengapa pedang hukum terlihat tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Memang ada sejumlah nama yang terjerat hukum, tapi umumnya mereka yang tidak memiliki basis politik maupun jejaring politik kuat. Sebagian lainnya tidak tersentuh.
Maka, apabila kita membayangkan masyarakat yang rukun, kuncinya terletak pada ditegakkannya keadilan. Jika kita ingin dan berkemauan mewujudkan masyarakat rukun yang kita imajinasikan, kuncinya terletak pada penegakan keadilan. Bukan hanya keadilan di hadapan hukum, tapi juga keadilan dalam politik maupun ekonomi. Kita tidak bisa memaksa rakyat untuk rukun bila keadilan diabaikan. Kerukunan yang diinginkan rakyat tak lain adalah kerukunan yang berkeadilan. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
